JURNALMADANI - Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa terdapat 12 perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya banjir di Sumatera. Selain itu, aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut juga diduga menjadi penyebab tanah longsor.
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut telah melakukan inventarisasi terhadap subjek hukum yang berpotensi berkontribusi pada bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
"Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara, dan pendekatan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan," ujar Raja Juli saat rapat bersama Komisi IV DPR pada Kamis (4/12/2025).
Raja Juli berjanji akan memberikan laporan lebih rinci mengenai hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap perusahaan - perusahaan tersebut.
"Nama perusahaannya, luasan versinya saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu," ucapnya.
Ia juga menambahkan bahwa Kemenhut telah mencabut izin 18 PBPH yang mencakup area seluas 526.114 hektare pada tanggal 3 Februari 2025. Selanjutnya, Kemenhut berencana untuk mencabut sekitar 20 PBPH yang dinilai berkinerja buruk, dengan total luas mencapai sekitar 750.000 hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi yang terdampak.
Pada kesempatan tersebut, Raja Juli juga menyatakan bahwa Kemenhut berencana untuk melakukan rasionalisasi PBPH dan menerapkan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam.
Penebangan hutan di daerah banjir Sumatera
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa deforestasi di tiga wilayah yang terkena dampak banjir di Sumatera mengalami penurunan. Deforestasi sendiri merupakan proses hilangnya tutupan hutan secara permanen atau berkurangnya luas hutan yang disebabkan oleh penebangan pohon.
Dalam penjelasannya, Raja Juli menyatakan bahwa banjir bandang di Sumatera disebabkan oleh kombinasi tiga faktor. Pertama, adanya siklon tropis senyar dan curah hujan yang tinggi. "Namun juga ada karena bentuk geomorfologi DAS (Daerah Aliran Sungai). Serta yang ketiga tentu adalah kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA," ucapnya.
Raja Juli menambahkan bahwa deforestasi hutan di Indonesia mengalami penurunan dalam setahun terakhir. Pada tahun 2025, deforestasi diperkirakan akan turun sebesar 23,1 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024.
"Pada tahun 2025, deforestasi di Indonesia hingga bulan September, sekali lagi saya tegaskan sampai bulan September, karena kami akan ukur kembali nanti di akhir Desember. Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024 atau menurun 23,01 persen," bebernya.
?Menurutnya, penurunan deforestasi juga terjadi di wilayah yang terkena bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10,04 persen. Di Sumatera Utara menurun sampai 13,98 persen dan di Provinsi Sumatera Barat turun 14 persen, jika sekali lagi dibandingkan dengan tahun 2024," jelasnya. (*)
.jpg)