JURNALMADANI - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Drs H Supriyadi MSi, menegaskan bahwa data statistik yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Provinsi Riau di Kantor BPS Riau, Senin (3/8/2026).
Dalam sambutannya, Supriyadi menyampaikan apresiasi atas konsistensi BPS Provinsi Riau dalam menghadirkan data yang akurat, objektif, dan kredibel sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada BPS Provinsi Riau atas kinerja profesional yang secara konsisten terus menghadirkan data statistik yang akurat, objektif, serta kredibel. Data tersebut kami gunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan kebijakan pembangunan di daerah," ujarnya.
Menurutnya, kegiatan rilis statistik bukan sekadar agenda rutin bulanan, melainkan forum strategis untuk membaca kondisi terkini di Provinsi Riau, mengevaluasi capaian pembangunan, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar didasarkan pada data dan fakta di lapangan.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Riau menempatkan data BPS sebagai rujukan utama dalam proses kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Karena itu, setiap indikator yang dirilis dipandang sebagai alat navigasi kebijakan, terutama dalam mengawal pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau 2025-2029.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian pemerintah daerah, kata Supriyadi, adalah inflasi karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.
"Bagi kami, pengendalian inflasi bukan semata-mata soal target ekonomi makro, tetapi juga merupakan upaya melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas kehidupan," katanya.
Ia menyebutkan, inflasi Provinsi Riau pada Juni 2026 tercatat sebesar 4,55 persen secara year on year (y-on-y). Angka tersebut mencerminkan dinamika harga barang dan jasa yang dipengaruhi faktor musiman serta kelancaran distribusi.
Menurutnya, kelompok makanan, minuman dan tembakau, pendidikan, serta transportasi menjadi kontributor utama pembentukan inflasi di Provinsi Riau. Sementara itu, stabilitas harga komoditas pangan strategis juga perlu terus dicermati bersama.
"Secara umum kami menilai inflasi pada semester pertama 2026 masih dalam kondisi relatif terkendali, meskipun tetap terdapat tekanan harga yang perlu diwaspadai. Stabilitas harga dapat terjaga berkat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah," jelasnya.
Selain inflasi, Supriyadi juga menyoroti pentingnya Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.
Menurutnya, data NTP yang dirilis BPS menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pertanian yang lebih adil dan tepat sasaran, sehingga peningkatan produksi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani.
Tak hanya itu, data ekspor, impor, dan pariwisata juga dinilai memberikan gambaran objektif mengenai daya saing daerah. Dari data tersebut, pemerintah dapat menyusun kebijakan untuk mendorong hilirisasi, diversifikasi produk, perluasan pasar, hingga pengembangan pariwisata berbasis budaya dan alam yang memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.
"Melalui rilis berita resmi statistik hari ini, kita memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi inflasi, kesejahteraan petani, kinerja perdagangan, serta dinamika pariwisata di Provinsi Riau. Data ini menjadi pondasi utama dalam menetapkan arah kebijakan dan target pembangunan tahun 2026 sekaligus mengawal pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau 2025-2029 agar tetap berada pada jalur yang realistis dan berkelanjutan," ungkapnya.
Di akhir sambutannya, Supriyadi kembali menyampaikan apresiasi kepada BPS Provinsi Riau yang terus menjaga kualitas statistik daerah.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada BPS atas konsistensinya menjaga kualitas statistik daerah. Semoga sinergi ini terus terjalin demi mewujudkan pemerintahan yang berbasis data dan pembangunan yang tepat sasaran," tutupnya. (mcr)
.jpg)