Program Pembangunan di Meranti Tidak Efektif Karena Lemahnya Data

Program Pembangunan di Meranti Tidak Efektif Karena Lemahnya Data
Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir saat mengikuti Focus Group Discussion Penyusunan Publikasi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam angka Tahun 2018
MERANTI - Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir mengakui cukup banyak program pembangunan di daerah ini yang belum berjalan efektif yang disebabkan lemahnya data yang dimiliki.
 
Hal itu diungkapkan Bupati Irwan saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Publikasi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka Tahun 2018, yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Meranti, di Ballroom Hotel Grand Meranti, Rabu 25 Juli 2018.
 
Kepala BPS Kepulauan Meranti, Hartono menjelaskan, kegiatan itu bertujuan untuk penyusunan publikasi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam angka yang dihimpun dari semua Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal, dimana nantinya data itu dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan untuk membuat perencanaan pembangunan.
 
"Kegiatan ini sekaligus sebagai evaluasi pengumpulan data sehingga publikasi yang disusun nanti lebih sempurna dan meningkat kualitasnya," ucap Hartono.
 
Kemudian Bupati Irwan mengungkapkan, Basis Data merupakan suatu hal yang penting sebagai pertimbangan bagi Pemerintah, Swasta dan pihak lainnya untuk membuat suatu perencanaan agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat.
 
"Tanpa data yang akurat serta perencanaan matang, apa yang dilakukan pasti akan sia sia," jelas Bupati Irwan.
 
Diakuinya, cukup banyak kegiatan di Meranti yang belum berjalan secara efektif. Hal itu disebabkan karena lemahnya data yang dimiliki. Dicontohkan Bupati, untuk data Kependudukan saja masih terdapat perbedaan yang signifikan. Baik yang dikeluarkan oleh BPS, Bappeda, BKKBN dan Disdukcapil.
 
"Hal ini cenderung membingungkan pengguna data dalam penyusunan perencanaan," ucapnya.
 
Seperti yang terjadi pada Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) yang baru saja dilaksanakan, dalam Pilgubri lalu terdapat masyarakat Kepulauan Meranti yang tinggal dan menetap tapi tidak terdaftar dalam DPT.
 
"Kejadian Ini karena banyak sekali instansi yang melakukan pencacahan data penduduk, harusnya menggunakan Singgle Window Data, lebih efisien dan akurat," ujar Bupati.
 
Dari pengalamannya dulu, kata Irwan, saat teknologi belum secanggih saat ini, data kependudukan sangat baik karena data kependudukan di Kecamatan selalu terkonfirmasi dan diupdate per tiga bulan. Namun saat ini disaat teknologi semakin canggih data kependudukan semakin tidak akurat, hal ini menurut Bupati perlu solusi bersama untuk menuntaskannya.
 
Bupati Irwan juga sempat mengkritisi Badan Pusat Statistik yang melakukan update data setahun sekali, harusnya update dilakukan per triwulan, sehingga data yang dirilis lebih cepat dan akurat.
 
Iapun menyampaikan keinginannya untuk membuat Base Data yang dipusatkan di Bappeda Kepulauan Meranti, sehingga kedepan data yang dikeluarkan hanya satu pintu atau single Window.
 
Contoh kasus lainnya, menurut Irwan, adalah terkait penurunan jumlah penduduk miskin di Meranti, dimana angka kemiskinan saat ini telah berhasil ditekan menjadi 28 persen. Jika dihubungkan dengan Variabel Macro harusnya turunnya angka kemiskinan akan berimplikasi pada meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, tapi kenyataannya tidak, dari data yang dirilis pertumbuhan ekonomi Meranti tidak naik signifikan.
 
"Ini pasti ada yang salah, harusnya terjadi hubungan antar variabel yang berbanding lurus," ucap Bupati.
 
Kedepan untuk mengatasi masalah tidak sinkronnya data, ia meminta kerjasama dan koordinasi dari masing masing pihak yang melakukan pendataan, dimana liding sektornya tetap dikoordinir oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
 
"Masalah pendataan bukan hanya tugas Badan Pusat Statistik saja, tetapi semua pihak terkait yang dikoodinir oleh BPS, kedepan akurasi data harus lebih baik karena data sampah akan mengacaukan perencanaan dan melahirkan output sampah yang tidak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat," papar Bupati lagi.
 
Akhir kata, Bupati meminta hasil statistik yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik dapat diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan, agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan data yang diperlukan. (rls/red)

Berita Lainnya

Index