MERANTI - Sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan pandangan umum (pandum) terhadap Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022, bertempat di Balai Sidang DPRD, Senin (10/4/2023) malam.
Rapat Paripurna kelima masa persidangan kedua, tahun persidangan 2023 itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti,
Iskandar Budiman, SE, M.IP didampingi Ketua DPRD Fauzi Hasan, SE, M.IKom dan Wakil Ketua, H. Khalid Ali, SE dan turut hadir Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn). H. Asmar serta sejumlah pejabat terkait dan anggota DPRD lainnya.
Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Iskandar Budiman, menyampaikan adapun Rapat Paripurna dilaksanakan atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Nomor : 05/Kpts-DPRD/KBM/IV/2023, Tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan agenda pokok yaitu pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian LKPJ kepala daerah kabupaten kepulauan meranti tahun anggaran 2022.
"Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 di dalam pasal 159 menyatakan bahwa pembicaraan tingkat pertama dalam penyampaian kota keterangan oleh Bupati, maka akan dilaksanakan pandangan umum fraksi," kata Iskandar.
Pandangan fraksi pertama disampaikan Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan juru bicaranya, Nirwana Sari.
Dikatakan, LKPJ yang disampaikan Plt Bupati masih bersifat normatif dan telah sesuai dengan program yang telah disusun sebelumnya.
"Setelah kami melihat dan mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2022 yang Bupati sampaikan, Fraksi Partai Amanat Nasional dapat memaklumi maksud dan arah laporan yang Bupati sampaikan mengenai apa yang dilakukan dan direalisasikan. Secara umum hal ini dinilai telah sesuai dengan program-program yang tersusun dalam dokumen APBD tahun 2022. Kami menilai hal ini normatif dan dapat kami pahami penyampaian LKPJ kepala daerah ini yang merupakan tahun kelima atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022," kata Nirwana.
Disebutkan, Bupati sebagai pemerintah daerah bersama OPD secara maksimal selalu melakukan upaya-upaya agar program yang telah tertuang dalam APBD dapat diwujudkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Meranti.
"Tentunya hal ini menjadi tujuan kerja kita bersama dalam membangun Kabupaten Kepulauan Meranti dimasa kini agar lebih baik dimasa mendatang," ucapnya.
Dikatakan, setelah dipelajari dan dicermati secara seksama penyampaian terhadap LKPj tahun anggaran 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti, maka fraksi PAN memberikan beberapa catatan
Menyangkut tentang pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, Fraksi PAN berpendapat bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 sebesar 1,068 triliun lebih, kurang dari target Rp 1,182 triliun lebih atau hanya 90.34 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan 8,55 persen.
"Namun demikian kondisi ini perlu menjadi perhatian dari OPD terkait mengingat peningkatan PAD dari tahun ke tahun sangat diperlukan, untuk itu perlu keseriusan dan kerja-kerja keras pemerintah daerah untuk membangun Meranti kedepan," tuturnya.
Disebutkan lagi, pemerintah daerah harus fokus melakukan upaya-upaya yang sistematis terhadap semua objek pajak dan retribusi daerah yang selama ini belum tergali secara maksimal dan mengoptimalkan kinerja personil secara massif pada tata cara pemungutan pajak dan retribusi serta melakukan akurasi pendataan yang terbuka terhadap semua objek pajak dan retribusi daerah, sehingga optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dapat terpenuhi sesuai target capaian yang ditetapkan.
"Pengharapan kami Fraksi PAN agar pemerintah daerah dapat melanjutkan efesiensi dan efektifitas untuk belanja aparatur, dan bersama kita melakukan lobi-lobi anggaran di tingkat provinsi dan pusat agar anggaran daerah dapat terfokus pada pembangunan yang dapat mengangkat kesejahteraan dan membangun roda perputaran ekonomi di tengah tengah masyarakat kabupaten kepulauan meranti saat ini," ujarnya.
Selanjutnya, terhadap urusan pemerintah wajib pelayanan dapat dipaparkan didalam naskah LKPJ yang disampaikan Bupati, Fraksi PAN memberikan beberapa catatan, diantaranya ; bidang pendidikan yang perlu perhatian serius dari pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan standar tenaga pendidik serta pemenuhan pemerataan tenaga pendidik sesuai dengan tingkat kebutuhan di masing-masing instansi pendidikan di semua tingkatan.
Kemudian memastikan OPD terkait bekerja secara maksimal melakukan evaluasi terukur terhadap kinerja Korwil dan pengawas ditingkat kecamatan demi peningkatan mutu pendidikan.
Untuk bidang kesehatan, disampaikan pemerintah daerah harus dapat menyelesaikan persoalan kesehatan ini secara kongkrit, ini merupakan persoalan dasar terhadap pelayanan masyarakat, harapan kami kedepan agar puskesmas di setiap kecamatan dapat melayani rawat inap dengan ketersediaan dokter, perawat, bidan dan obat yang memadai sehingga
pelayanan kesehatan dirasakan selevel dengan pelayanan Rumah Sakit dalam membantu masyarakat desa yang saat ini kategorikan dalam kondisi ekonomi lemah.
Terkait Pekerjaan umum dan penataan ruang, Fraksi PAN melihat dengan segala keterbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti telah mampu membangun infrastruktur Kabupaten di mulai dari desa.
"Kami Fraksi PAN meminta agar ini terus dilanjutkan agar persoalan letak secara geografis tidak lagi menjadi hambatan dan alasan klasik dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkeadilan," ujarnya lagi.
Terkait persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, fraksi PAN meminta pemerintahan daerah untuk melakukan terobosan.
"Mengingat persoalan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dari tahun ke tahun cenderung sama, dan tindakan solusi penyelesaian permasalahan masih dilakukan dengan cara lama, untuk itu kami berharap dimasa mendatang diperlukan mental komitmen yang tinggi dari semua pemangku kepentingan serta inovasi terobosan Kebijakan yang tidak berbenturan dengan Regulasi yang lebih tinggi dalam melaksanakan urusan," ucap Nirwana.
Fraksi PAN beranggapan bahwa semua pemangku kepentingan perlu keseriusan dan komitmen yang tinggi serta terbangun nya sinergitas dari semua OPD dan stakeholder terkait untuk menangani persoalan daerah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, tentunya tak terlepas dari penempatan aparatur sipil yang sesuai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu dan pengalaman kinerjanya.
"Untuk itu kami berharap, kedepan pemerintah daerah dapat menempatkan aparatur sipil yang benar-benar berkompetensi dalam bidang nya, yang dapat mengerjakan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat kabupaten kepulauan Meranti yang kita cintai," tukasnya.
"Fraksi PAN juga memberi beberapa rekomendasi diantaranya mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan lagi koordinasi dan lobi yang dilakukan oleh OPD dalam mendapatkan dana baik di tingkat provinsi, di Kementerian terkait maupun di pemerintah pusat guna meningkatkan capaian target yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dimasa mendatang," pungkasnya.
Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan juru bicaranya Cun Cun menyampaikan bahwa pihaknya menyampaikan apresiasi terkait komitmen Plt Bupati yang akan membayar gaji para pegawai dan perangkat desa.
"Kami tidak mengaitkan persoalan musibah yang terjadi baru-baru ini, tapi kami ingin menyampaikan apresiasi kepada saudara Wakil Bupati yang telah berkomitmen akan membayarkan gaji serta THR bagi PNS dan Honorer dan akan membayarkan anggaran dana desa sesegera mungkin. Karena ini menyangkut kebutuhan orang banyak dan sangat di butuhkan dalam menyambut hari Raya Idul Fitri," kata Cun Cun.
Terkait LKPJ 2022, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa pandangan umumnya terkait permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah.
"Kami melihat banyak masalah-masalah yang telah disampaikan pemerintah mengenai realisasi belanja daerah tahun anggaran 2022 khususnya di sektor pendidikan dan sektor kesehatan, melihat dari kendala yang muncul peran serta pemerintah sangat responsif untuk menuntaskan permasalahan tersebut dan kami berharap kedepannya program berjalan secara konsisten dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan," kata Cun Cun.
"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan sangat mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung terhadap masyarakat, kemudian kami mendorong perluasan akses infrastruktur daerah dan infrastruktur perkotaan, baik infrastuktur jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan agar dapat diprioritaskan pada daerah yang masih minim tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah, karena hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya lagi.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyarankan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyarankan kepada Pemerintah untuk melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bernapaskan wirausaha. Untuk itu kami sarankan untuk melakukan kajian serius tentang potensi ekonomi yang perlu dikembangkan. Sekali lagi kami mengharapkan kepada pemerintah daerah didalam pengelolaan keuangan daerah harus diikuti dengan adanya pemenuhan prinsip keterbukaan informasi, transparansi dan prinsip kehati hatian mulai dari tahapan perencanaan," pungkasnya.
Sementara itu Fraksi Golkar yang disampaikan juru bicaranya, Fauzi yang mengatakan LKPJ 2022 yang disampaikan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Hanya saja kurang maksimal.
"Setelah dipelajari dan dicermati secara seksama terhadap LKPJ tahun anggaran 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti, secara umum telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan secara materi maupun isi sudah baik. Namun demikian terhadap beberapa realita yang kurang maksimal serta berbagai kemungkinan yang dihadapi oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Disampaikan, realisasi seluruh pendapatan daerah pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan 8,55 persen. Kondisi ini tentunya perlu ditingkatkan untuk tahun berikutnya.
"Peningkatan PAD agar tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dan perlu solusi yang tepat untuk mengatasi kendala yang terjadi selama ini. Kami melihat capaian target penerimaan pembiayaan daerah hanya 69,40 persen. Untuk itu kami mohon penjelasan secara detail faktor apa saja yang menjadi penyebabnya? Kedepan kami mengharapkan agar dalam menetapkan target baik penerimaan maupun belanja daerah dilakukan dengan mengedepankan prediksi yang realistis dengan capaian realisasi yang akan dihasilkan," ujarnya lagi.
Terkait masalah capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja program, disebutkan masih terdapat beberapa OPD yang dibawah 90 persen.
"Seperti pada urusan wajib kesehatan kami melihat masih rendah, dimana capaian kinerja program kesehatan hanya 70,50 persen. Mengingat ini adalah urusan wajib bagi memenuhi kepentingan masyarakat jadi perlu perhatian yang serius agar capaian kinerjanya maksimal. Demikian pula bagi OPD lain yang capaian kinerjanya masih dibawah 90 persen agar melakukan evaluasi dan mencari solusi yang tepat sehingga capaiannya dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya," ungkapnya.
Fraksi Golkar mengharapkan adanya sinergitas antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan pemerintah pusat, mengingat kondisi anggaran masih minim terutama PAD nya masih kecil, tentu kita membutuhkan bantuan dari provinsi dan pusat dalam merealisasikan program pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk itu perlu menjalin dan memperbaiki hubungan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat.
"Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung bagi masyarakat. Perluasan akses infrastruktur daerah dan infrastruktur perkotaan, seperti jalan, jembatan, bangunan pendidikan dan kesehatan agar dapat diprioritaskan terutama pada daerah yang masih minim tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah," pungkasnya.
Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disampaikan juru bicaranya, Pandumaan Siregar mengatakan pemerintah daerah harus lebih memperhatikan pencapaian fokus pembangunan pada rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) yang telah disusun bersama serta pencapaian terhadap visi dan misi pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten Meranti yang Maju, Cerdas dan Bermartabat.
"Menurut kami dari Fraksi PKB, realisasi anggaran tahun 2022 ini sama sekali tidak menggambarkan RPJM-D yang telah dicanangkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga menyebabkan pelaksanaan program tahun 2022 tidak sesuai dengan apa yang termaktub dalam RPJM-D yang dimaksud," kata Pandumaan.
Disebutkan, persentasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 tidak sesuai dan sangat jauh dari asumsi awal yang ditargetkan, sehingga menyebabkan program-program unggulan yang telah direncakan tidak bisa terealisasi dengan baik dan benar.
"Dalam hal ini kami ingin coba menyampaikan bahwa indeks pendidikan memberikan kontribusi besar dalam pencapaian IPM di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dari itu rekomendasi selalu disampaikan kepada Pemerintah Daerah sehingga ada upaya kongkrit untuk meningkatkan indeks pendidikan. Seperti halnya tahun sebelumnya bahwa Fraksi PKB memberikan rekomendasi untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk kegiatan pendidikan non formal sehingga bisa memberikan kesempatan belajar yang lebih luas dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Kepulauan Meranti, tetapi selalu beralasan kemampuan keuangan daerah yang terbatas padahal di sisi lain anggaran infrastruktur selalu mendapat alokasi terbesar dan selalu dijadikan prioritas," ungkapnya.
"Dalam hal pelaksanaan realisasi Belanja Daerah kita melihat realisasi belanja operasi lebih besar dari pada belanja modal dimana porsi terbesarnya adalah belanja pegawai, dalam hal ini kami sangat mendukung peningkatan kinerja aparatur dan tata kelola pemerintah daerah karena aparatur sipil negara merupakan garda depan dalam tata kelola pemerintah daerah, kapasitas intelektual, emosional dan spiritual aparatur sipil negara lingkup pemerintah kabupaten ciamis harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing dan daya juang pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti mewujudkan visi dan misinya," ungkapnya lagi.
Terakhir dikatakan, Fraksi PKB akan selalu menekan pada teoritik dalam membaca LKPJ Bupati Tahun 2022, perlu adanya evaluasi yang signifikan, pencapaian kinerja melalui pendapatan evaluasi perencanaan kinerja dan evaluasi pengalokasian belanja. Masukan dari berbagai macam fraksi, dan masyarakat sangat berguna untuk menuju tujuan pada perubahan, dan menguji sejauh mana kegiatan dari tata kelola pemerintahan.
"Diharapkan tata pemerintahan akan lebih baik lagi. Karena itu kami Fraksi PKB akan selalu berpegang pada prinsip objektifitas, realitas, rasionalitas, dan akuntabilitas, sehingga dapat diperoleh satu kesimpulan terhadap jalannya pemerintahan pada tahun anggaran 2022," pungkasnya.
Menanggapi LKPJ yang disampaikan, Fraksi PPP Plus NasDem yang disampaikan juru bicaranya, Suji Hartono mengatakan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah harus dilakukan dengan upaya efektif dan efisien dengan menyesuaikan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga penerimaan dapat terpenuhi sesuai target yang ditetapkan dan tepat waktu.
"Kami berpendapat bahwa pemerintah daerah harus merubah pola penetapan asumsi pendapatan sehingga angka-angka yang ditargetkan tidak menjadi angka semu, hanya tertulis tapi tidak terllihat. Dalam hal pemungutan pajak dan retribusi, pemerintah melalui OPD terkait harus melakukan restrukturisasi yang sistematis dan masif terhadap personel dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi serta melakukan pendataan yang akurat dan terbuka terhadap objek pajak dan retribusi daerah," ujarnya.
Selain itu, dalam hal ini Fraksi PPP Plus NasDem melihat bahwa pelatihan-pelatihan yang setiap tahun dilakukan untuk menaikkan pendapatan tidak mampu memberikan solusi yang tepat terhadap peningkatan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi, malah pelatihan dan bimtek yang dilakukan berulang-ulang terkesan lebih pada penghamburan keuangan daerah.
Adapun keberhasilan yang tertuang dalam penyampaian LKPJ APBD tahun 2022 ini dikatakan tidak boleh dilihat hanya dari ukuran skala keberhasilan makro saja, tapi harus juga melihat dari sisi keberhasilan mikronya. Karena faktanya, capaian target indikator makro masih banyak menyisakan masalah yang belum dapat terealisasi.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam APBD Tahun 2023 sesuai dengan perencanaan dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.
Terhadap permasalahan urusan pendidikan yakni anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan, rekruitmen tenaga IT, serta peningkatan infrastruktur dan akses jalan menuju sekolah, Fraksi PPP Plus NasDem meminta kepada dalam hal ini setiap OPD terkait agar memprioritaskan program dan kegiatan yang berisi pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah.
Hal ini mengingat pendidikan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia ke arah yang lebih baik. Pendidikan diharapkan mampu membentuk peserta didik yang dapat mengembangkan sikap, keterampilan dan kecerdasan intelektualnya agar menjadi manusia yang terampil, cerdas, serta berakhlak mulia.
Fraksi PPP Plus NasDem juga meminta kepada pemerintah daerah agar terlebih dahulu memperhatikan dan mengatasi terhambatnya layanan jangkauan kesehatan karena kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini dapat diatasi dengan pemerataan dan pemenuhan tenaga kesehatan di daerah sulit, pelayanan yang lebih maksimal di Puskesmas Pustu serta peningkatan akses antar desa dan akses menuju ibukota kabupaten melalui pengadaan sarana dan prasarana.
"Oleh karena itu Fraksi PPP Plus NasDem meminta kepada pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan dengan solusi yang tepat dan mampu memberikan optimalisasi penyelenggaraan setiap urusan. Sebagai catatan akhir dari pandangan umum Fraksi PPP Plus NasDem ini, dapat kami sampaikan bahwa peristiwa hukum yang terjadi baru-baru ini, sangat memberikan dampak penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kita semua, hal ini juga kami yakini akan menimbulkan penurunan etos kerja di semua bidang. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh dan bersama-sama serta mendengarkan suara-suara semua pihak dalam memutuskan sebuah kebijakan," tuturnya.
Disampaikan lagi, Fraksi PPP Plus NasDem memberikan catatan terhadap beberapa kebijakan yang sempat mengalami beberapa penolakan dan sangat perlu untuk ditinjau kembali yaitu Penerapan One Way pada beberapa ruas jalan, mutasi dan demosi para pejabat, guru dan tenaga pendidikan serta tenaga kesehatan yang sangat berlebih-lebihan, Perpanjangan masa tugas Plt kepala OPD yang berulang-ulang dan berpotensi melanggar ketentuan, kebijakan terhadap rekrutmen dan pembiayaan PPPK, keputusan yang tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang banyak menimbulkan persoalan antar OPD.
Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra memberikan pandangan umum lewat juru bicaranya, Dr M Tartib. Dikatakan, Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa konsep redaksional yang disampaikan dalam LKPJ Tahun 2022 seharusnya adalah konsep LKPJ bersifat tahunan.
Selain itu Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan terhadap realisasi pendapatan daerah yang masih jauh dari target, yakni hanya 90,34 persen sebesar Rp. 1.068.686.638.363,57 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.182.992.848.812,00. Menurut pandangan Fraksi Partai Gerindra bahwa capaian realisasi dibawah target tersebut dikarenakan kurang cermat dan teliti dalam menyusun estimasi pendapatan daerah dan tidak melihat potensi pendapatan secara real.
Selanjutnya Dalam rangka peningkatan PAD Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan sejauh mana Progres Partisipasi Interes (PI) 10 % P
pengelolaan Block Migas yang menjadi hak daerah, Fraksi Partai Gerindra mendorong agar Pemda lebih jeli dan segera mengurus hak PI 10% dengan lebih aktif lagi mengkomunikasikan PI 10% bersama pihak-pihak terkait.
Terhadap realisasi pengelolaan belanja daerah yang juga jauh dari target yakni sebesar 87,35 persen dari total rencana belanja sebesar Rp. 1.311.134.269.713, Fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa target belanja tersebut tidak tercapai bukan karena disebabkan oleh faktor eksternal seperti waktu, SDM yang ada, tetapi lebih disebabkan faktor internal dari kurangnya anggaran bahkan tidak mencukupi pendapatan dan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimasing-masing OPD.
Terhadap penempatan kepala OPD teknis, Fraksi Partai Gerindra mendorong agar kepala daerah benar-benar memperhatikan professional, kemampuan keilmuan, dan keahlian serta pengalaman pejabat yang akan memimpin OPD tidak berstatus Plt, namun sudah harus definitif.
Dalam upaya meningkatkan kemampuan Fiskal Daerah, Fraksi Partai Gerindra mendorong agar kepala daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan dan pembiayaan.
Dalam Pandangan Fraksi Partai Gerindra, adanya kekhawatiran Kabupaten Kepulauan Meranti akan menjadi daerah dengan kemiskinan yang ekstrim. Hal ini dapat dilihat dari semakin rendahnya daya beli masyarakat, pengangguran terjadi dimana-mana, oleh sebab itu kami mendorong agar Pemerintah Daerah segera mencari solusi permasalahan tersebut.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kepulauan Meranti sangat mendukung visi misi Kepala Daerah yang akan menjadikan Meranti menjadi Kabupaten yang maju, cerdas, dan bermartabat, mengingat bahwa LKPJ tahun 2022 ini merupakan tahun kedua masa kepemimpinan Bupati berdasarkan hasil Pemilukada 2020.
"Terhadap program dan kegiatan tahun APBD 2022 yang mengalami tunda bayar karena diakibatkan dari pendapatan daerah yang tidak terealisasi sesuai target, Fraksi Partai Gerindra mendorong dan meminta agar tunda bayar tersebut sebagai hutang Pemda kepada pihak ketiga dapat dibayarkan pada APBD Murni 2023 dengan merubah Perbup tentang penjabaran APBD 2023, hal ini bisa dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," jelasnya.
Selanjutnya lagi, mengawali pandangan umum yang disampaikan Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Helmi menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap fenomena yang terjadi di pemerintahan kabupaten Kepulauan Meranti akhir-akhir ini dengan peristiwa OTT oleh KPK RI atas penyalahgunaan anggaran daerah oleh Bupati Kepulauan Meranti.
Adapun pandangan Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan diantaranya tentang pengelolaan pendapatan daerah. Dimana
Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 sebesar Rp 1,068.686.363,57 atau 90,34 persen dari anggaran yang ditetapkanya itu Rp 1,182.992.848.812.00 terjadi peningkatan sebesar 8,55 persen dari tahun sebelumnya.
Menyangkut tentang Pengelolaan belanja daerah pemerintah daerah agar dapat melanjutkan efesiensi dan efektifitas untuk belanja aparatur, hindari kegiatan seremonial yang berakibat pemborosan agar anggaran daerah dapat terfokus pada pembangunan yang dapat mengangkat kesejahteraan dan membangun roda perputaran ekonomi masyarakat.
Terhadap urusan pemerintah wajib pelayanan dasar Fraksi Demokrat memberikan beberapa catatan terhadap:
Bidang pendidikan, dimana kondisi pendidikan di kabupaten Kepulauan Meranti saat ini sangat perlu perhatian serius dari pemerintah daerah dalam upaya pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, agar setara dengan kabupaten/kota daerah lain.
Dalam Bidang kesehatan, pemerintah daerah harus dapat menyelesaikan persoalan kesehatan ini secara kongkrit, ini merupakan persoalan dasar terhadap pelayanan masyarakat, harapan kami kedepan agar puskesmas-puskesmas di setiap kecamatan dapat melayani rawat inap dengan ketersediaan dokter dan obat yang memadai.
Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan segala keterbatasannya pemerintahan daerah dianggap telah mampu membangun infrastruktur dari desa ke desa atau dari desa ke kecamatan.
"Menurut fraksi kami semuanya perlu keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan daerah yg berhubungan dengan kepentingan masyarakat, tentunya tak terlepas dari penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu dan keuletannya bukan karena kedekatan dan selera. Untuk itu kami berharap untuk kedepan pemerintah daerah dapat menempatkan aparatur yang benar-benar berkualitas yang dapat mengerjakan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kepulauan Meranti khususnya," ujarnya.
Ada beberapa catatan dan rekomendasi yang diberikan, diantaranya
1. Upayakan peningkatan APBD untuk tahun berikutnya.
2. Tempatkan aparatur yg berkualitas yang sesuai dengan kompetensinya.
3. Lanjutkan pembangunan infrastruktur.
4. Hindari kegiatan seremonial yang berakibat pemborosan.
5.Terkait dengan terhambatnya operasional pemerintahan desa yang disebabkan kendala dalam penyaluran dana desa yang berdampak pada pelayanan masyarakat agar menjadi perhatian pada masa yang akan datang.
6. Penggunaan anggaran agar memprioritas skala umum dan harus memperhatikan dan menganggarkan kegiatan positif ditengah pemuda dan masyarkat seperti KONI, LPTQ dan kreatif seni budaya.
Terakhir, pandangan umum Fraksi Gabungan PKS- Hanura yang disampaikan juru bicaranya Tengku Zulkenedy Yusuf menyampaikan beberapa pemikiran terhadap LKPJ Tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Bupati Kepulauan Meranti
Menanggapi hal tersebut, Fraksi Gabungan PKS- Hanura menyebutkan menekan pengeluaran atau belanja daerah yang dirasa tidak terlalu berdampak pada pembangunan daerah, agar setiap program dan kinerja Pemerintah daerah benar terealisasi untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Efektivitas terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti haruslah memiliki sinergi dan keterpaduan pembangunan daerah yang terwujudkan dalam kinerja pemerintah daerah yang cepat dalam mengatasi persoalan yang ada.
Selanjutnya sinergitas tersebut berkorelasi terhadap pencapaian target tahun 2022, yang tentunya memiliki korelasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun kendala maupun problematika yang ada dalam LKPJ, pelaksanaan pembangunan selama tahun 2022.
"Kami dari Fraksi Gabungan PKS-Hanura berharap LKPJ ini menjadi bahan evaluasi untuk dijadikan acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun selanjutnya. Kami juga meminta kepada penyelenggara pemerintah terutama kepada Plt Bupati yang baru, agar kedepan bisa berhati-hati lagi dalam pengelolaan anggaran, agar tidak terulang lagi kasus seperti bupati kemaren yang terjerat OTT KPK. Selanjutnya kami berharap agar Pemerintah Daerah cepat bertindak dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi dimasyarakat seperti Dana desa, terlambatnya pembayaran gaji honorer yang ada dan lainnya," pungkasnya. (Humas Setwan)
