Ketua DPRD Kepulauan Meranti Pimpin Kunjungan ke KKP

Dibaca: 1055 kali  Selasa,27 Februari 2018 | 11:24:00 WIB

Ketua DPRD Kepulauan Meranti Pimpin Kunjungan ke KKP
Ket Foto : Penyerahan cinderamata

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Fauzi Hasan, SE, memimpin kunjungan ke Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP), Selasa 27 Februari 2018.

Plt. Kasubbag Humas, Protokol dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti, A Gafur SE mengungkapkan, turut serta dalam kunjungan itu Wakil Bupati, Drs. H. Said Hasyim, Ketua Forum Kepala Desa Kepulauan Meranti, Edy Murkan dan beberapa pejabat OPD terkait.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti menyampaikan kondisi geografis daerah yang merupakan salah satu daerah di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga Malaysia, yang bisa juga disebut sebagai Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Fauzi Hasan berharap kepada KKP melalui Ditjen Perikanan Tangkap, untuk memberikan perhatian khusus mengenai bantuan alat tangkap bagi nelayan tradisional di Kepulauan Meranti, serta menambah kuota penerima bantuan kesejahteraan nelayan melalui asuransi nelayan.

Selain itu, membantu sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di Kepulauan Meranti agar lebih maksimal, juga meminta perhatian agar mendapat bantuan program kampung nelayan yang sejalan dengan pembangunan infrastruktur perumahan dan akses jalan.

"Ini sangat dibutuhkan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kepulauan Meranti, mengingat penyumbang angka kemiskinan terbesar di Meranti adalah dari kalangan masyarakat nelayan," ungkap Fauzi Hasan.

Untuk itu diharapkannya, pada tahun 2018 ini dan 2019 mendatang bantuan pemerintah pusat itu bisa diwujudkan melalui program yang disusun oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Menanggapi harapan itu, Sesditjen Perikanan Tangkap KKP, Ir. Yuliadi mengatakan KKP siap membantu peningkatan peralatan tangkap seperti mesin untuk nelayan tradisional di Kepulauan Meranti, dengan catatan nelayan tergabung dalam Koperasi atau KUB.

Yuliadi meminta agar dinas terkait dapat mengajukan program-program yang sinkron dengan program Kementerian. KKP juga akan coba berkoordinasi dengan pihak BUMN agar bisa mengarahkan program CSR untuk membantu nelayan di Kepulauan Meranti. (rls/san)

Akses JurnalMadani.com Via Mobile m.JurnalMadani.com