MAR-A-LAGO - Sejumlah masalah hukum Donald Trump kini menjadi sorotan, setelah Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) itu mengaku agen FBI menggerebek tanah miliknya di Mar-a-Lago di Florida pada Senin (8/8/2022) malam.
Pejabat penegak hukum AS sendiri tidak segera menanggapi permintaan komentar atas klaim Trump, dan fokus penyelidikan tidak segera jelas.
Namun, Al Jazeera melaporkan beberapa investigasi dan kasus hukum yang dihadapi Trump berikut ini :
1. Dokumen negara yang hilang
Administrasi Arsip dan Catatan Nasional AS pada Februari memberi tahu Kongres bahwa mereka menemukan sekitar 15 kotak dokumen Gedung Putih dari Mar-a-Lago, beberapa di antaranya berisi materi rahasia.
Komite Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat AS pada waktu itu mengatakan sedang memperluas penyelidikan atas tindakan Trump, dan meminta badan tersebut menyerahkan informasi tambahan.
Tanggapan Trump Setelah Rumahnya Digerebek FBI dan Brankasnya Dibobol.
Trump sebelumnya mengonfirmasi bahwa dia telah setuju untuk mengembalikan catatan tertentu ke Arsip Nasional AS, menyebutnya "proses biasa dan rutin."
2. Serangan ke Gedung Capitol
Sebuah panel kongres yang menyelidiki serangan 6 Januari 2021, sedang menyusun kasus atas pelanggaran hukum Trump, terkait usahanya membatalkan kekalahan dalam pemilu 2020.
Wakil Ketua Liz Cheney mengatakan komite dapat membuat sejumlah rujukan ke Departemen Kehakiman untuk mencari tuntutan pidana terhadap Trump, yang sebelumnya menuduh panel ini melakukan penyelidikan palsu.
Dalam pengajuan pengadilan 2 Maret, komite merinci upaya Trump membujuk Mike Pence, wakil presiden AS saat itu, untuk menolak daftar pemilih bagi kandidat Demokrat Joe Biden yang memenangkan pemilihan, atau menunda penghitungan suara di kongres.
“Upaya Trump bisa dinilai melanggar undang-undang federal, yang menetapkan adalah ilegal untuk menghalangi proses resmi apa pun ‘secara korup’, atau berupaya melakukannya,” kata David Carter, hakim federal California yang mengawasi kasus tersebut.
Dalam pengajuan 2 Maret, komite mengatakan kemungkinan Trump dan lainnya berkonspirasi untuk menipu warga AS.
Trump disebut menekan Pence, komite mengutip upayanya untuk meyakinkan pejabat pemilu negara bagian, publik, dan anggota Kongres bahwa pemilu 2020 “dicuri”. Padahal beberapa sekutunya sendiri telah mengatakan bahwa tidak ada bukti kecurangan.
Komite tidak dapat menuntut Trump dengan kejahatan federal. Keputusan itu harus dibuat oleh Departemen Kehakiman di bawah Jaksa Agung Merrick Garland.
Trump juga dapat didakwa dengan "konspirasi hasutan," dengan undang-undang AS mengatur adalah ilegal untuk menggulingkan pemerintah AS dengan paksa.
Beberapa peserta dalam serangan 6 Januari di Capitol, merupakan para pendukung presiden ke-45 AS itu, dan telah didakwa dengan konspirasi hasutan.
3. Penipuan donasi dari pendukung
Demokrat mengatakan dalam sidang Juni komite 6 Januari bahwa Trump, seorang Republikan, mengumpulkan sekitar 250 juta dollar AS (Rp 3,7 miliar) dari para pendukung.
Donasi itu awalnya diklaim akan digunakan untuk memajukan klaim penipuan pemilu di pengadilan, tetapi temuan komite menemukan banyak uang dialirkan ke tempat lain.
Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa ia dapat didakwa dengan penipuan elektronik, yang melarang mendapatkan uang dengan "dalih palsu atau penipuan," kata pakar hukum.
4. Pelanggaran pemilu Georgia
Juri khusus dipilih pada Mei untuk mempertimbangkan bukti dalam penyelidikan jaksa Georgia atas dugaan upaya Trump untuk mempengaruhi hasil pemilihan negara bagian 2020.
Investigasi tersebut sebagian berfokus pada panggilan telepon yang dilakukan Trump kepada Menteri Luar Negeri Georgia Brad Raffensperger, seorang Republikan, pada 2 Januari 2021.
Trump meminta Raffensperger untuk "menemukan" suara yang diperlukan untuk membatalkan kekalahan pemilihan Trump, menurut rekaman bocor yang diperoleh Washington Post.
Pakar hukum mengatakan Trump mungkin telah melanggar setidaknya tiga undang-undang pemilu pidana Georgia: konspirasi untuk melakukan kecurangan pemilu, ajakan kriminal untuk melakukan kecurangan pemilu, dan campur tangan yang disengaja terkait dengan pelaksanaan tugas pemilu.
Namun, Trump dapat berargumen bahwa dia terlibat dalam kebebasan berbicara dan tidak berniat untuk mempengaruhi pemilihan.
5. Pinjaman dan tagihan pajak
Alvin Bragg, jaksa wilayah Manhattan, telah melakukan penyelidikan kriminal apakah perusahaan real estat keluarga Trump salah mengartikan nilai propertinya untuk mengamankan pinjaman bank yang menguntungkan dan tagihan pajak yang lebih rendah.
Dua pengacara terkemuka yang memimpin penyelidikan mengundurkan diri pada Februari, membuat masa depan penyelidikan dipertanyakan, tetapi kantor Bragg mengatakan itu terus berlanjut.
Trump telah membantah melakukan kesalahan dan mengatakan penyelidikan itu bermotif politik. Bragg sendiri adalah seorang Demokrat.
6. Penggelembungan harga properti
Jaksa Agung Negara Bagian New York Letitia James sedang melakukan penyelidikan sipil untuk memeriksa apakah Trump Organization menggelembungkan nilai real estat.
Trump dan dua anaknya yang sudah dewasa, Donald Trump Jr dan Ivanka Trump, setuju untuk bersaksi dalam penyelidikan yang dimulai pada 15 Juli.
Trump telah membantah melakukan kesalahan dan menyebut penyelidikan itu bermotif politik. James adalah seorang Demokrat.
7. Pencemaran nama baik
E Jean Carroll, mantan penulis majalah Elle, menggugat Trump atas pencemaran nama baik pada 2019 setelah presiden saat itu membantah tuduhannya bahwa dia memperkosanya pada 1990-an di sebuah department store New York City.
Trump menuduh Jean berbohong untuk menghidupkan penjualan sebuah buku.
Pengadilan Manhattan tengah bersiap untuk memutuskan apakah gugatan Carroll harus ditolak.
Seorang pengacara untuk Trump berpendapat bahwa dia dilindungi oleh undang-undang federal, yang membuat pegawai pemerintah kebal dari klaim pencemaran nama baik. (*)
