Pemkab Meranti Gelar Diskusi Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Pemkab Meranti Gelar Diskusi Upaya Penanggulangan Kemiskinan
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim, membuka kegiatan diskusi Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti
MERANTI - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim, membuka kegiatan diskusi Upaya Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappeda Kepulauan Meranti itu digelar di Aula Afifa Sport, Selatpanjang, Senin 17 September 2018.
 
Hadir narasumber Ketua Prodi Magister Managemen Agrobisnis Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Azharuddin M Amin, Kepala Bappeda Meranti, Mamun Murod, Kepala BPS Meranti, Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa, Ikhwani, Kadis Kesehatan, drg. Ruswita, Kadis Perindagkop UKM, Azza Faroni, Kadis Sosial Asroruddin, Camat Tebing Tinggi, Helfandi dan Camat lainnya Se-Kabupaten Kepulauan Meranti.
 
Seperti dijelaskan Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Meranti, Hambali, kegiatan itu bertujuan untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan di Kepulauan Meranti yang masih cukup tinggi. Seperti data terakhir yang dirilis oleh BPS, angka kemiskinan Meranti 28,5 Persen dan menjadi yang tertinggi di Provinsi Riau.
 
Untuk itu, melalui kegiatan ini dapat dirumuskan berbagai pemikiran strategis dan bernas yang akan diaplikasikan secara konkrit dan nyata dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemda Kepulauan Meranti.
 
Menyikapi kegiatan itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti sangat menyambut baik, menurutnya penanggulangan kemiskinan merupakan fokus utama Pemda Meranti sejak berdiri 10 tahun lalu, pengentasan kemiskinan adalah salah satu indikator keberhasil pembangunan suatu daerah.
 
"Fokus kita sejak dulu adalah bagaimana kemiskinan di Meranti secara bertahap dapat dikurangi, dan merupakan tugas utama kita, jika pengentasan kemiskinan gagal maka Meranti gagal sebagai Kabupaten," tegasnya.
 
Oleh karena itu, Wabup menekankan, penanggulangan kemiskinan tidak diukur dari gambar melainkan dari data konkrit yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yakni BPS dan PKH selaku perpanjangan tangan Kementerian Sosial RI.
 
"Dari data yang dikeluarkan oleh BPS kita jadikan acuan dalam menyusun rencana strategis, dan OPD yang paling berpengaruh adalah Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Perkebunan, Perikanan serta Bappeda sendiri sebagai penyusun program," jelas Wabup.
 
Lebih jauh dijelaskan Wabup, kemiskinan di Meranti disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari rendahnya derajat kesehatan, hingga faktor pendidikan yang menyebabkan rendahnya pola pikir masyarakat untuk meningkatkan derajat kehidupannya.
 
Dikatakan Wabup, kemiskinan yang dirasa para orang tua saat ini jangan sampai menurun kepada keturunannya, agar itu tidak terjadi perlu kerja keras khususnya Dinas Pendidikan untuk meningkatkan SDM dan mengubah pola pikir masyarakat.
 
Dipaparkannya, jika melihat potensi Meranti yang cukup besar bisa dikatakan tidak mungkin angka kemiskinan begitu tinggi, penyebabnya tak lain tak bukan adalah pola pikir masyarakat yang masih lemah, hal itu dapat dilihat dari suku asli yang berpendidikan memiliki ekonomi yang lebih baik dari suku Melayu yang ada di Kota.
 
Bukan saja Dinas Pendidikan, Wakil Bupati juga menghimbau Dinas strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap pengentasan kemiskinan di Meranti lebih jeli menyusun kegiatan yang tepat sasaran dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dan tugas dari Bappeda adalah untuk memasukannya secara nyata dan faktual di APBD Meranti.
 
Terakhir, Wakil Bupati Said Hasyim berharap melalui kegiatan diskusi itu dapat melahirkan berbagai pemikiran yang bernas dari OPD dan narasumber dalam penanggulangan angka kemiskinan di Meranti. Menuju Kabupaten yang cemerlang, terbilang dan gemilang.
 
Sementara itu, Narasumber Azharuddin M Amin yang merupakan Ketua Prodi Magister Managemen Agrobisnis Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, dihadapan peserta memaparkan berbagai strategi yang tepat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya dengan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli dan perputaran uang di daerah. Selain itu dengan meningkatkan jumlah ketersediaan bahan pokok masyarakat dipasaran yang berdampak pada stabilnya harga.
 
"Jika barang barang langka akan menyebabkan harga kebutuhan pokok menjadi mahal dan ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan," jelasnya.
 
Sekedar informasi, dalam kegiatan itu terjadi diskusi yang cukup alot dari para pimpinan OPD bersama narasumber dalam rangka menyusun strategi pengentasan kemikinan di Meranti. Nantinya hasil diskusi itu akan dijadikan masukan dan pertimbangan bagi Bappeda dalam menyusun program kegiatan APBD yang akan datang. (rls/red)

Berita Lainnya

Index