KOLOMBO - Direktur Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan Kedutaan Besar RI di Kolombo memberikan bantuan logistik dan finansial kepada 16 WNI yang dikabarkan terkena dampak krisis ekonomi di Sri Lanka.
"KBRI menyampaikan bantuan logistik ke WNI yang paling rentan dan terdampak. Sudah ada 13 orang yang menerima bantuan, dan tiga orang bantuan finansial," ujar Judha, dikutip Sabtu (16/7).
Judha menjelaskan bantuan itu diberikan kepada 13 orang di Kolombo dan tiga lainnya di luar ibu kota. Menurutnya, bantuan itu diberikan dari periode Juni hingga saat ini. Dirinya juga memastikan bahwa kondisi para WNI di Sri Lanka dalam relatif baik meskipun negara itu tengah dilanda krisis.
Sri Lanka sendiri tengah menghadapi krisis ekonomi dan politik. Pada April lalu, pemerintah Sri Lanka gagal membayar utang luar negeri sebesar 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp764 triliun. Kas negara defisit dan terbebani oleh tumpukan utang. Banyak harga barang naik dan bahan bakar minyak (BBM) semakin langka.
Kondisi mencekik itu membuat warga menggelar protes. Mereka menuntut presiden dan perdana menteri Sri Lanka untuk mundur. Mereka bahkan menggeruduk rumah presiden, kantor perdana menteri dan gedung pemerintahan lain.
Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa dikabarkan telah mengajukan surat pengunduran diri setelah melarikan diri ke Singapura di tengah krisis ekonomi yang melanda negaranya. Dua orang sumber Reuters di pemerintahan menyebut Gotabaya telah mengajukan surat pengunduran diri via email kepada pimpinan parlemen Sri Lanka.
Sejauh ini belum diketahui surat pengunduran diri Gotabaya diterima atau tidak karena hanya dikirim melalui email. Parlemen belum menerima surat pengunduran diri dalam bentuk fisik dari Gotabaya.
Menanggapi situasi itu, Judha mengimbau WNI di Sri Lanka untuk tak keluar rumah jika tak ada kepentingan, menghindari massa, tidak terlibat unjuk rasa, dan segera menghubungi KBRI jika ada permasalahan. (*)
