JURNALMADANI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyampaikan jawaban resmi Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau Tahun Anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi dalam rapat paripurna di DPRD Riau, Kamis (27/11/2025).
Dalam tanggapannya terhadap kritik dan saran dari Fraksi PDI-P Riau, Syahrial Abdi menyampaikan apresiasi Pemprov terhadap dorongan penguatan pendapatan daerah.
Upaya konkret Pemprov dalam meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dilakukan melalui pemetaan ulang potensi yang ada, serta penyempurnaan regulasi terkait pajak dan retribusi agar sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Sekda juga menjelaskan perihal peningkatan belanja pegawai di Ranperda APBD 2026. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan nasional berupa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara massal.
"Pemerintah menjaga agar belanja pegawai tetap proporsional dan tidak mengganggu program prioritas," ucap Sekda, menegaskan komitmen Pemprov menjaga keseimbangan anggaran.
Menanggapi pandangan yang disampaikan oleh Fraksi Golkar, Pemprov Riau berjanji akan terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mengoptimalkan Transfer Ke Daerah (TKD). Selain itu, Sekda memastikan bahwa program-program prioritas utama seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan ekonomi masyarakat tetap menjadi fokus utama alokasi anggaran tahun 2026.
Lebih lanjut, dalam upaya optimalisasi pendapatan, Pemprov akan menerapkan strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi dalam pemungutan pendapatan. Di sisi belanja, penyerapan anggaran akan didorong melalui percepatan proses perencanaan dan pengadaan barang/jasa. Sementara untuk belanja hibah, Sekda Syahrial Abdi memastikan penyerahan akan dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.
Merespons masukan dari Fraksi PKS, Pemprov Riau menyatakan sepakat dengan pentingnya penyusunan APBD yang terencana dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga berkomitmen untuk memperkuat koordinasi lintas daerah demi efektivitas program pembangunan.
Secara spesifik, Pemprov juga memberikan update mengenai proyek infrastruktur strategis, termasuk kesiapan lahan untuk pembangunan flyover Garuda Sakti. Terkait persoalan utang masa lalu, Sekda menyatakan bahwa penyelesaian tunda bayar ditargetkan tuntas dalam tahun anggaran 2025 berjalan.
"Pemprov berkomitmen tidak menambah tunda bayar di tahun 2026," katanya, menunjukkan prinsip kehati-hatian dalam fiskal daerah.
Terakhir, menanggapi Fraksi Partai Gerindra, Pemprov Riau memastikan bahwa alokasi anggaran belanja tahun 2026 secara keseluruhan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Syahrial Abdi menutup, bahwa usulan dan pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh anggota DPRD Riau telah diakomodasi dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. (mcr)
.jpg)