MERANTI - Bupati Drs. H. Irwan M.Si, melakukan pelantikan Pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti. Pelantikan dalam rangka penyegaran dan promosi pegawai ini dipusatkan di Ballroom Hotel Grand Meranti, Selasa sore 7 Januari 2020.
Turut hadir Ketua DPRD Ardiansyah, Kapolres AKBP. Taufiq Lukman Nurhidayat, Kepala BKD Alizar S.Sos M.Si dan jajaran Pejabat eselon lainnya di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, Danramil 02 Tebing Tinggi Mayor Inf Irwan, perwakilan Kejari, perwakilan Posal serta para undangan lainnya.
Dalam pidatonya Bupati mengatakan disamping untuk melakukan penyegaran dan promosi jabatan pegawai di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, mutasi dan pelantikan kali ini adalah untuk menyesuaikan dengan aturan Bawaslu, dimana 6 bulan sebelum digelarnya Pilkada, Kepala Daerah tidak dibenarkan lagi melakukan promosi dan pelantikan pejabat kecuali atas seizin Gubernur Riau dan Mendagri.
"Artinya mulai besok Kepala Daerah tidak dibenarkan lagi untuk melakukan promosi dan pelantikan pejabat," jelas Bupati.
Dalam pelantikan kali ini dikatakan Bupati merupakan pelantikan dengan promosi paling besar dimana dari total 175 pejabat yang dilantik 80 orang diantaranya mendapat promosi dari staf ke Eselon IV, dari Eselon IV ke Eselon III dan Eselon III ke Eselon II.
"Dalam pelantikan ini terjadi promosi terhadap 80 orang pejabat dari 175 pejabat yang dilantik. Dan ini merupakan promosi terbanyak yang dilakukan Pemkab Kepulauan Meranti," ucap Bupati Irwan.
Lebih jauh dijelaskannya, pelantikan ini merupakan pelantikan terakhir sampai Pilkada Kepulauan Meranti dilaksanakan. Sesuai dengan surat yang dilayangkan oleh Bawaslu kepada Pemkab Kepulauan Meranti, mutasi dan Pelantikan baru dapat dilakukan pada 20 bulan yang akan datang atau tepatnya pada September Tahun 2021.
"Jadi mutasi ini juga agar tidak terjadi kendala dalam penyelenggaran pemerintahan karena masyarakat tidak bisa menunggu pelayanan prima dari ASN," jelas Bupati lagi.
Namun ada yang menarik dalam pelantikan kali ini yang mungkin menjadi tanda tanya publik dimana Sekdakab Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM mendadak diganti, hal itu dijelaskan Bupati dikarenakan pejabat yang bersangkutan akan mengikuti kontestasi politik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti yang akan datang. Jadi agar tidak terjadi kekosongan jabatan Sekda karena jika seorang ASN mengikuti Pilkada dituntut harus mengundurkan diri. Maka mau tak mau Bupati terpaksa mengambil langkah taktis dan strategis itu agar jalannya roda pemerintahan tidak terganggu.
"Jika tidak dilakukan langkah taktis ini maka posisi Sekda akan kosong yang pastinya akan mengancam jalannya roda pemerintahan, dan kita tidak ingin hal itu terjadi sehingga untuk menjamin hal itu kita lakukan penunjukan Pelaksana Harian Sekda," papar Bupati Irwan.
Kemudian dijelaskan Bupati, setelah dilakukan penunjukan Plh Sekda yang akan menjabat hingga 14 hari kedepan, nantinya sebelum ditetapkan Sekda defenitif jabatan Sekda akan dipegang oleh Plt Sekda yang dijabat oleh Pejabat Eselon II Pemerintah Provinsi Riau.
Dengan telah berakhirnya amanah sebagai Sekda Meranti oleh Yulian Norwis yang telah dijalankannya selama kurang lebih 2,5 tahun, Bupati Irwan mengucapkan terima kasih kepada Sekda dan mendoakan semoga segala jasa yang diberikan dicatat sebagai amal ibadah.
"Terima kasih kepada Pak Yulian Norwis yang telah bekerja dengan baik semoga segala jasa yang telah disumbangkan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT," ujar Bupati.
Kemudian, kepada pejabat yang telah berusia diatas 58 Tahun Bupati Irwan juga mengambil kebijakan strategis dengan mempensiunkan, hal itu terpaksa dilakukan untuk menjawab tuntutan tugas yang semakin berat yang sangat membutuhkan tenaga-tenaga muda yang energik dan cerdas yang mampu memberikan kontribusi yang besar dalam hal pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dan yang tak kalah penting Bupati menegaskan kalau mutasi ini didasari oleh evaluasi dengan mempertimbangkan karier dan prestasi dari ASN yang bersangkutan dan bebas dari suap menyuap.
"Mutasi ini murni pertimbangan karier dan melihat prestasi dari ASN bersangkutan, tidak ada suap menyuap jika nantinya saya ditemukan terjadi praktek suap menyuap yang menyuap dan menerima akan saya pecat," tegas Bupati.
Dalam pelantikan itu Bupati Irwan juga menyinggung beberapa hal yang sedang hangat dibahas publik, yakni tentang belum dibayarkannya ADD selama 4 bulan. Dijelaskan Bupati hal itu disebabkan karena tidak disalurkannya dana bagi hasil Meranti oleh Kementerian Keuangan RI sehingga bagi Kabupaten/Kota yang memiliki anggaran pas-pasan seperti Meranti mengalami dampak yang besar.
"Bagi Kabupaten Kota yang memiliki anggaran besar mungkin tidak terlalu berpengaruh tapi bagi Kabupaten yang anggarannya pas-pasan seperti Meranti memberikan dampak yang besar. Dana yang tak disalurkan berjumlah 86 Miliar dan ini tentu mengganggu pembayaran ADD dan SKPD yang terlambat mengusulkan," jelas Bupati.
Terkait tuntutan pencairan ADD oleh Desa juga ditegaskan Bupati, Kades jangan hanya bisa menuntut pencairan tapi juga harus membuat laporan pertanggung jawaban terhadap penggunaan Dana Desa yang telah dicairkan sebelumnya. Untuk itu Bupati meminta Camat menginstruksikan kepada Kades untuk membuat laporannya karena setiap anggaran ADD yang disalurkan harus dipertanggung jawabkan secara jelas.
Isu kedua adalah soal pengurangan tenaga honorer di Sekretariat DPRD Meranti, terkait hal ini ditegaskan Bupati bukan disebabkan oleh Meranti tidak punya uang tapi lebih pada untuk melakukan rasionalisasi terhadap hal yang dianggap melanggar aturan pengalokasian anggaran, menurut Bupati alokasi anggaran yang digunakan untuk membayar pegawai honorer di Sekretariat DPRD Meranti sudah tidak rasional.
Dicontohkan Bupati jumlah Honorer pada Satuan Pengamanan Rumah Dinas bisa mencapai 14 orang begitu juga satuan petugas kebersihan yang berjumlah puluhan orang.
"Jadi dengan total honorer yang mencapai 200-an orang sudah tidak rasional lagi untuk satu Sekretariat DPRD," ucap Bupati.
Iapun meminta kepada seluruh Kepala OPD untuk mengecek seluruh pegawai honornya secara detil jangan sampai ada pegawai honor yang dibayar tapi tidak bekerja karena hal yang tidak terpuji itu dapat melukai hati masyarakat.
"Hal ini jangan sampai terjadi karena tindakan tidak terpuji ini dapat menyakiti hati masyarakat," imbuhnya.
Akhir kata Bupati Meranti mengajak seluruh pegawai terutama yang baru saja dilantik untuk menunaikan kewajibanya dengan profesional dan penuh rasa tanggung jawab agar upah yang didapat menjadi halal.
"Semoga dengan bekerja penuh rasa tanggungjawab jalannya roda pembangunan Meranti semakin baik dari waktu-kewaktu," pungkasnya.
Sekedar informasi, adapun nama-nama pejabat eselon II yang dilantik adalah :
Pejabat Eselon II A setingkat Sekretaris Daerah
Bambang Supriyanto SE MM, Jabatan sebelumnya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kepulauan Meranti dipercaya sebagai Plh. Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti.
Pejabat Eselon II B
1. Yulian Norwis SE MM, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan
2. Drs. Irmansyah M.Si, Kadis Lingkungan Hidup
3. Idris SPd M.Si, Kalaksa BPBD
4. Ery Suhairi, Sekretaris DPRD
5. Drs. Asrorudin M.Si, Asisten Perekonoman dan Pembangunan Setda
6. dr. Misri Hasanto, M.Kes Kadis Kesehatan
7. Eldi Syaputra, S.Pi, Kadis Perikanan
8. Drs. Husni Gamal, Pj. Kadis Perpustakaan dan Arsip
9. M. Arif, Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian
10. Mardiansyah, Kadis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. (rls)
