Pemkab Kepulauan Meranti Ingin Perbaiki Nilai LAKIP

BATAM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengapresiasi tekat Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir dalam mendongkrak nilai LAKIP, melalui kegiatan Upgrading Leadership Camp and Achievment Motivation and Ladies Programs bagi pejabat pemkab beserta istri, di Hotel Harris Waterfront, Batam, belum lama ini.

Menurutnya, keinginan Bupati dalam mensinergikan perencanaan, anggaran dan kinerja aparatur, menunjukkan keseriusan untuk meraih nilai LAKIP BB (B Plus) seperti yang ditargetkan.

"Tekat harus datang dari hati. Saya menilai apa yang dilakukan Bupati dalam mensinergikan perencanaan, anggaran dan kinerja merupakan awal yang tepat untuk meraih nilai LAKIP BB," ujarnya.

Menteri yakin jika jajaran Pemkab Kepulauan Meranti melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, maka daerah ini akan mampu menjadi percontohan di Riau dalam pengelolaan LAKIP.

"Saya yakin jika menerapkan sistem yang terintegrasi, Kepulauan Meranti juga bisa jadi model di Sumatera," ucapnya, seperti Kota Bandung dan Banyuwangi yang mengantongi nilai LAKIP A.

Lebih jauh dikatakan Menteri PAN-RB, kementeriannya terus mendorong seluruh Pemda Provinsi maupun Kabupaten dan Kota se-Indonesia yang lebih dari 30 persen masih mengantongi nilai LAKIP C dan D, untuk menuju nilai LAKIP minimal B.

Untuk mewujudkannya, Menteri menyarankan agar jajaran Pemda menghilangkan stigma negatif aparatur yang dianggap tidak bersih, identik korupsi, lambat, tidak efisien mengelola anggaran, meskipun serapan anggaran di tiap OPD maksimal dan secara administrasi lengkap yang ditandai dengan perolehan nilai WTP dari BPK RI.

Caranya, lanjut Menteri, pertama anggaran yang digunakan harus dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. "Capaian visi dan misi jangan mengambang, duit habis maka terget harus tercapai dengan jelas dan terukur," jelas Menteri.

Kemudian antara program yang dilaksanakan di tiap OPD harus terkorelasi. "Harus nyambung antara program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta harus didukung dengan kinerja aparatur yang terukur mulai dari Kepala OPD hingga aparatur dibawahnya," kata Menteri Asman Abnur.

Menteri PAN-RB mengklaim, jika kementeriannya berhasil mendongkrak nilai LAKIP Pemda se-Indonesia, maka akan dapat menghemat anggaran dari praktek pemborosan hingga 400 triliun rupiah lebih.

Dia berharap, kinerja ASN jangan lagi kalah dengan swasta agar indonesia dapat lebih maju, khususnya dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang dimulai dari penataan kelembagaan di Desa, Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten.

"Caranya terapkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, dalam artian bisa diakses secara elektronik sehingga menghemat waktu dan biaya seperti yang telah dilakukan di daerah-daerah yang meraih nilai LAKIP A," jelasnya. (rls/red)