MERANTI - Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil SH MM menyatakan siap membangun sendi-sendi ekonomi masyarakat Kepulauan Meranti. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri dalam acara puncak Peringatan ke-26 Hari Otonomi Daerah Tahun 2022, Senin (25/4).
"Pada dasarnya kita di Meranti siap menindaklanjuti apa yang menjadi atensi pemerintah," ujar H.M. Adil.
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mendorong masyarakat untuk mau berwirausaha. Total, telah ada ribuan UMKM di Kabupaten Kepulauan Meranti yang bergerak di berbagai bidang. Tidak dipungkiri, sebagian besar UMKM tersebut bergerak di bidang kuliner.
"Salah satu caranya, kami juga menyediakan kemudahan modal usaha tanpa bunga bagi masyarakat calon pelaku usaha melalui Bank Riau Kepri," jelasnya.
Acara puncak Peringatan ke-26 Hari Otonomi Daerah Tahun 2022 merupakan sebuah pertemuan besar seluruh kepala daerah se-Indonesia dan pemerintah pusat untuk memperingati Hari Otonomi Daerah yang jatuh pada tanggal 25 April. Pada tahun ini, pertemuan digelar secara hybrid dari Aula Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/4).
Bupati Kepulauan Meranti H.M. Adil menghadiri acara tersebut secara daring di Ruang Rapat Melati. Ikut hadir mendampinginya, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Suprianto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Irmansyah, Asisten Administrasi Umum Sudandri, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tunjiarto, Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Muhlisin, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Hasan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Namun demikian, Indonesia termasuk negara yang mampu bertahan menghadapi pandemi. Dan di tahun ini, saatnya bagi Indonesia untuk bangkit dan membangun kembali perekonomian masyarakat.
"Bagi daerah yang memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) rendah, ini waktunya bagi kepala daerah untuk membuktikan jiwa leadership dan entrepreneurshipnya dengan mencari peluang-peluang ekonomi yang ada," ujar Tito.
Setiap kepala daerah juga diminta terus mengimbau warganya untuk tetap taat pada protokol kesehatan, terutama bagi para lansia dan anak-anak. Salah satunya dengan tetap mengenakan masker. Pihaknya juga meminta kepala daerah untuk tidak melaksanakan buka bersama dan open house.
"Karena angka penderita yang rendah bukan berarti tidak ada penderitanya," katanya lagi.
Terakhir, Menteri Dalam Negeri juga meminta kepala daerah untuk memantau tingkat ketersediaan pangan di wilayah masing-masing. Pemantauan dapat dilaksanakan melalui Satgas Pangan. Satgas Pangan merupakan satuan gugus tugas yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
Pemantauan perlu dilakukan karena, saat ini, beberapa negara telah mengalami inflasi karena Perang Rusia-Ukraina. Hal tersebut akan berpengaruh pada proses distribusi pangan. Bukan tidak mungkin, Indonesia akan ikut terdampak.
"Kalau Indonesia terdampak, tentu juga akan berdampak ke wilayah-wilayah. Maka saya harap kepala daerah terus memantau ketersediaan pangan," ujarnya. (rls)
