MERANTI - Dalam upaya memastikan kelancaran arus mudik menjelang lebaran, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan MIkom bersama dua anggota DPRD lainnya yakni Dedi Putra dan Sopandi Rozali melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Harapan, Senin (1/4/2024) pagi.
Dalam kunjungannya itu, Ketua DPRD mengeluhkan lamanya antrian kapal yang mengganggu kelancaran perjalanan.
Ketua DPRD menyatakan kekecewaannya terhadap keterlambatan yang terjadi, yang dianggapnya dapat mengganggu rencana perjalanan para pemudik. Dia menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan efisiensi dalam manajemen pelabuhan untuk mengurangi waktu tunggu yang tidak perlu.
Kritik dari Ketua DPRD ini menjadi sorotan, memperkuat desakan untuk perbaikan sistem transportasi dan manajemen pelabuhan agar dapat mengakomodasi lonjakan arus mudik dengan lebih efektif di waktu mendatang.
"Antrian kapal Ferry di laut sangat lama sekali, durasinya 30 menit hingga satu jam dan kita merasakannya sendiri. Memang kita maklumi kondisi ini karena adanya penambahan armada dan pelabuhan sandar nya cuma ada satu. Tetapi kan kondisi seperti ini tidak harus terjadi, apalagi ada kapal yang datang dalam waktu yang bersamaan, ditambah dengan Speedboat juga bersandar di sana, ini kondisi yang sangat tidak diinginkan," kata Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan.
Ketua DPRD itu juga mengusulkan agar sebagian kapal jenis Speedboat yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Harapan dialihkan sementara untuk mengatasi antrian yang terlalu panjang di pelabuhan. Usulan ini dilontarkan dalam upaya meningkatkan kelancaran arus mudik menjelang Lebaran.
Dengan mendorong peralihan sementara kapal-kapal yang bersandar, Ketua DPRD berharap dapat mengurangi kemacetan dan waktu tunggu yang terlalu lama bagi pemudik. Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi kapal-kapal lain yang sedang dalam perjalanan untuk bersandar dan memperlancar aliran transportasi laut.
Usulan ini akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mengatasi tantangan arus mudik setiap tahunnya.
"Dalam kondisi ini kita meminta solusi dari pihak terkait dalam hal ini Pelindo dan KSOP dan mengusulkan kapal Ferry tetap bersandar disini, sementara kapal Speedboat dialihkan sementara ke Pelabuhan Polair, tentunya sudah ditinjau dari segi kelayakannya," ujarnya.
Dalam upayanya memastikan kelancaran aktivitas di pelabuhan, Ketua DPRD juga meminta petugas untuk mengatur arus penumpang yang turun naik dengan lebih efisien. Selain itu, dia juga mengadvokasi perbaikan fasilitas parkir kendaraan untuk menghindari kekacauan dan kerumunan yang tidak terkendali.
Langkah ini diambil sebagai upaya konkret untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi para pemudik yang menggunakan pelabuhan sebagai tempat transit. Dengan pengaturan arus penumpang yang baik dan fasilitas parkir yang diperbaiki, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi semua pengguna pelabuhan.
Usulan ini menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk meningkatkan infrastruktur dan manajemen pelabuhan guna mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang selama periode arus mudik, terutama menjelang perayaan Lebaran.
"Kami juga meminta pihak pelabuhan untuk mengatur arus penumpang yang turun naik dan meminta tidak ada lagi kendaraan yang berada di badan jalan sehingga membuat kondisi menjadi macet. Selain itu pandangan semrawut seperti ini sangat tidak enak dipandang mata, apalagi memasuki puncak arus mudik Lebaran," tuturnya.
Tidak hanya itu, dalam langkah untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi para pengguna pelabuhan, Ketua DPRD juga mengusulkan agar tidak ada kenaikan tarif masuk pelabuhan sampai dengan perbaikan pelayanan selesai dilakukan.
Usulan ini bertujuan untuk mendorong pihak pengelola pelabuhan untuk fokus pada perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan tanpa menambah beban finansial bagi pengguna pelabuhan.
"Pada akhirnya pihak pelabuhan jangan pernah ada rencana untuk menaikkan tarif pass masuk pelabuhan sebelum pelayanan diperbaiki. Kita pun tidak ada masalah, jika pelayanannya prima dan bagus pasti kita bayar," ucapnya.
Selanjutnya Ketua DPRD bersama dua anggota DPRD lainnya mengunjungi pihak PLN Rayon Selatpanjang untuk memastikan bahwa tidak ada pemadaman listrik yang terjadi di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran.
Dalam pertemuan bersama Manajer PLN Rayon Selatpanjang, Richard Tambunan, Ketua DPRD menekankan pentingnya menjaga kelancaran pasokan listrik, terutama mengingat meningkatnya kegiatan ibadah dan aktivitas sosial selama bulan Ramadan dan mendekati Lebaran. Dia juga meminta pihak PLN untuk memastikan perawatan rutin dan pemeliharaan infrastruktur listrik agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
"Kita berkoordinasi dengan pihak PLN untuk memastikan tidak adanya pemadaman bergilir. Selain itu kita juga meminta agar mesin yang baru tiba dengan kapasitas 1 Megawatt itu dirawat agar tidak ada pemadaman saat Lebaran nanti. Jika ada kendala kami juga minta untuk diberitahukan agar bisa dicarikan solusinya, karena listrik ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.
Fauzi Hasan juga mengabarkan jika mesin dengan kapasitas 900 kilowatt sudah tiba di Tanjung Samak. Dimana mesin itu merupakan hasil koordinasi dirinya ke perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membawahi PT PLN.
Waktu itu pihak BUMN menjanjikan dua mesin pembangkit yang direlokasi dari Bengkalis dengan daya 1,8 Megawatt untuk ditempatkan di Tanjung Samak.
"Saat ini mesin yang baru tiba di Tanjung Samak itu baru satu unit dengan kapasitas 900 kilowatt dan kita minta secepatnya dipasang dan untuk mesin satunya lagi kita tetap kawal proses pendistribusiannya," pungkasnya. (Humas Setwan/adv)
