Selatpanjang Satu Di Antara Lima Trayek Tol Laut Di Provinsi Riau

Selatpanjang Satu Di Antara Lima Trayek Tol Laut Di Provinsi Riau
Kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan PT Pelindo I Selatpanjang
PEKANBARU - Kota Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, akan menjadi salah satu dari lima titik trayek program Tol Laut Nasional di Provinsi Riau, selain Bengkalis, Dumai, Inhil dan Pelabuhan Buton di Kabupaten Siak.
 
Hal itu terungkap dalam rapat lanjutan koordinasi teknis kesiapan pelaksanaan kegiatan Tol Laut Provinsi Riau di Ruang Rapat Sekdaprov Riau, Gedung Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur, yang dihadiri Asisten II Setdakab Kepulauan Meranti, Suhendri, Kamis (28/04/2022) kemarin.
 
Menyangkut kesiapan Pelabuhan di Kota Selatpanjang dalam pelaksanaan program Tol Laut itu, Asisten II Setdakab Kepulauan Meranti, Suhendri mengungkapkan bahwa PT Pelindo akan melakukan perbaikan yang membutuhkan waktu sekitar 6 sampai 8 bulan. Menurutnya, hal ini bisa menjadi solusi jangka pendek yang bisa dilakukan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti.
 
"Selain itu, solusi jangka menengah yang bisa dilakukan, seperti Kementerian Perhubungan dapat bersedia untuk membantu pembangunan dari sisi daratnya, karena memang di Kepulauan Meranti kita sudah membangun dari sisi laut yang mana hal ini sudah selesai oleh Kementerian Perhubungan, namun dari sisi daratnya masih mengalami penghambatan," ungkap Suhendri.
 
Suhendri berharap Pemprov Riau juga turut andil dalam solusi yang ada untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga Pelabuhan Perikanan LKIM Tanjung Bako yang sudah mulai dibangun dan sempat mengalami keterbatasan anggaran bisa dilakukan, sehingga dapat menunjang pelaksanaan program Tol Laut ini.
 
"Sementara kalau dilihat dari komoditi cukup banyak yang bisa dipasarkan, kita juga ada potensi kelapa, pinang, karet, kopi liberika dan barang material juga makanan cukup tinggi. Selain itu tingkat inflansi di Kepulauan Meranti cukup tinggi di Riau, sehingga dengan adanya Tol Laut ini sangat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kepulauan Meranti," ujarnya.
 
Sementara itu dari KSOP Selatpanjang Leonard mengatakan untuk pelaksanaan perbaikan pelabuhan dalam 2 sampai 3 bulan kedepan hanya shift to shift akan menjadi doublecost.
 
"Karena yang kita canangkan dalam pembangunan Tol Laut ini membuat proses dalam ketentuan harga nanti akan ada ketimpangan harga dan ini yang perlu kita waspadai. Namun apapun itu kami dari KSOP siap melaksanakan keputusan ini," ucapnya.
 
Pada rapat yang sama, Kabid Kepelabuhanan Kabupaten Bengkalis, Hurri menyatakan terkait rencana pengoperasian central kapal di pelabuhan Kabupaten Bengkalis ada tiga hal yang perlu ditekankan dan digarisbawahi.
 
"Masalah keamanan dan keselamatan dermaga juga kapal dengan dilakukan survei kekuatan dermaga, juga perlu dilakukan survei alur pelayaran. Survei kekuatan dermaga dan alur pelayaran ini memang dituangkan dalam berita acara yang mana berita acara ini menjadi suatu kesatuan untuk mengurus izin dari pengurusan pelabuhan kami ini," ujar Hurri.
 
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa masalah fasilitas pelabuhan juga perlu ditekankan, fasilitas pelabuhan perlu dilakukan jalan masuk gudang dan rehab jalan.
 
"Masalah pengelolaan pelabuhan ini kami sedang melakukan proses pembentukan BUP akan tetapi terjadi kendala berupa persyaratan perlu dilakukannya penilaian aset yang akan memakan waktu 1 sampai 2 Tahun, makanya untuk pengurusan BUP ini terjadi kendala," ungkapnya.
 
Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov Riau SF Hariyanto menyatakan bahwa terkait masalah kekuatan dermaga ini silahkan survei uji kelayakannya. Ia meminta PUPR Bengkalis untuk cepat tanggap terkait masalah uji kelayakan.
 
"Masalah kekuatan dermaga ini bisa sebentar kita survei dan uji alur pelayaran ini juga tidak juga dan akan bisa selesai dengan cepat. Untuk pengelolaan pelabuhan tidak perlu 2 tahun, bapak datang bawa suratnya saya akan bantu dengan Kanwil DJKN Riau," sebut SF Hariyanto.
 
Selain itu, KSOP Bengkalis Julharia menyebutkan bahwa pihaknya mendukung trayek Tol Laut yang akan melintasi Pelabuhan Air Putih di Kabupaten Bengkalis.
 
"Dari audiensi yang dilakukan KSOP Bengkalis bersama Dishub Bengkalis dan jajaran lainnya masih banyak hal - hal yang perlu diperbaiki. Akan tetapi, kami mengingatkan kembali dari hasil audiensi itu ada perubahan usulan status pelabuhan yang diminta oleh Direktorat Kepelabuhanan akan mengubah status pelabuhan pengumpul menjadi pelabuhan umum, sejauh mana kesiapan untuk mengumpulkan ke kantor Pusat belum ada informasi ke KSOP.
 
Pihaknya juga menyampaikan terkait masalah alur pelayaran yang dianggarkan oleh Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Kenavigasian adalah pelabuhan yang sudah menjadi status pelabuhan umum sudah dibalas oleh Direktur Navigasi.
 
"Jadi dari 2 hal inilah yang menjadi fokus terkait status pelabuhan Air Putih Bengkalis," ujarnya.
 
Turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto saat memimpin rapat lanjutan koordinasi teknis kesiapan pelaksanaan kegiatan Tol Laut Provinsi Riau tersebut, Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan, Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Sahat Manaor Panggabean, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Andi Yanto dan tamu undangan lainnnya. (mcr)

Berita Lainnya

Index