RPJMD Harus Sesuai Kebutuhan Masyarakat dan Visi Misi Kepala Daerah

SELATPANJANG - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)hendaknya disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang disinergikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi masyarakat.

Hal itu ditekankan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim, dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021, di Selatpanjang, Kamis 23 November 2017.

Hadir pada kegiatan itu Ketua DPRD Fauzi Hasan, Kapolres AKBP La Ode Proyek, Kepala Bappeda Mamun Murod, Kasubdit Otonomi Daerah Kemendagri Suprayitno, Sekretaris Bappeda Riau Supriyadi, para Kepala OPD, Camat dan unsur lainnya.

Kegiatan itu bertujuan untuk memenuhi amanat Permendagri tentang tata cara pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah dengan cara penyusunan dokumen perencanaan akhir RPJMD Perubahan untuk dilakukan penyempurnaan sebelum diajukan sebagai Ranperda RPJMD 2016-2021.

Menurut Wakil Bupati, kegiatan itu harus menghasilkan rencana program pembangunan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan disinergikan dengan visi Misi dan program Kepala Daerah dalam menggesa pembangunan di Kepulauan Meranti.

Oleh karena itu, ia menginstruksikan semua Kepala OPD dan perangkat daerah untuk melihat kondisi real yang ada di masyarakat dan memahami apa keinginan dari Kepala Daerah yang juga merupakan proyeksi dari keinginan masyarakat itu sendiri.

"Sering seringlah turun ke kampung, jangan hanya mau keluar kota saja, jangan hanya menunggu usulan Kecamatan," ujar Wakil Bupati.

Menurutnya, Kepala OPD harus melihat langsung kondisi real yang ada di masyarakat jangan hanya bisa menyusun program diatas meja, selain itu juga harus mampu memahami keinginan yang tersirat dan tersurat dari Kepala Daerah, yang didukung oleh semua potensi dan sumberdaya yang ada, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat diwujudkan.

Dan yang tak kalah penting, jelas Wabup, demi sejalannya antara program Daerah, Provinsi dan Pusat, semua program yang disusun harus disinergikan sehingga memudahkan dalam pengusulan anggaran pembangunan.

"Ini bentuk sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, provinsi dan pusat. Jangan sampai program pembangunan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat," papar Wakil Bupati.

Iapun berharap kepada seluruh OPD jangan lalai dalam menyusun program pembangunan, sehingga anggaran yang dibelanjakan tidak sia-sia.

Pada kesempatan itu, Wabup Said Hasyim juga meminta Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat lebih peduli terhadap Kepulauan Meranti, sebagai Kabupaten termuda dan terluar di indonesia yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di Riau.

"Meranti penyumbang indek kemiskinan tertinggi di Riau, jika ingin menekan itu harusnya Pemerintah memberikan alokasi anggaran yang lebih untuk Meranti, namun pada kenyataannya justru terbalik alokasi anggaran Provinsi untuk Meranti lebih kecil di banding Kabupaten Kota lainnya," kata Wakil Bupati.

Begitu juga menyangkut alokasi dana APBN. Kepulauan Meranti yang berada dalam kawasan strategis internasional yang memiliki garis pantai lebih dari 100 kilometer yang jika dibanding dengan negara tetangga Malaysia, Singapura seperti siang dan malam.

"Harusnya sesuai nawacita Presiden Jokowi yang fokus pada pembangunan daerah terluar, Meranti mendapat perhatian lebih dari daerah lainnya di Indonesia. Meranti berada dalam jalur Selat Malaka setiap harinya dilalui 500 kapal yang lalu lalang di depan mata serta memiliki garis pantai lebih dari 100 kilometer. Jika terjadi gangguang luar, Meranti yang pertama menghadapi, jadi tolong diperhatikan," harap Wakil Bupati.

Lebih jauh dikatakan Wakil Bupati, sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh Pemda dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sudah mulai baik. Dibuktikan dengan diraihnya nilai B pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meskipun nilai itu belum diumumkan secara resmi oleh Kemeterian PAN-RB.

"Itu artinya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah kita sudah tersusun dengan baik," jelasnya.

Iapun meminta Kepala OPD untuk memahami benar dan bisa menjelaskan secara detil terkait program yang dilaksanakan dan jangan hanya diserahkan kepada Sub Bagian Program.

"Kepala OPD harus bisa menjelaskan program secara detail jangan hanya diketahui Subbag Perencanaan saja, Ini tuntutan pemerintah kalau tidak kita bisa tertinggal, dan kalau tidak mampu silahkan angkat 'Bendera Putih' sebelum diturunkan," tegas Wakil Bupati. (rls/san)