JURNALMADANI - Pemerintah diminta segera mencari langkah konkret untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia imbas perang yang pecah di Timur Tengah.
Kenaikan harga minyak membuat APBN berisiko untuk menahan subsidi energi, khususnya harga BBM bagi masyarakat.
Bila harga BBM akhirnya dinaikkan pemerintah karena APBN tak lagi mampu menahan gejolaknya, dampak ngeri bagi ekonomi Indonesia bisa terjadi.
Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan kenaikan harga BBM di tengah masyarakat berpotensi menaikkan inflasi harga-harga kebutuhan pokok yang pada ujungnya akan mengurangi daya beli masyarakat.
"Kalau (harga energi subsidi) dinaikkan ini juga akan bawa dampak inflasi yang mungkin cukup tinggi, kemudian juga daya beli menurun, beban ratusan rakyat kecil semakin berat," sebut Fahmy saat dihubungi detikcom, Senin (9/3/2026).
Menurutnya kenaikan harga BBM juga sangat berisiko dilakukan menjelang mudik Lebaran. Inflasi secara ganda bisa terjadi bila hal itu dilakukan.
"Cukup riskan juga kalau itu dinaikkan sekarang. Apalagi kenaikannya nanti bersama dengan hari raya. Nah hari raya ini kan mesti terjadi inflasi, maka terjadi double counting inflation," sebut Fahmy.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kenaikan BBM dapat menjerumuskan ekonomi Indonesia perlahan-lahan ke jurang resesi.
Dia memprediksi saat harga BBM naik karena tak mampu ditopang APBN, inflasi bisa tembus 6-8% secara tahunan. Masyarakat menahan daya beli, dan industri mengalami kelesuan permintaan. Hal ini membuat badai PHK terjadi.
"Ujungnya PHK naik tajam di semua sektor termasuk industri manufaktur, dan perdagangan," ujar Bhima.
Selanjutnya hal itu membuat jumlah kelas menengah turun dari awalnya rentan miskin menjadi berada di garis kemiskinan. Pada ujungnya, resesi ekonomi pun terjadi karena pelemahan daya beli.
"Jumlah kelas menengah yang turun jadi rentan dan miskin naik signifikan, Indonesia bisa masuk resesi ekonomi," sebut Bhima.
Untuk menahan gejolak harga minyak dunia ke ekonomi Indonesia, pemerintah diminta untuk segera mengantisipasi, salah satunya mengalihkan anggaran pada program besar untuk menahan kenaikan harga BBM seperti anggaran Makan Bergizi Gratis hingga Koperasi Desa Merah Putih. Bhima menilai menahan laju inflasi lebih tinggi urgensinya daripada memberikan makanan gratis.
"Menjaga inflasi lebih utama dibanding MBG untuk saat ini karena force majeure," ujar Bhima.
Kembali ke Fahmy, dia bilang pemerintah memang memiliki pilihan dilematis, antara menjaga daya beli masyarakat atau menahan anggaran untuk program prioritas. Namun, Fahmy menilai dengan kondisi seperti ini pilihan merelokasi anggaran untuk menahan harga BBM lebih baik diambil pemerintah.
"Disarankan agar refocusing ya, anggaran yang besar, jadi tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi," pungkas Fahmy. (*)
.jpg)