BAGANSIAPIAPI - Pemerintah pusat berencana akan menerapkan pajak pertanian dan perkebunan kepada para petani. Atas rencana itu, Pemkab Rokan Hilir mengaku belum siap untuk menerapkannya, karena masih banyak masalah pertanian dan perkebunan yang belum terselesaikan.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (KP2) Rohil, drh Isa Ahmadi. Menurutnya, dilihat dari kondisi para petani dan pekebun saat ini, maka penerapan pajak dari hasil pertanian dan perkebunan di Rohil belum siap untuk diterapkan.
"Banyak persoalan pertanian dan perkebunan yang belum terselesaikan di tingkat petani. Sehingga penerapan pajak pertanian dan perkebunan kepada para petani dan pekebun di Rohil belum dapat diterapkan," kata Isa Ahmadi, kepada wartawan, belum lama ini di Bagansiapiapi.
Diungkapkannya, rencana pajak pertanian dan perkebunan itu diambil dari hasil panen kebun dan pertanian petani, yang dinilai sangat potensial mendatangkan pendapatan negara, termasuk daerah yang akan memperoleh bagi hasil dari pajak pertanian dan kebun petani di daerah.
Namun di Rohil, jelasnya, masih banyak persoalan petani dan pekebun, diantaranya mengenai data jumlah petani dan pekebun yang belum valid, status legalitas lahan petani dan pekebun yang digarap, dan banyak petani dan pekebun di Rohil yang tidak memiliki tanah permanen.
"Sebagian besar petani dan pekebun kita masih sebagai pekerja atau penggarap. Lahan pertanian dan kebun yang digarap milik orang lain, dengan sistem bagi hasil. Selain itu, persoalan status atau legalitas lahan juga masih banyak yang menjadi persoalan, sehingga petani di Rohil ini belum dapat diterapkan pajak hasil pertanian dan perkebunan," terangnya.
Selain itu, ujarnya lagi, masih banyak pula para petani dan pekebun di Rohil yang masih bergantung pada bantuan subsidi dari Pemda. "Masih banyak petani kita menggantungkan diri dari subsidi pertanian pemerintah, seperti subsidi bibit dan pupuk," pungkas Isa. (AMN)
Rohil Belum Siap Terapkan Pajak Pertanian dan Perkebunan
ilustrasi
