MERANTI - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim mengikuti Rapat Paripurna Pandangan Fraksi Terhadap Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019, bertempat di Gedung Rapat Paripurna DPRD Meranti, Rabu 21 November 2019.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Meranti, Taufikurrahman dan dihadiri oleh Ketua DPRD Fauzi Hasan, Wakil Ketua Muzamil, Sekwan Irmansyah, para Ketua Fraksi DPRD Meranti beserta anggota, Asisten III Setda Meranti Rosdaner, para Staf Ahli dan unsur lainnya.
Penyampaian Pandangan Fraksi DPRD merupakan Amanat UU RI Tahun 2014 yang menyebutkan wewenang DPRD dalam membentuk Perda Kabupaten bersama Bupati serta membahas KUA PPAS yang telah disepakati.
Pandangan Fraksi disampaikan oleh perwakilan masing-masing juru bicara Fraksi yakni Fraksi Amanat Nasional oleh Marhisyam, Fraksi Gerindra Plus PKS oleh Muzakir, Fraksi Demokrat Bulan Bintang Abdul Rasyid Harahap, PPP Plus PKB oleh Legislator Taufik, Fraksi Partai Golkar oleh Fauzi, Fraksi PDI-P oleh Legislator Azni Safri, Fraksi Hanura oleh Legislator Mikwan.
Secara umum semua Fraksi dalam penyampaiannya mengucapkan apresiasi kepada Pemkab Kepulauan Meranti khususnya Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, atas penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun 2019. Terutama terhadap komitmen penganggaran yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berorientasi pada kepentingan publik melalui peningkatan infrastruktur dasar jalan, jembatan, air bersih dan listrik yang diyakini mampu mendongkrak peningkatan geliat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu penganggaran dana bantuan hibah bagi Guru Honorer Kemenag dalam menciptakan generasi muda yang berakhlakul karimah sesuai dengan Visi dan Misi Pemkab Kepulauan Meranti.
Adapun secara rinci pandangan tiap Fraksi DPRD Meranti sebagai berikut: Pandangan Umum Fraksi PAN yang dibacakan oleh Marhisyam, memberikan apresiasi kepada Pemda yang komit mengembangkan pendidikan Agama Islam melalui penganggaran bantuan hibah guru honor Kemenag.
Fraksi PAN berharap penggunaan APBD 2019 nanti dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya perencanaan kegiatan pembangunan harus disinergikan dengan program Pemprov dan Pusat agar dalam meraih dana Provinsi dan Pusat dapat lebih mudah. Penggunaan anggaran juga diproritaskan pada peningkatan kualitas SDM untuk menciptakan manusia yang kreatif yang tidak tergantung pada APBD. Dan yang tak kalah penting peningkatan pelayanan dasar seperti jalan, air bersih dan listrik dalam meningkatkan geliat ekonomi masyarakat tempatan. Selain itu juga Fraksi PAN mendorong Pemda dalam peningkatan sektor penerimaan PAD melalui objek wisata alam, kuliner dan religi.
Terakhir Fraksi PAN mengingatkan perlunya koordinasi dan sinergitas antara Legislatif dan Eksekutif dalam penyusunan APBD yang berorientasi pada tanggung jawab mensejahterakan masyarakat dengan mengakomodir aspirasi masyarakat sesuai skala prioritas.
Selanjutnya pandangan Fraksi Partai Golkar oleh Fauzi, meminta kepada Pemda Meranti untuk mengimplementasikan anggaran secara tepat sasaran sesuai dengan aspirasi masyarakat. Fraksi Golkar juga mengingatkan perlunya pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan Infrastruktur dasar yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan tidak menumpuk disatu daerah saja. Meminta Pemda juga fokus pada menjaga kebersihan lingkungan terutama mengantisipasi sampah berserakan disekitar perairan. Terakhir Fraksi berlambang beringin itu meminta bantuan kesejahteraan guru Kemenag dan tenaga Honorer terus dipertahankan.
Fraksi Gerindra Plus PKS yang disampaikan Muzakir juga mengapresiasi Pemda yang telah menyampaikan Nota Keuangan lebih cepat, diharapkan APBD nanti dapat menjawab berbagai persoalan yang dihadapi Meranti dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Infrastruktur dasar, peningkatan kualitas SDM, Taraf Ekonomi, Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Pemda Meranti.
Fraksi PKS juga mengingatkan, dalam melaksanakan realisasi anggaran harus sesuai dengan peraturan yang berlaku mengacu pada azas manfaat yang berkeadilan, mencermati porsi belanja langsung dan tidak langsung dimana belanja modal harus lebih besar dari belanja barang dan jasa.
Fraksi Demokrat Bulan Bintang yang disampaikan oleh Legislator Abdul Rasyid menekankan penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan efektif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dan mengingatkan penghitungan pendapatan PAD harus realistis karena akan berimplikasi pada program dan kegiatan yang akan dilakukan agar tidak menjadi sebatas perencanaan.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Plus PKB yang disampaikan oleh Legislator Taufik, meminta Pemda terus menggali potensi dan sumber daya daerah dalam rangka meningkatkan PAD. Meminta Pemda melakukan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, membantu masyarakat petani menstabilkan harga komoditi Kelapa, Karet, Sagu dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka. Terakhir meminta Pemda tidak lagi melakukan pemotongan gaji honorer, serta tetap menganggarkan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi.
Fraksi PDI-P yang disampaikan oleh Legislator Azni Safri lebih menekankan kepada Pemda untuk tetap menjaga kondusifitas daerah dengan membangun disegala sektor dan mengucapkan apresiasi kepada Pemda atas penganggaran bantuan bagi guru honor Kemenag, anggaran beasiswa dan pegawai honorer Pemda.
Terakhir pandangan Fraksi Hanura yang disampaikan oleh Legislator Mikwan, meminta Pemda dalam melakukan penyerapan anggaran secara cepat tepat dan berkualitas, memfokuskan belanja daerah pada pembangunan Infrastruktur dasar untuk membuka aksesbilitas, memprioritaskan anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, tanaman pangan dan industri.
Selanjutnya pandangan Fraksi tersebut diserahkan kepada pimpinan sidang Taufikirrahman sebagai bahan pengambilan kebijakan pada agenda rapat paripurna kedepan.
Sekedar informasi, dalam Nota Keuangan RAPBD Pemkab Meranti 2019 oleh Bupati Drs. H. Irwan M.Si menyebutkan, belanja daerah pada Tahun Anggaran 2019, direncanakan sebesar Rp1,43 triliun lebih yang meningkat sebesar Rp299 miliar lebih atau naik 26 persen dari target belanja APBD 2018 yang sebesar 1,130 triliun lebih. Alokasi rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp590 Miliar Lebih dan Belanja Langsung sebesar Rp840 Miliar Lebih.
Selanjutnya, Belanja Langsung diarahkan pada prioritas kebijakan pembangunan yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan kebijakan prioritas meliputi:
1.Peningkatan Sarana dan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, 2. Peningkatan infrastruktur Dasar dalam rangka Membuka isolasi Wilayah, 3. Membangun Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan industri Hilir Produksi Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan, 4. Mewujudkan Birokrasi dan Sarana Pelayanan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif, 5. Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata, 6. Mendorong Pertumbuhan Dunia Usaha dan Lapangan Kerja, 7. Pembinaan Nilai Nilai Sosial, Moral dan Spiritual dalam Kehidupan Masyarakat, 8. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Wilayah Pesisir. (rls)
