JAKARTA - Uji coba penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pemilik warung dan pedagang kaki lima (PKL) mulai dilakukan pemerintah.
Besaran BLT itu Rp 1,2 juta. Uji coba tersebut dilakukan di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) dengan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Uji coba pemberian BLT kepada warteg dan warkop PKL dalam bentuk tunai rencana distribusi melalui TNI Polri, dan saya ditugaskan presiden untuk melihat operasionalisasi," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (9/9/2021).
Dijelaskan Menko Airlangga, adanya uji coba penyaluran dengan total 1 juta paket bantuan ini dengan sistem yang digunakan oleh TNI Polri, maka akan jadi acuan sebelum diluncurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Jika ternyata skema penyalurannya dipandang baik, ini akan dilanjutkan dengan penyaluran secara nasional," terang dia.
Airlangga menjelaskan, BLT tersebut nantinya akan disalurkan kepada para pemilik warung dan PKL yang terdampak PPKM Level 4 di seluruh Indonesia.
1. Uji Coba agar Tak Tumpang Tindih melalui TNI Polri
Pemerintah akan menyalurkan bantuan tunai senilai RP 1,2 juta bagi pedagang kaki lima (PKL). Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkesempatan untuk menguji coba penyaluran bantuan di Polrestabes Medan.
Didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, uji coba penyaluran tersebut memperhatikan skema penyaluran agar tidak tumpang tindih bantuan yang diterima.
"Uji coba pemberian BLT kepada warteg dan warkop PKL dalam bentuk tunai rencana distribusi melalui TNI Polri, dan saya ditugaskan presiden untuk melihat operasionalisasi," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (9/9/2021).
2. Siapkan Satu Juta Paket
Menkon Airlangga mengatakan, uji coba penerima BLT ini disampaikan sejak satu bulan lalu dalam rapat terbatas dengan Presiden kemudian disusul instruksi Mendagri. Sehingga, BLT bisa mulai disalurkan hari ini.
"Dengan peprsiapan seluruh regulasi dan anggaran hari ini bisa di uji coba di kota medan dan ini disediakan untuk satu juta paket, setara dengan BPUM," kata Airlangga.
3. Pastikan Skema Baik, Nantinya akan Diluncurkan Nasional
Airlangga berharap UKM dan PKL yang terdampak karena minimnya mobilitas bisa memanfaatkan bantuan Rp 1,2 juta per orang ini.
Sehingga, kata dia, uang yang diterima tersebut bisa digunakan untuk modal bertahan dan modal kerja.
"Tentunya ini bisa dilanjutkan TNI polri di berbagai wilayah, operasionaliasi di lapangan oleh bhabinsa bhabinkatibmas," terang Airlangga.
Adanya uji caoba penyaluran dengan total 1 juta paket bantuan ini, lanjut Menko Airlangga, dengan sistem yang digunakan oleh TNI Polri akan jadi acuan sebelum diluncurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Jika ternyata skema penyalurannya dipandang baik, ini akan dilanjutkan dengan penyaluran secara nasional," ucap dia.
4. Hanya untuk yang Terdampak PPKM Level 4
BLT tersebut, kata Airlangga, nantinya akan disalurkan kepada para pemilik warung dan PKL yang terdampak PPKM Level 4 di seluruh Indonesia.
"Saat kita menerapkan PPKM level 4 dengan persiapan regulasi dana anggaran,. Ini bisa diuji coba di Kota Medan, untuk 1 juta paket sebesar Rp 1,2 juta atau setara dengan BPUM," kata dia.
Adanya bantuan ini diharapkan bisa membantu para PKL dan warung yag terdampak. Bantuan juga diberikan langsung oleh TNI Polri melalui Babinsa dan Babinkantibnas. Sehingga bantuan langsung diterima masyarakat.
"Alhamdulillah sekarang bisa dicairkan, ini bisa dilanjutkan melalui TNI dan Polri di berbagai wilayah, oleh Baninsa dan Babinkantibnas," kata dia mengakhiri.
5. Diharapkan Bisa Sampai Polsek
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani berharap bahwa penyaluran bantuan ini tidak terbatas di Polrestabes, tapi bisa ke tingkatan polsek agar manyarakat bisa mengambil bantuannya lebih dekat.
"Kita harap bisa sampe polres dan bisa sampe polsek. Terima kasih kepada gubernur dan wagub dan walikota yang terus menjaga warganya hingga aman dari Covid," kata Sri.
Ia mengapresiasi sistem yang digunakan dalam penyaluran ini. Diketahui, penyalurannya dengan skrining penerima bantuan dari kelurahan, atau aparat polisi yang menjempu bola datang ke calon penerima untuk diberikan bantuan.
6. Perlu Verifikasi Data untuk Cairkan Bantuan
Selain itu, juga dilakukan verifikasi foto dan ktp sebagai bukti bahwa calon penerima belum pernah menerima bantuan pemerintah sebelumnya.
"Saya senang sekali polri langsung buat sistem, bahwa yangmenerima itu, pake standar bukti, pake foto, dan afilisasikan ke komputer, itu nanti untuk pertanggungjawaban luar biasa berguna, kenapa kita harus buat sistem, karena tadi ada yang dapat dari gelombang awal sebanyak 12 juta penerima," terang Sri.
"Presiden minta bantuan untuk usaha kecil dijalankan lagi tahun ini, dengan anggaran Rp 15,8 triliun, selama ini bantuan untuk menengah lewat Kementerian Koperasi dan UKM, kerja sama dengan dinas koperasi, itu sudah lebih dari 12 juta umkm dan koperasi kecil yang dapat Rp 1,2 juta," tegas dia.
Sumber: liputan 6 news
