JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS M Nasir Djamil M.Si menegaskan bahwa Riau salah satu daerah di Indonesia yang banyak konflik tanah. Ada sekitar 320 data konflik tanah yang diterima DPR dari Riau.
"Masalah konflik tanah di Riau itu cukup banyak dan melibatkan para penggarap, para petani, perusahaan-perusahaan juga mafia tanah. Jadi biasanya ketika konflik tanah itu merebak dan kasusnya banyak, itu pertanda mafia tanah ada di dalamnya," jelasnya, saat menerima rombongan masyarakat petani Desa Air Hitam, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, di Geding DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (8/9/2021) lalu, dilansir seputarriau.co.
Karena itu, kata Nazir, biasanya mafia tanah bekerjasama dengan oknum-oknum, dengan oknum di BPN, oknum penegak hukum, mereka bermain mereka sudah tahu caranya, sebelum mereka masuk, mereka mengamankan itu dulu.
Komisi II DPR RI sebelumnya sudah membuat Panja Mafia Tanah yang banyak mendapat dukungan, terutama dari Jawa Barat.
"Jadi Saya sebenarnya sudah kerap mendengar seperti ini ada avius sebenarnya apa yang disampaikan ibu dari isteri Rudianto Sianturi, Ny Tina menunjukkan ada avius dalam pelaksanaan seharusnya tidak serta merta menahan Rudianto. Tak pantas sebenarnya ditahan karena Rudianto sudah membuat jalan, walaupun bukan aspal. Tapi dia telah membuka isolasi seharusnya ini diingat oleh polisi," tambah M Nasir Djamil.
Polisi itu, kata Anggota Komisi III DPR RI ini, tugasnya melindungi, mengayomi dan melayani, tapi justeru karena dia telah terkontaminasi dengan mafia tanah, dia justeru bukan melindungi tapi dia lakukan sebaliknya terhadap masyarakat.
"Ini prilaku oknum sebenarnya. Karena dia telah terkontaminasi dengan mafia tanah. Jadi dia bukan mengayomi, melayani, apalagi melindungi masyarakat, tapi justeru dia menakut-nakuti masyarakat, dia mengancam. Saya mau tanya apakah Kapolda Riau itu masih Imam itu namanya, apakah sudah diganti," tanya anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil.
Saat masih di Komisi II bidang pertanahan, Nasir Djamil menegaskan pernah mengundang Kapolda Riau Irjen Agung Imam Effendi, Danrem 031/WB, dan pihak Kejaksaan di Riau untuk menyampaikan masalah tanah, konflik pertanahan dan mafia tanah di Riau.
"Nanti saya coba menyampaikan hal ini, apakah surat penangguhan sudah dilayangkan ke Kapolres Rohil, sebaiknya dilayangkan surat penangguhan itu. Sehingga Rudianto bisa ditangguhkan, Karena institusi ini dia punya diskresi. Tapi sering avius dalam diskresinya itu," kata Nasir Djamil.
Nasir Djamil mengatakan pihaknya akan koordinasi dengan Kepala Divisi Propam Mabes Polri terkait avius di Polres Rohil Riau ini.
Rombongan masyarakat petani Desa Air Hitam Pujud Rohil Riau selain bertemu dengan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS juga bertemu Fraksi PDI Perjuangan Kamis (9/9/2021).
Rombongan masyarakat petani itu juga ke Istana Negara, Kantor Sekretariat Kepresidenan (KSP), Mabes Polri, Kompolnas dan Ombudsman RI mengantarkan surat pengaduan serta ke Komisi II DPR RI bertemu Fraksi PPP dapil Rohil, Bengkalis Riau Drs H Syamsurizal SE MM yang diterima staf ahlinya Andra. (red)
