Pemkab Rohil Terus Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pemkab Rohil Terus Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Bupati Rokan Hilir, H. Suyatno foto bersama para medis

ROKAN HILIR - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, sekaligus dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat. Upaya itu diwujudkan dengan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu ke tengah masyarakat.

Program Indonesia Sehat terdiri atas Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Jaminan Kesehatan Nasional. Ketiganya akan dilakukan dengan menerapkan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko (health risk).

Bupati Rohil, H. Suyatno mengatakan, paradigma sehat menyasar pada penentu kebijakan pada lintas sektor, untuk memperhatikan dampak kesehatan dari kebijakan yang diambil baik di hulu maupun di hilir, kemudian Tenaga kesehatan, yang mengupayakan agar orang sehat tetap sehat atau tidak menjadi sakit, orang sakit menjadi sehat dan orang sakit tidak menjadi lebih sakit.

Selanjutnya Institusi Kesehatan, yang diharapkan penerapan standar mutu dan standar tarif dalam pelayanan kepada masyarakat, serta Masyarakat, yang merasa kesehatan adalah harta berharga yang harus dijaga.



Menyikapi program di atas, ujarnya, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus membenahi pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Pembenahan itu dilakukan dengan cara melengkapi berbagai sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik.

Meski demikian, bukan berarti dalam bidang lainnya seperti pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan diabaikan, akan tetapi tetap dilakukan pembenahan secara bertahap, termasuk di bidang pendidikan.

"Kita tetap berkomitmen untuk membenahi seluruh sektor pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Rohil, baik itu di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya," kata Bupati Suyatno.

Semua pembenahan pelayanan itu, tegasnya dilakukan setiap tahun hingga persoalan itu bisa mendekati angka beberapa persen dalam pelaksanaan penuntasannya. Setelah berbagai ruas jalan dan jembatan sudah mantap, maka akan dilanjutkan ke bidang kesehatan dan pendidikan yang sampai saat ini masih juga terus berjalan.

Hingga tahun 2016 lalu, Pemkab Rohil sudah melakukan pembangunan Puskesmas Rawat Inap (PRI) di 18 kecamatan yang ada di Rohil. Bahkan, di setiap PRI itu disediakan ruangan khusus untuk keluarga (VIP) agar masyarakat yang berobat lebih nyaman.

"Namun demikian kita tentunya terlebih dahulu melengkapi berbagai fasilitas termasuk tenaga dokter spesialis yang saat ini masih kurang," ujarnya.



Sementara itu, Pemkab Rohil juga telah menjadikan sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada level Puskesmas Rawat Inap. Keberadaanya tersebar pada beberapa kecamatan dan membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, terutama pada kawasan yang jauh dari RSUD RM Pratomo Bagansiapiapi.

"Kita upayakan semuanya rawat inap, namun secara bertahap akan kita realisasikan menyesuaikan dengan anggaran yang ada dan ketersedian tenaga medis," katanya.

Yang membedakan antara puskesmas dengan puskesmas rawat inap berpedoman kepada yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, diantaranya Ruang Pelayanan dan Alkes, Standar Tenaga Minimal.

Ruang Pelayanan dan Alkes, Puskesmas Rawat Inap harus memiliki Ruang Gawat Darurat dengan Alkes Set Gawat Darurat, sedangkan puskesmas hanya Ruang Tindakan dengan Alkes Set Tindakan Medis/Gawat Darurat, memiliki Ruang Kesehatan Ibu dan Imunisasi dengan Alkes Set Pemeriksaan Anak dan Set Imunisasi, memilki Ruang Kesehatan Ibu dan KB, dengan Alkes Set Pemeriksaan Ibu dan Set Pelayanan KB, sedangkan puskesmas hanya disediakan satu ruangan, Ruangan Kesehatan Ibu dan KB.

"Pukesmas Rawat Inap harus memiliki Ruang Tindakan dengan Alkes Set Tindakan Medis, sedangkan puskemas tidak memiliki ruangan ini, memiliki Ruangan Rawat Inap dengan Alkes Set Rawat Inap, sedangkan puskesmas tidak ada," jelasnya.



Selain itu, ada persamaan antara puskesmas rawat inap dengan puskesmas, diantaranya sama-sama memiliki Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut dengan Alkes Set Kesehatan Gigi dan Mulut, memiliki Ruangan ASI dengan Alkes Set ASI, memiliki Ruangan Promkes dengan Alkes, memiliki Ruangan Farmasi dengan Alkes Set Farmasi, memiliki Ruangan Persalinan dengan Alkes Set Obstetri dan Ginekologi, Set Insersi dan Ekstraksi AKDR, Set Resusitasi Bayi, memiliki Ruangan Pasca Persalinan Bayi dengan Alkes Set Perawatan Pasca Persalinan, memiliki Ruangan Laboratorium dengan Set Laboratorium dan memiliki Ruangan Sterilisasi dengan Alkes Set Sterilisasi.

Ia menambahkan, untuk Puskesmas di Ibukota Bagansiapiapi terdapat 2 Puskesmas dan keduanya belum rawat inap. Hal ini mengingat di Bagansipiapi sudah memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr RM Pratomo yang terletak di Jalan Pahlawan.

"Kalau Bagansiapiapi ada RSUD jadi kalau pasien dirawat bisa langsung ke rumah sakit, namun kedepan juga akan kita upayakan agar bisa rawat inap," pungkasnya.

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kembali melakukan inventarisasi tenaga honorer di lingkungan dinas kesehatan (Diskes) Rohil. Inventarisasi kali ini dilakukan bagi tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Bagan Sinembah, Puskesmas Bagan Sinembah Raya, dan Puskesmas Simpang Kanan.



Sebelumnya Pemkab Rohil juga telah melakukan inventarisasi terhadap tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Bagansiapiapi, Puskesmas Bagan Punak, Puskesmas Batu Hampar dan Puskesmas Sinaboi.

"Pendataan tenaga Honorer terus kita dilakukan, termasuk tenaga kesehatan yang memiliki peranan penting dalam melayani kesehatan masyarakat," jelasnya.

Dirinya juga berpesan kepada seluruh tenaga kesehatan agar bisa meningkatkan kedisiplinannya dalam bekerja. "Bagi tenaga kesehatan baik itu Pegawai negeri sipil (PNS) maupun Honorer yang bekerja dengan disiplin pastinya tidak akan terancam posisinya dan tidak akan dirumahkan," tegasnya.

Pemangkasan tenaga honorer ini katanya dampak dari defisit anggaran dikarenakan anjloknya harga minyak dunia. Hal ini terjadi tidak hanya di Negeri Seribu Kubah melainkan juga terjadi di kabupaten/kota bahkan Provinsi yang ada di Indonesia.

"Makanya Honorer kita dituntut untuk bekerja dengan baik jika tidak ingin dirumahkan. Jika tidak disiplin dalam bekerja mau tidak mau akan terpaksa kita berhentikan," ujarnya.

Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga telah menggelar bakti sosial (baksos) operasi katarak gratis untuk masyarakat kurang mampu. Kegiatan yang menggandeng Lion Club tersebut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Rohil beberapa waktu lalu.



Dikatakannya, kegiatan sosial itu hasil kerja sama antara Pemkab Rohil dengan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Dharma Wanita dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Rohil.

"Selama ini operasi katarak cukup mahal sehingga kita memutuskan untuk membuat acara sosial ini diperuntukkan orang yang tak mampu," ungkapnya.

Disebutkannya, sehari sebelum operasi dilaksanakan, penderita katarak sudah terlebih dahulu diperiksa tim medis di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) masing-masing. Masyarakat yang mengidap katarak diimbau segera mendaftarkan diri.

"Kegiatan itu menyasar 200 penderita katarak. 100 orang ditanggung Lion Club dan 100 orang lagi ditanggung Pemkab Rohil. Sementara tenaga dokter dibawa langsung Lion Club seperti yang sudah pernah dilaksanakan tahun sebelumnya," bebernya. (ADV PEMKAB ROHIL)

Berita Lainnya

Index