Perlu Komitmen Kepala Daerah Sukseskan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

SELATPANJANG - Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam menciptakan birokrasi yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal itu diwujudkan dengan menindaklanjuti arahan KPK RI untuk melaksanakan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi yang dimulai tahun ini, untuk diterapkan pada tahun 2019 mendatang.

Untuk mempercepat terwujudnya target tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) melibatkan seluruh OPD yang masuk dalam daftar rencana aksi sesuai arahan KPK RI. Rapat itu sendiri langsung dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim, didampingi Inspektur Kepulauan Meranti Suhendri, dan dihadiri oleh pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranri, bertempat diruang Melati, Kantor Bupati, Selasa kemarin.

Dalam Rakor tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim menginstruksikan kepada seluruh OPD yang masuk dalam list KPK RI, untuk mempersiapkan seluruh rencana aksi dalam rangka menaikan rangking Pemkab Meranti sesuai arahan yang dikeluarkan KPK RI.

Seperti diketahui, dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK RI menginginkan terwujud pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien serta tepat sasaran dan dapat diakses dan diawasi langsung oleh publik melalui sistem pengaduan secara online. Hal ini tertuang dalam rencana aksi pemberantasan korupsi yang disebar ke seluruh Pemda Provinsi serta Kabupaten Kota Se-Indonesia.

Seperti dijelaskan Inspektur Kepulauan Meranti Suhendri, saat ini peringkat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjalankan arahan KPK RI itu berada pada peringkat 7 dari 12 Kabupaten Kota Se-Riau, dengan nilai 81 persen. Untuk mencapai nilai 100, Pemkab Meranti masih perlu melakukan penguatan salah satunya melalui penerapam sistem E-Planing, E-Budgeting dan Aset yang terintegrasi.

Sejauh ini, dari laporan Bappeda Meranti yang disampaikan Sekretaris Bappeda Padli, Kepulauan Meranti telah menerapkan sistem E-Planing dan E-Budgeting dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, hanya saja kedua sistem perencanaan dan penganggaran itu belum terintegrasi satu sama lain. Dan Bappeda menargetkan bulan juli mendatang sistem tersebut dapat terintegrasi, sehingga tahun 2019 sudah dapat diterapkan sepenuhnya.

"Kita targetkan bulan juli sudah terbangun sistem yang terintegrasi antara E-Planing, E-Budgeting dan Aset," ujar Padli.

Sistem itu, akan dikelola oleh Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bagian Kominfo Sekretariat Daerah.

Dalam rapat itu juga diketahui, untuk meraih nilai 100, implementasi rencana aksi pemberantasan korupsi ini tidak cukup hanya dengan menyiapkan sistem yang terintegrasi, tetapi harus pula diperkuat dengan komitmen Kepala Daerah yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Daerah yang mengatur masalah rencana aksi pemberantasan korupsi tersebut.

Namun demikian, setelah dilakukan tanya jawab terkait kesiapan seluruh OPD, terkait  pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi sesuai arahan KPK RI, kepada masing masing OPD diantaranya, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Kominfo, Bappeda, BPKAD mengaku siap menjalankan dan memberikan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan dan penganggaran menggunakan sistem informasi terintegrasi.

Untuk memantau perkembangan pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh tiap OPD terkait, akan dilakukan oleh Inspektur Kepulauan Meranti yang rencananya akan meminta laporan dari tiap OPD terkait progres pencapaian target.

Wakil Bupati Said Hasyim berharap semua OPD dapat melaksanakan recana aksi pemberantasan korupsi itu dengan baik, sehingga apa yang telah ditargetkan sesuai arahan KPK RI dapat tercapai.

"Saya harapkan semua OPD dapat menjalankan arahan KPK RI ini, sehingga apa yang menjadi target dapat dicapai," ujarnya. (rls)