MERANTI - Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Irwan M.Si didampingi Wakil Bupati H. Said Hasyim melakukan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2019 di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, Senin pagi 14 Januari 2019.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyaksikan Penandatanganan Pakta Integritas Anti Korupsi, serta mengingatkan agar setiap OPD menggunakan anggaran tersebut dengan efektif, efisien dan tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM, seluruh Kepala OPD dan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, para Camat dan pejabat lainnya.
Dikatakan Bupati dalam pidatonya, dengan telah diserahkannya DPA OPD tersebut, ia berpesan agar anggaran itu dipergunakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran karena pada dasarnya setiap anggaran Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Meranti.
Dari DPA OPD yang diserahkan, anggaran paling besar diperuntukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Tuang sebesar Rp279,6 Miliar lebih. Kebijakan itu diambil menurut Bupati untuk memberikan peningkatan pembangunan infrastruktur secara signifikan.
"Hal itu sesuai dengan komitmen kita untuk menggesa pembangunan infrastruktur yang berujung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pada kemudahan akses orang dan barang dan memberikan kemudahan lainnya," papar Bupati.
Selanjutnya pagu anggaran terbesar kedua dipegang oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp277.6 Miliar lebih, hal ini bertujuan agar OPD ini mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dan ketiga terbesar dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan pagu anggaran sebesar Rp106 Miliar lebih.
"Sama seperti Dinas PU dan Dinas Pendidikan, Pada Dinas Kesehatan kita juga memberikan anggaran yang besar hal ini untuk menjamin dan mendukung pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat, dan komitmen Pemda Meranti dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tergambar jelas pada DPA masing-masing OPD tersebut," ucap Bupati.
Lebih jauh disampaikan Bupati dengan telah diserahkannya DPA OPD tersebut otomatis seluruh kegiatan sudah dapat dijalankan, untuk itu ia meminta seluruh OPD untuk mempercepat proses pelaksanaan agar kebijakan yang telah dianggarakan dalam DPA dapat berjalan baik, terkendali dan bebas Korupsi, Kolusi serta Nepotisme yang dapat merugikan semua.
Selain itu Bupati kembali mewanti wanti kepada Kepala OPD untuk meniadakan kegiatan kegiatan yang sifatnya tidak penting dan mendesak, seperti perjalanan dinas dan pengadaan baju olahraga.
"Seperti pengadaan baju olahraga jangan lagi diadakan setiap ada kegiatan, begitu juga perjalanan dinas dan kita juga telah mengambil kebijakan menurunkan anggaran perjalanan dinas dari Rp80 Miliar menjadi 60 Miliar," ungkap Bupati.
Begitu juga pada belanja Alat Tulis Kantor (ATK), dan penggunaan listrik kantor.
"Pantauan saya masih banyak kantor yang ditinggal dengan kondisi lampu dan komputer masih menyala, saya minta itu diperhatikan sebab jika diakumulasikan pada seluruh OPD maka akan terjadi pemubaziran Miliaran rupiah," papar Bupati lagi.
Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu juga menyinggung soal peningkatan yang signifikan pada APBD Meranti dari Rp1,1 Triliun di tahun 2018 menjadi Rp1,4 Triliun di tahun 2019. Ditegaskan Bupati penambahan anggaran ini harus disikapi dengan kebijakan yang tepat agar menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat.
Dan kepada OPD yang memiliki anggaran cukup besar, Bupati meminta laksanakan kegiatan secara taktis (cepat) dan strategis sehingga proses pelelangan bisa dimulai sesegera mungkin.
"Karena kita ingin kebijakan pembangunan tidak terkendala dan APBD 2019 bisa dituntaskan seperti APBD 2018 lalu," ucapnya mengakhiri.
Diinformasikan juga, dalam kegiatan itu juga dilakukan pembacaan Pakta Integrtas Bebas KKN yang dikomandoi oleh Kepala Dinas PU Kepulauan Meranti Herman ST MT diikuti oleh seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.
Dalam Pakta Integritas itu Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti menyatakan berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme dan tidak melibatkan diri pada perbuatan tercela, tidak meminta dan menerima pemberian langsung atau tidak langsung, hadiah, bantuan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian bersikap transparan, jujur, tertib dan akuntabel, menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang Undangan dalam melaksanakan tugas khususnya pada bawahan, akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dan turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan, serta siap mengudurkan diri jika melanggar.
Selain itu juga dilakukan Lounching penyerahan uang persediaan tanda dimulainya pelaksanaan APBD Tahun 2019.
Sekedar informasi adapun nama OPD dan jumlah anggaran dalam DPA secara rinci sebagai berikut:
1. Sekretariat Daerah Rp121 Miliar lebih
2. Sekretariat DPRD Rp47.5 Miliar lebih
3. Badan Perencanaan Pembangunan Rp13.7 Miliar
4. Inspektorat Rp9.4 Miliar lebih
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp24.3 Miliar lebih
6. Badan Pengelola Pajak dan Aset Daerah Rp18.6 Miliar
7. Badan Kepegawaian Daerah Rp8.4 Miliar
9. Dinas PU dan Penataan Ruang Rp279.6 Miliar
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp277. 6 Miliar lebih
11. Dinas Kesehatan Rp106 Miliar lebih
12. Rumah Sakit Umum Daerah Rp63.3 Miliar lebih
13. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rp33.7 Miliar
14. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rp32.7 Miliar
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp26.6 Miliar
16. Dinas Perhubungan Rp18.4 Miliar lebih
17. Dinas Lingkungan Hidup Rp17.7 Miliar lebih
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp16.1 Miliar lebih.
19. Dinas Perikanan Rp15.4 Miliar lebih
20. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Rp14.1 Miliar lebih
21. Satuan Polisi Pamong Praja Rp10.8 Miliar
22. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp9.2 Miliar lebih
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Rp7.4 Miliar lebih
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp7.3 Miliar lebih
25. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Rp6.2 Miliar lebih
26. Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp5.8 Miliar lebih.
27. Kantor Kesbangpolinmas Meranti Rp3.2 Miliar lebih. (rls/red)
