ROKAN HILIR - Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu wilayah yang dikenal cukup tangkas dalam memanfaatkan otonomi daerah. Saat ini Rokan Hilir kian mengeliat dalam upaya memacu ketertinggalan, sebagaimana halnya daerah lain di nusantara.
Namun kendalanya, Rokan Hilir kini mengalami penurunan besaran biaya pembangunan seiring melorotnya harga minyak dan gas. Kondisi di perburuk seiring anjloknya harga produk perkebunan, dimana dampak atas penurunan itu berakibat pada APBD tahun 2017 ini.
Jumlah belanja di Rokan Hilir ini diperkirakan akan terus berkurang. Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus membuat sejumlah kebijakan tidak populer, seperti memangkas anggaran OPD dari 30 hingga 40 persen. Sejumlah pekerjaan yang sebelumnya sudah dianggarkan juga terpaksa dibatalkan.
Meski demikian, Bupati Kabupaten Rokan Hilir, H. Suyatno menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh menghadirkan pesimisme. Proyek pembangunan harus tetap dijalankan meski harus memilah skala prioritas secara lebih dalam.
Ia menyampaikan, kondisi sulit tersebut harus melahirkan solusi dalam menyikapinya, seperti mencari sumber-sumber penghasilan baru menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kita juga akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Rencana kerja disesuaikan dengan provinsi dan pusat. Salah satunya soal pembangunan infrastruktur. Pemenuhan ketersediaan Infrastruktur itu juga merupakan prasyarat utama mendukung agenda utama membangun nasional dalam mencapai kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, pariwisata sampai industri," ucapnya.
Pelaksanaan program prioritas tersebut, jelas Bupati, berbasis pada apa yang disebut dengan istilah pro growth, pro job, pro poor dan environment. Secara nasional berdasarkan RKP tahun 2016, capaian sasaran pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi mencapai 6, 4-6, 6 persen, angka kemiskinan menjadi 9-10 persen, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5, 2-5, 5 persen.
Namun demikian, acuan pembangunan Rokan Hilir juga menyatu dengan program Provinsi Riau yang juga memprioritaskan penanggulangan bencana, pengembangan destinasi pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM.
Secara umum pemerintah provinsi sudah menetapkan Visi Riau 2020 sebagai kerangka kerja yang menjadi acuan pembangunan. Belakangan, kawasan ini menjadi sedemikian berkorelasi dengan dinamika ekonomi global. Krisis ekonomi misalnya langsung berdampak.
Soal daya saing, Riau juga relatif tertinggal yakni berada di papan tengah atau di posisi 16 dari seluruh Provinsi di seantero Indonesia. Upaya membalap daya saing dan produktivitas, belakangan kian penting seiring ide melahirkan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).
Untuk itu, Pemerintah diminta lebih gesit supaya publik tidak tertinggal saat berhadapan dengan pasar yang kian terbuka. Riau termasuk Rokan Hilir secara perlahan harus memangkas ketergantungan pendapatan dari sektor migas dan sawit dengan cara mengembangkan kantong-kantong perekonomian baru.
Di sektor pelayanan, Rokan Hilir termasuk berada dibagian depan dalam merespon upaya pemerintah provinsi dalam program "Riau Go IT". Kualitas pelayanan publik berbasis informasi teknologi belakangan memang sebuah keniscayaan.
Selanjutnya, seperti dikutip dari Web resmi Kabupaten Rokan Hilir, rincian arah pembangunan Kabupaten Rokan Hilir terurai dalam beragam sasaran lebih renik. Disebutkan tentang upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk meningkatakan investasi.
Disisi ini disinggung lebih mendalam pentingnya upaya pembenahan sistem tata kelola perizinan, di bidang pertanian Rokan Hilir memang sudah selayaknya memasukan intensifitasi dan ektensifikasi pertanian sampai optimalisasi tata guna air.
Daerah ini juga memiliki prospek dibidang budidaya perikanan dan tentu saja sudah tidak asing soal tradisi kuat nelayan tangkap. Prospek yang luar biasa itu belum digarap secara maksimal sehingga pemerintah setempat memasukan sektor ini menjadi salah satu prioritas.
Selanjutnya juga ditekankan program rinci dalam memperhatikan penganan desa rawan pangan, pemantapan ketersediaan pangan nabati dan hewani, meningkatkan produktivitas dan perluasan areal dan mengembangkan pusat pembenihan agribisnis agropolitan.
Program selanjutnya menyasar soal perbaikan struktur lahan sampai penanggulangan penyakit ternak. Meningkatkan pengelolaan lahan merjinal menjadi lahan produktif maupun kawasan industri untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian.
Pengalihan lahan pertanian produktif menjadi perkebunan belakangan memang menjadi persoalan menyeluruh disekujur Riau seiring kuatnya godaan bertanam kelapa sawit.
Pemerintah setempat juga merancang pemberian insentif sampai upaya mengembangkan jejaring atau kemitraan. Dibagian ini optimalisasi fungsi menyeluruh juga disebut akan memandu para petani dan juga nelayan.
Di sektor UMKM juga terlihat program meningkatan penggunaan bahan baku lokal, mempermudah informasi dan akses permodalan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengrajin dan mengurai upaya dalam mempromosikan produk unggulan daerah.
Selanjutnya juga upaya perbaikan mutu tenaga kerja dan pendapatan, menciptakan wirausaha baru, meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan lapangan kerja dan mempermudah perizinan.
Garis besar pergerakan pembangunan daerah itu, seperti disebutkan Bupati Rokan Hilir Suyatno tidak akan terlepas dari kerja kolektif seluruh pihak. Ia menyatakan akan selalu berkerja keras termasuk mendatangi warga buat mendengar langsung seluruh dinamika yang berkembang.
"Mendengar, melihat dan merasakan langsung tersebut belakangan digagas dalam upaya hadir ditengah warga dalam program bermalam bersama warga," ujarnya.
Tantangan kedepan, tambah Bupati, masih sedemikian terbentang dan senantiasa membutuhkan gerakan serentak dalam barisan yang saling menyatu. (ADV PEMKAB ROHIL)
