JURNALMADANI – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan bahwa penguatan pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan koordinasi terpadu dan pemerataan pembangunan.
Ia menekankan bahwa perbatasan bukan sekadar batas wilayah, tetapi representasi kedaulatan negara yang harus dibangun sebagai beranda terdepan yang aman, sejahtera, dan strategis.
"Harus bersama-sama, dan harus punya pemahaman bersama kita untuk memperbaikinya (pengelolaan kawasan perbatasan)," katanya, dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025, Selasa (18/11/25).
Ia juga menerangkan, seluruh program perbatasan harus dikoordinasikan secara terpadu oleh Kepala BNNP agar pembangunan perbatasan berjalan efektif.
Sehingga diharapkan dapat memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan dan menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan yang produktif dan strategis bagi bangsa.
"Kementerian dan lembaga wajib menyusun program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan," ucapnya.
Menko Polkam menambahkan, untuk memperkuat pengelolaan perbatasan maka diperlukan pemerataan pembangunan dan akses jalan paralel sepanjang perbatasan di provinsi kabupaten dan kota.
Untuk itu ia berharap, di wilayah perbatasan yang belum optimal, maka harus menjadi perhatian para kepala daerah agar pembangunan kawasan perbatasan dapat terlaksana dengan baik.
Lanjutnya, lingkup pembangunan kawasan perbatasan itu mulai dari kecamatan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pusat kegiatan strategi nasional dan pos lintas batas negara.
"Pembangunan kawasan perbatasan diarahkan untuk menjadi beranda terdepan negara dengan meningkatkan integrasi dan kerjasama antar negara maupun antar wilayah," ucapnya. (mcr)
.jpg)