PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menyatakan akan bekerja sama dengan Pemerintah Negara Tetangga Malaysia untuk mengantisipasi peredaran narkotika tersebut. Sejak lama, kedua negara, Malaysia dan Indonesia, masih menjadikan peredaran narkotika sebagai konsensus untuk diselesaikan.
Hal itu diungkapkan Gubernur Riau Syamsuar kepada wartawan saat ditemui di Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional yang jatuh pada 26 Juni 2022, Syamsuar menegaskan upaya pemberantasan peredaran narkoba harus selalu dilakukan.
“Dalam setiap kesempatan, kami selalu menyampaikan kepada semua pihak untuk memberikan perhatian yang besar terhadap peredaran narkotika khususnya di Provinsi Riau. Tentunya momentum Hari Anti Narkoba Nasional, persoalan ini harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Syamsuar, Senin (27/6/2022).
Karena saat ini Riau termasuk salah satu daerah dengan tingkat peredaran narkoba yang cukup besar di Indonesia. Syamsuar mengaku Pemprov dan pemangku kepentingan terkait telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah peredaran narkoba. Namun, usaha tersebut tetap membutuhkan dukungan dari masyarakat.
“Kami bersama Pak Kapolda, Danrem dan BNN, membicarakan hal ini dengan pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia akan menyiapkan (dashboard) dengan Indonesia. Kami juga sudah lapor ke Mendagri kita,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Riau berharap, kata Syamsuar, dengan kerja sama ini setidaknya mampu menekan peredaran narkotika khususnya di Provinsi Riau. Terlepas dari itu semua, menurut Syamsuar, hal terpenting dalam upaya penanganan narkotika khususnya di daerah adalah kesiapan masyarakat.
“Waktu di Bengkalis, dan di mana-mana saya selalu berbicara tentang bahaya dan upaya pemerintah dalam menangani narkoba. Saya mohon, semoga masyarakat juga bisa saling membantu untuk mengatasi peredaran narkoba. Karena tidak bisa hanya mengharapkan pemerintah, tapi juga butuh dukungan dari masyarakat,” ujarnya. (mcr)
