JAKARTA - Rombongan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Syamsuddin, mendatangai Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta untuk meminta rekomendasi pemekaran dua desa, Rabu (21/8/2019) lalu.
Sebagaimana rilis Bagian Humas dan Prootokol Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang diterima jurnalmadani.com, Jumat (23/8/2019), rombongan diterima oleh Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, dan jajaran pejabat BNPP lainnya.
Turut serta dalam rombongan, Kadis Perindagkop UKM Azza Faroni, Kadis PMD Ikhwani, Kabag Perbatasan Setdakab Agustia Widodo, Camat Merbau Wan Fahriarmi, Kabid Desa DPMD Darwis, para Kepala Desa terkait, Kasubbag Perbatasan Bagian Perbatasan Setda Yusril dan lainnya.
Dalam kesempatan itu, rombongan meminta rekomendasi terkait pemekaran Desa Persiapan Bina Sempian yang merupakan pemekaran dari Desa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir dan Desa Persiapan Bumi Asri yang merupakan pemekaran dari Desa Lukit, Kecamatan Merbau.
"Kedatangan kami disini mungkin sederhana, kami meminta rekomendasi atau katakanlah meminta sebuah dukungan dalam hal pemekaran dua desa tersebut," ujar Asisten I Setdakab Kepulauan Meranti, Syamsuddin di Kantor BNPP, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Syamsuddin menyampaikan bahwa dua desa tersebut merupakan desa terluar dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. "Wilayah atau desa kami ini langsung berhadapan dengan negara tetangga yakni Malaysia," lanjutnya.
Menanggapi itu, Plt. Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro, menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan rekomendasi secara objektif untuk disampaikan ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
"Nanti kami siapkan rekomendasinya secara objektif untuk diberikan ke Dirjen Pemdes," kata Suhajar. (rls/red)
