JURNALMADANI – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa momentum Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 (Evran) merupakan kesempatan krusial bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Langkah ini bertujuan agar setiap alokasi anggaran lebih efisien dan tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan fundamental masyarakat di Bumi Lancang Kuning.
Dalam arahannya, SF Hariyanto menyoroti lima sektor strategis yang menjadi prioritas utama pembangunan ke depan. Kelima sektor tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, serta penguatan ketahanan pangan. Ia meminta seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota memberikan dukungan penuh terhadap proses evaluasi yang dilakukan oleh BPKP.
Dukungan tersebut secara teknis diharapkan melalui penyampaian data asersi sektoral yang akurat dan lengkap. Plt Gubri menginstruksikan agar setiap dokumen data ditandatangani langsung oleh kepala daerah sebagai bentuk tanggung jawab mutlak atas validitas informasi yang disampaikan kepada tim evaluator, sehingga tidak ada bias data dalam proses pengawasan.
“Kami sangat berharap seluruh kepala daerah dapat memberi dukungan penuh. Pastikan data asersi sektoral akurat, lengkap, dan ditandatangani langsung. Selain itu, berikan akses data seluas-luasnya kepada tim BPKP pada tahap pengumpulan informasi awal agar proses evaluasi berjalan cepat dan tepat,” ujar SF Hariyanto, Kamis (5/3/2026).
Lebih lanjut, SF Hariyanto menekankan pentingnya menindaklanjuti secara serius setiap rekomendasi pengawasan yang telah diberikan oleh BPKP, baik melalui Laporan Eksekutif Daerah (LED) maupun hasil evaluasi tahun sebelumnya. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan instansi pengawas diyakini akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, menjabarkan lima poin utama dalam komitmen bersama ini. Salah satu poin kuncinya adalah memastikan keselarasan program daerah dengan prioritas nasional, termasuk visi Asta Cita dan berbagai program percepatan (Quick Wins) yang telah dicanangkan pemerintah pusat.
BPKP mewajibkan pemerintah daerah menyediakan struktur perencanaan yang lengkap pada lima sektor strategis tadi. Data yang diminta mencakup sasaran utama (ultimate outcome) beserta indikator, target kinerja, rincian program, hingga detail nilai anggaran pada tiap subkegiatan. Hal ini diperlukan untuk memastikan anggaran benar-benar dialokasikan pada program yang memiliki dampak luas.
"Kami juga memerlukan akses penuh terhadap dokumen perencanaan seperti RKPD, APBD, DPA, hingga data pada aplikasi SIPD RI untuk keperluan rekonsiliasi. Komitmen ini diakhiri dengan kewajiban daerah menindaklanjuti rekomendasi strategis dalam Laporan Hasil Evaluasi dan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025," tutup Evenri Sihombing. (mcr)
.jpg)