JAKARTA - Ketua KPK RI Firli Bahuri menyampaikan bahwa salah satu upaya mencegah korupsi di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia adalah melalui penerapan digitalisasi pelabuhan.
Firli Bahuri mengungkapkan, di wilayah pelabuhan khususnya di 14 pelabuhan, telah diterapkan proses simplifikasi layanan kapal, barang, hingga SP2 online serta transportasi dan pembayaran.
"Dengan melalui program ini, manfaatnya telah dirasakan oleh pengguna jasa dan kemudahan proses layanan kapal," ucapnya, saat launching strategi nasional pencegahan korupsi 2023-2024, di Jakarta, Selasa (20/12/22).
Ketua KPK RI ini mengungkapkan, selain itu, proses layanan barang melalui single submission kepabeanan karantina telah memberikan dampak efisiensi biaya sebesar 33,28 persen atau Rp 182,32 M dan efektivitas waktu capai 21,96 persen.
Firli menyampaikan, dalam hal digitalisasi pelabuhan ini, juga telah diatur sistem transportasi terdata dan valid melalui rack identifikasi data.
Sehingga, saat ini tidak semua truk bisa masuk ke kawasan pelabuhan karena sudah menggunakan sistem barcode di masing-masing truk tersebut.
Selain itu jelasnya, pihaknya tengah mendorong penerapan terminal booking sistem, yang akan memudahkan pengguna jasa membayar pendapatan negara bukan pajak.
"Karena sudah menggunakan sistem barcode yang memiliki masing-masing truk, kita juga sedang mendorong penerapan terminal booking sistem," ucapnya.
Firli Bahuri menjelaskan, dari aksi pelabuhan tersebut, berdasarkan laporan yang dikeluarkan UNCTAD pada September 2022, Indonesia masuk ke dalam 20 negara terbaik dunia dalam performa pelabuhan dengan nilai 24,9.
Sehingga dari penilaian tersebut, sebutnya, Indonesia masih berada di atas negara besar, seperti Jerman, Prancis, Amerika, dan Kanada.
"Selain itu pada proses pelayanan barang melalui single submission kepabeanan karantina telah memberikan dampak efisiensi biaya sebesar 33,28 persen atau Rp 182,32 M dan efektivitas waktu capai 21,96 persen," ucap Firli. (mcr)
