Massa APM Unjuk Rasa ke Kantor Bupati dan DPRD Meranti

SELATPANJANG - Massa Aliansi Peduli Meranti (APM) menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati dan DPRD Kepulauan Meranti. APM yang terdiri dari Gabungan Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) dan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang ada di daerah ini menuntut janji Bupati.

Iring-iringan pengunjuk rasa bergerak ke Kantor Bupati Kepulauan Meranti pada pukul 09.30 WIB, dengan pengawalan ketat petugas Sat Lantas Polres Kepulauan Meranti. Sementara di Kantor Bupati, telah menunggu pengamanan gabungan Satpol PP dan pasukan Dalmas Sat Sabhara.

Melalui alat pengeras suara di atas sebuah mobil bak terbuka, Koordinator APM, yakni Ketua SAPMA PP Kepulauan Meranti, Bobby Iskandar dan Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Merbau, Zuriyadi Fahmi, membakar semangat rekan-rekannya.

Setelah bernegosiasi, massa yang berjumlah sekitar 100 orang ini kemudian masuk ke halaman Kantor Bupati dan menggelar spanduk bertuliskan tuntutan dan kecaman terhadap janji-janji program serta kinerja Pemda dan DPRD.



Aksi saling dorong dengan aparat Kepolisian dan Satpol PP sempat terjadi. Massa APM meminta kehadiran mereka diterima langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir. Namun Bupati tidak tampak hadir karena masih berada di luar daerah.

Pada pukul 10.30 WIB, karena tidak bersedia mengutus perwakilan untuk masuk ke Gedung Kantor Bupati, massa kemudian diterima oleh Wakil Bupati Said Hasyim didampingi Sekda Yulian Norwis dibawah teriknya matahari, di halaman depan Kantor Bupati.

Dalam orasinya, koordinator APM Bobby Iskandar meminta perhatian Pemerintah Daerah terhadap keberadaan mahasiswa sejumlah perguruan tinggi yang ada di Kota Selatpanjang, yang berasal dari pelosok desa pulau lainnya di seberang Ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti.

Seakan punya bukti permasalahan internal Pemerintah Daerah, Bobby mengancam buka bukaan di depan Wakil Bupati dan Sekda, bila tuntutan mereka tidak diakomodir oleh Pemerintah Daerah.

"Apa perlu kami buka bukaan. Jadi tolonglah perhatikan mahasiswa di daerah ini," ucapnya.



Tuntutan serupa juga disampaikan perwakilan mahasiswa STAI Nurul Hidayah Selatpanjang. Pemerintah Daerah diminta lebih memperhatikan sektor pendidikan dan membantu para mahasiswa yang saat ini sudah banyak berhenti kuliah karena kesulitan biaya.

Kemudian tuntutan massa APM dibacakan oleh Zuriyadi Fahmi dihadapan Wakil Bupati dan Sekda. Adapun tuntutan itu, yakni Menagih janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati menyangkut program merangkai pulau dan pembangunan daerah untuk masyarakat Kepulauan Meranti.

Selanjutnya, Mengutamakan pendidikan di Meranti dengan menganggarkan beasiswa di tahun 2018, Meminta keadilan bagi mahasiswa yaitu membangun Mess atau Asrama untuk Mahasiswa di Kepulauan Meranti.

Selain itu pada Bidang kesehatan, meminta Pemda bertanggung jawab atas pelayanan darah yang aman dengan mengadakan unit donor darah (UDD), Meminta segera didirikan Universitas Kepulauan Meranti, dan terakhir Meminta dibangunnya fasilitas pelayanan publik berupa Kantor Camat di Kecamatan yang belum mempunyai kantor.

Setelah mendengarkan tuntutan tersebut, Wakil Bupati Said Hasyim mengaku sepakat karena apa yang menjadi tuntutan itu sesuai dengan keinginan Pemda Kepulauan Meranti.



Lebih jauh dikatakan Wabup, apa yang disuarakan itu secara perlahan namun pasti sudah mulai diwujudkan oleh Pemerinyah, seperti tuntutan realisasi program merangkai pulau, sejauh ini meski dengan keterbatasan anggaran Pemda telah berupaya membangun jalan dan jembatan sebagai akses penghubung Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

"Kita menyadari pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sangat penting karena merupakan urat nadi suatu daerah. Meski kondisi keuangan daerah kita tak jauh beda dengan Kuansing, Rohil dan Kabupaten lainnya, namun kondisi alam kita membuat biaya pembangunan menjadi besar," jelas Wakil Bupati.

Wabup pun berjanji akan mengajak mahasiswa dan pemuda untuk duduk bersama di Bappeda untuk melihat sejauh mana pembangunan dan rencana pembangunan yang sedang diperjuangkan Pemda Kepulauan Meranti, baik di tingkat Provinsi maupun Nasional.

"Mari nanti kita sama-sama ke Bappeda untuk melihat apa saja yang telah Pemda lakukan, terakhir kita telah berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk membangun jalan penghubung dan tol yang terhubung ke Sumatera," jelas Wakil Bupati.

Begitu juga terkait tuntutan lainnya, yakni bantuan beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu. "Nanti kita bersama OPD terkait akan mendata mana mahasiswa yang benar-benar tidak mampu untuk diberikan bantuan, tapi syaratnya benar-benar tidak mampu, jika memang ada silahkan laporkan ke saya," tegas Wabup.

Selanjutnya, menjawab tuntutan membangun Mess Mahasiswa dan Kantor Camat, dikatakan Wakil Bupati, Pemda Kepulauan Meranti sangat menginginkan setiap Kecamatan memiliki kantor yang representatif namun lagi-lagi kendala yang dihadapi adalah anggaran.

"Kita sangat menginginkan kantor kantor yang berhubungan dengan pelayanan publik dibangun, namun anggaran kita sangat terbatas, bahkan Kantor Bupati dan Polres masih menumpang di kantor eks Kecamatan dan eks Polsek. Namun pelan pelan kita akan coba membangunnya," jelasnya.



Begitu juga soal pembangunan Mess Mahasiswa, namun sebelum Mess dibangun, Wakil Bupati berharap mahasiswa yang menimba ilmu di Kota Selatpanjang untuk sementara dapat memanfaatkan rumah sanak dan saudaranya.

Sementara itu, terkait pembangunan Universitas Kepulauan Meranti, Wakil Bupati Said Hasyim sangat mendukung ide tersebut, iapun memerintahkan kepada OPD terkait untuk memprogramkan hal ini karena jika memang diprogramkan tentu tidak sulit.

"Kita minta OPD terkait dapat memprogramkan. Haji Syahril saja bisa, kenapa Pemda tidak bisa," ucap Wakil Bupati.

Yang terakhir dikatakan Wakil Bupati, Pemda Kepulauan Meranti akan mencoba untuk membangun fasilitas unit donor darah untuk mencukupi ketersediaan darah pasien, sehingga tidak perlu dirujuk ke Pekanbaru dan daerah lainnya.

Usai mendengarkan jawaban Wakil Bupati, para pengunjuk rasa berharap apa yang disampaikan jangan hanya sekedar janji. Untuk itu merekapun mengajak Wakil Bupati bersama Sekretaris Daerah Yulian Norwis bergerak menuju ruang rapat DPRD Kepulauan Meranti.

Di Gedung Wakil Rakyat Kepulauan Meranti itu, massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Fauzi Hasan, Wakil Ketua DPRD Muzamil, anggota DPRD Zubiarsyah, Edi Masyhudi dan anggota DPRD lainya untuk menandatangani perjanjian.

Usai penandatanganan perjanjian itu, perwakilan pengunjuk rasa berdialog langsung dengan para legislator terkait tuntutannya. Kemudian tepat pukul 12.15 WIB, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan damai. (san)