JURNALMADANI - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) mendukung upaya Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) sebagai motor aspirasi status Daerah Istimewa Riau (DIR). DPP PBB akan membuka peluang komunikasi langsung LAMR dengan Pemerintah Pusat.
Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP PBB, Gugum Ridho Putra, S.H, M.H, bersama Sekretaris Jenderal DPP PBB, Yuri Kemal Fadlullah, S.H, M.H, saat berkunjung ke Balai Adat LAMR di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Rabu 28 Januari 2026.
Rombongan DPP PBB yang didampingi Ketua DPW PBB Riau, Zul Azhar, disambut oleh jajaran pimpinan Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, Timbalan MKA Datuk H. Rustam Effendi, Datuk H. Zulkarnaen Nurdin, Datuk H. Tarlaili, Datuk M. Fadhli, dan Datuk Arman di Balai Adat LAMR.
Dalam pertemuan di Balai Adat itu, perjuangan Daerah Istimewa Riau (DIR) menjadi topik utama pembahasan, hingga terbuka peluang komunikasi langsung LAMR dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Prof. Yusril Ihza Mahendra yang juga pendiri utama Partai Bulan Bintang.
Mengawali sambutannya, Gugum Ridho Putra menyampaikan bahwa sebelum berkunjung ke LAMR, rombongan DPP PBB terlebih dahulu bersilaturahmi ke rumah Ustaz Abdul Somad. Ia menegaskan, kehadiran DPP PBB ke Riau bertujuan untuk membangun sinergi dengan LAMR, terutama dalam perjuangan Daerah Istimewa Riau.
“Kami melihat LAMR adalah motor perjuangan Daerah Istimewa Riau. Komunikasi politik di tingkat nasional sangat penting, dan PBB siap membantu membuka akses itu,” ujar Gugum.
Gugum juga menyampaikan bahwa PBB memikirkan perjuangan ini dalam jangka panjang, termasuk dengan menyiapkan generasi muda sebagai bagian dari estafet perjuangan.
Menurutnya, Riau harus dipersiapkan dari sekarang agar memiliki kader muda yang mampu melanjutkan cita-cita besar daerah.
Dalam kesempatan itu, Gugum menegaskan tidak ada jarak antara PBB dengan masyarakat Melayu Riau.
Ia menyebutkan, sebagian besar pengurus PBB memiliki akar sejarah dan kultural dari Sumatera, bahkan leluhur mereka berasal dari Kampar.
“Perjuangan Daerah Istimewa Riau adalah perjuangan hak. Ini merupakan investasi politik untuk kepentingan masyarakat, bukan semata kepentingan sesaat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil mengapresiasi kunjungan DPP PBB ke Balai Adat. Katanya, saat ini selain LAMR memperjuangkan Daerah Istimewa Riau, juga tengah berjuang untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
“Bagi orang Melayu, hari Rabu adalah hari untuk mengambil kebijakan dan memperkuat silaturahmi. Semoga pertemuan hari ini membawa berkah,” kata Datuk Seri Taufik mengawali silaturahmi itu.
Datuk Seri Taufik menjelaskan bahwa format PBB yang melibatkan anak muda sejalan dengan tunjuk ajar Melayu, yang menempatkan generasi muda sebagai penentu masa depan. Ia menegaskan, masa depan perjuangan Melayu berada di tangan anak-anak muda hari ini.
Mantan wartawan itu juga menyinggung dukungan LAMR terhadap penertiban kawasan hutan (PKH), namun tetap menekankan agar hak-hak adat masyarakat tidak diabaikan.
Menurutnya, Daerah Istimewa Riau sangat penting karena berkaitan dengan tata ruang Riau yang hingga kini belum memiliki kepastian, sehingga berdampak pada terabaikannya hak adat.
Datuk Seri Taufik menambahkan bahwa perjuangan DIR sudah masuk ke DPR RI dan kini menjadi bagian dari pembahasan sebagai hak inisiatif DPR RI. Tujuan DIR, katanya, adalah menjadikan Riau sebagai daerah tamadun Melayu yang diakui secara konstitusional.
Seniman dan budayawan Riau itu juga mengingatkan kembali kontribusi besar Riau saat awal kemerdekaan, ketika sembilan kerajaan di Riau menyerahkan kedaulatannya kepada NKRI.
Salah satu yang paling bersejarah adalah Kerajaan Siak, saat itu Sultan Syarif Kasim II menyumbang 13 juta gulden, menyerahkan harta dan kedaulatan, serta menyerahkan pengelolaan pertambangan minyak yang saat itu produksinya mencapai sekitar 50 ribu barel per hari.
“DIR adalah bentuk pengakuan atas sumbangsih besar Riau yang selama ini belum sepenuhnya diakui,” ungkap Datuk Seri Taufik.
Dalam sesi dialog, Timbalan DPH LAMR Datuk H. Tarlaili meminta agar DPP PBB dapat membuka akses pertemuan dengan Yusril Ihza Mahendra guna memperkuat perjuangan hak masyarakat adat dan Daerah Istimewa Riau di tingkat pusat.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen DPP PBB Yuri Kemal Fadhlullah Mahendra, S.H., M.H., menyampaikan bahwa perjuangan DIR memerlukan tiga hal utama, yakni diplomasi, regulasi, dan momentum.
“Kami tidak ingin perjuangan ini hanya menjadi konsumsi politik saat kampanye. Sepulang dari Riau, kami akan menyampaikan keinginan LAMR untuk bertemu langsung dengan Pak Yusril,” katanya.
Ia menegaskan, kedatangan DPP PBB ke LAMR bukan hanya untuk kepentingan politik, tetapi sebagai bagian dari perjuangan masyarakat Riau untuk membuka akses dan komunikasi dengan pemerintah pusat.
Menutup pertemuan, Timbalan MKA LAMR Datuk H. Rustam Effendi menyampaikan apresiasi atas penghormatan PBB terhadap lembaga adat dengan datang langsung bersilaturahmi ke Balai Adat.
Rustam berharap dalam waktu dekat dapat terwujud pertemuan dengan Menko Yusril Ihza Mahendra agar pembahasan mengenai aspek hukum, hak masyarakat adat, serta perjuangan Daerah Istimewa Riau dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terarah. (*)
.jpg)