MERANTI - Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Andi Yul Lapawesean TG SH SIK MH menegaskan komitmen netralitas jajaran Polri dibawah kepemimpinannya dalam mengawal tahapan pesta demokrasi Pemilu 2024 hingga berjalan dengan aman dan lancar.
Hal itu diungkapkan Kapolres Andi Yul saat menggelar kegiatan Bincang-bincang Pemilu Damai atau disingkat dengan BIDAI, di Pujasera Jumbo, Jalan Ahmad Yani, Selatpanjang, Selasa 21 November 2023.
"Saya selaku Kapolres Kepulauan Meranti sudah menyampaikan kepada personel untuk bersikap netral dan mengingatkan. Selain itu saya juga mengingatkan tak ada yang memilih siapa pun karena kami memang diikat oleh aturan untuk tidak menggunakan hak pilih, tetapi tetap mengawal jalannya pesta demokrasi dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis," ujarnya.
Kapolres mengatakan, kegiatan BIDAI itu bertujuan untuk mendorong dialog terbuka, saling berbagi informasi, serta memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Kegiatan yang dilaksanakan dengan penuh kekeluargaan itu dikemas dalam acara bincang-bincang santai bersama seluruh pemangku kepentingan terhadap Pemilu.
Hadir Ketua KPU Kepulauan Meranti, Abu Hamid, Ketua Bawaslu, Syamsurizal dan pengurus partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kapolres Andi Yul mengatakan kegiatan dalam rangka Cooling System ini dilaksanakan untuk melihat kesiapsiagaan seluruh partai politik di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengikuti tahapan Pemilu tahun 2024.
Selain itu, kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi Forkopimda dengan harapan untuk meminimalisir konflik sehingga tercipta suasana yang kondusif. Kegiatan tersebut nantinya akan rutin dilaksanakan, minimal satu kali dalam seminggu.
"Agenda ini tidak hanya dilaksanakan dengan anggota Parpol saja, Polres Kepulauan Meranti akan membuat acara ini berkelanjutan minimal satu minggu sekali kepada masyarakat Kepulauan Meranti guna membahas perkembangan Pemilu, dan menjaga Kamtibmas agar kondusif serta menggelorakan Pemilu damai tahun 2024," kata AKBP Andi Yul.
Kapolres pun berharap semuanya yang tergabung dalam forum Pemilu Damai ini mempunyai komitmen yang sama agar pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Meranti bisa berjalan dengan damai dan sejuk.
Dia juga menyampaikan pentingnya kolaborasi yang solid antara Kepolisian, KPU, Bawaslu dan Partai Politik dalam menjaga integritas dan transparansi Pemilu.
"Kami percaya bahwa kerjasama yang baik antara instansi terkait akan memperkuat demokrasi kita. Melalui agenda ini, kita dapat saling bertukar pandangan serta membahas langkah-langkah konkret untuk meminimalisir potensi konflik dan pelanggaran selama masa kampanye hingga pemungutan suara," ucapnya.
Lebih lanjut Kapolres juga memetakan potensi pelanggaran tindak pidana Pemilu, dimana isu pokok kerawanan Pemilu juga menjadi sorotan sebagai langkah antisipasi potensi gangguan.
Adapun isu pokok kerawanan Pemilu yang sudah dipetakan diantaranya potensi polarisasi masyarakat, mitigasi dampak penggunaan Medsos dan pemenuhan hak memilih dan dipilih.
"Kami sudah melakukan pemetaan terhadap pelanggaran tindak pidana Pemilu. Segala laporan yang ada, kami akan cepat menindaklanjutinya, bahkan handphone saya akan aktif 24 jam untuk menerima informasi terkait Pemilu 2024," ungkapnya.
Disampaikan AKBP Andi Yul, Polres Kepulauan Meranti telah mempersiapkan anggota dalam mengawal semua kegiatan tahapan Pemilu tahun 2024, selain itu juga memetakan kondisi rawan dan kurang rawan.Tidak tanggung-tanggung, ada sebanyak 1.673 personel disiagakan.
Dalam mewujudkan Pemilu damai, Polres Kepulauan Meranti sudah menggelar beberapa kegiatan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas jelang Pemilu 2024, diantaranya deklarasi damai, rapat internal Operasi Mantap Brata Lancang Kuning, latihan parsial Operasi Mantap Brata, simulasi Sispam Kota, simulasi Sispam Mako, pengamanan Kantor KPUD dan Bawaslu, Gudang Logistik dan Bincang Pemilu damai bersama Forkopimda.
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, Abu Hamid, menyambut baik inisiatif Polres Kepulauan Meranti untuk mengadakan acara ini.
"Kegiatan yang diinisiasi Kapolres ini merupakan langkah positif dalam memperkuat kolaborasi antara pihak Kepolisian, KPU, dan partai politik dalam menciptakan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Sehingga kita sama-sama mengetahui perkembangan situasi tahapan pemilu tahun 2024,” ungkapnya.
Dikatakan Ketua KPU, kegiatan tersebut membantu pihaknya melakukan sosialisasi terkait Penggunaan Aplikasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) yakni sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk membantu dalam mengelola kegiatan kampanye, pelaporan dana kampanye dan auditnya.
Selanjutnya Abu Hamid menyebutkan akan ada puluhan ribu warga Kabupaten Kepulauan Meranti yang eksodus meninggalkan daerah pada masa pemilihan untuk bekerja ke luar negeri.
"Kami mendapatkan informasi bahwa ada sebanyak 25.000 warga Kepulauan Meranti yang akan bekerja ke Malaysia untuk bekerja pada hari pencoblosan dan ini akan mempengaruhi partisipasi pemilih dan ini tentunya menjadi PR kita bersama," ujarnya.
Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Syamsurizal juga mengucapkan terimakasih kepada Polres Kepulauan Meranti yang telah menginisiasi kegiatan tersebut.
Syamsurizal yang juga merangkap sebagai Koordinator Divisi, SDM, Organisasi, Diklat dan Data Bawaslu itu mengungkapkan bahwa pihaknya lebih mengutamakan pencegahan dalam mengawal tahapan-tahapan pemilu terhadap adanya suatu pelanggaran.
"Suksesnya kinerja Bawaslu tidak diukur dari banyaknya temuan pelanggaran, namun pada upaya Bawaslu mencegah terjadinya pelanggaran dan suksesnya pengawasan Pemilu ini adalah ketika masyarakat dan instansi terkait terlibat aktif mengawasi tahapan Pemilu ini," ucapnya.
Dibeberkannya, Pemilu damai bisa diwujudkan dengan bagaimana sikap penyelenggara yang harus netral. Selain itu Pemilu yang berkualitas diwujudkan dengan penyelenggara negara yang tetap bersikap netral.
"Bagaimana Pemilu ini damai tergantung kita semua. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara harus transparan dan netral dalam melaksanakan seluruh tahapan, begitu juga dengan peserta Pemilu yang tidak melakukan intimidasi. Sementara untuk hasil pemilu yang berkualitas yakni penyelenggara negara seperti ASN, TNI dan Polri harus menjaga netralitas. Begitu juga dengan pemilih, dalam menyalurkan hak pilihnya tidak diintervensi, dipaksa dan diancam serta praktik money politik," tukasnya. (rls)
