JAKARTA - Masyarakat terkategori miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana asal uang negara yang diberikan dalam penyaluran berbagai bantuan sosial.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dia perlu mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utamanya pengawasan penggunaan uang negara.
Katanya, masyarakat ikut memiliki APBN itu, karena mereka yang terkategori mampu atau orang kaya membayar pajak. Sehingga, mereka perlu tahu uang pajaknya untuk apa.
"Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," ujar Sri Mulyani dalam Peresmian Rusunara PNS Kementerian Keuangan di Jayapura, Papua, dikutip Jumat (2/2).
Edukasi kepada masyarakat soal APBN, kata Sri Mulyani, untuk menciptakan iklim akuntabilitas dan rasa memiliki terhadap negara, yakni dengan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.
.jpg)
Pada sisi lain, dia membantah tudingan negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Dia memastikan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.
Jika bicara pemasukan negara, lanjutnya, pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi," tuturnya.
"Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," pungkasnya.
Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT) menjadi sorotan. Hal itu, karena bansos semakin massif dikucurkan di momen berdekatan dengan gelaran Pemilu 2024. (*)
