Wabup Kepulauan Meranti Curhat di Musrenbang Provinsi Riau

PEKANBARU - Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim mengungkapkan kekecewaan dan keprihatinannya kepada Pemerintah Provinsi Riau dan Pusat, terkait kecilnya alokasi anggaran yang dikucurkan untuk Kabupaten termuda di Riau itu. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri acara Musrenbang RKPD Provinsi Riau Tahun 2018, bertempat di Ball Room, Hotel Aryaduta Pekanbaru, Rabu kemarin.

Hadir dalam kegiatan itu, Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin, Deputi Menteri Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudiyanto, Forkopimda Riau, Ketua Parpol, Legislator, kalangan Akademisi dan Perbankan.

Dihadapan Plt Gubernur Riau, Wakil Bupati Meranti Said Hasyim, mengungkapkan, sebagai sebuah Kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau yang mencapai 28.9 Persen, harusnya Meranti mendapat perhatian khusus. Apalagi Meranti berada di daerah perbatasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis Nasional, namun kenyataannya cukup menyedihkan, Meranti justru mendapat alokasi anggaran paling kecil baik dari APBD Provinsi Riau maupun APBN.

Selain itu Meranti merupakan satu satunya Kabupaten Kepulauan di Riau, yang hingga saat ini masih terisolir karena hanya terbuka akses 4 kali sehari menggunakan angkutan laut, 2 kali menuju Pekanbaru, dan 2 kali menuju Batam, dan setelah pukul 2 siang Meranti tutup.

Lebih jauh dijelaskan Wakil Bupati, kepada Deputi Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam serta seluruh pengambil kebijakan yang hadir dalam Musrenbang kali ini, Meranti juga merupakan kawasan gambut yang berada di muara sungai Siak, berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Singapura yang hanya berjarak 90 kilometer.

Setiap harinya daerah yang berada di Selat Malaka, satu diantara jalur terpadat di dunia itu, dilalui oleh 400-500 Kapal yang lalu lalang dari seluruh dunia.

"Namun meski berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan negara tetangga Singapura dan Malaysia kondisi riil sangat bertolak belakang, Meranti merupakan Kabupaten termiskin di Provinsi Riau," ujar Wakil Bupati Said Hasyim.

Ditetapkannya Meranti sebagai kawasan strategis Nasional, sejauh ini hanya simbol saja pasalnya belum satupun proyek strategis Nasional yang terealisasi di Meranti.

"Meski ditetapkan sebagai kawasan strategis Nasional namun belum ada satupun program strategis Nasional yang dijalankan," aku Wakil Bupati.

Adapun masalah strategis di Meranti yang sangat butuh perhatian dikatakan Wakil Bupati Said Hasyim, adalah keterbatasan infrastruktur, khususnya infrastruktur penghubung seperti jalan dan jembatan. Hal ini dinilai sangat krusial karena kondisi daerah yang berpulau menyebabkan sebagian besar Desa dan Kecamatan yang ada di Meranti terisolir.

"Bahkan ada salah satu daerah yang mana untuk menempuh perjalanan ke Kabupaten harus membawa uang 500 ribu rupiah sebagai ongkos pulang pergi, itupun hanya bisa dilalui siang, jika ada orang sakit malam dan butuh perawatan bisa bisa keduluan meninggal," ungkap Wakil Bupati.

Selain itu masalah yang juga perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi dan Pusat adalah, abrasi yang terus melanda daratan Meranti, yang mengancam batas teritorial Indonesia karena setiap tahun sepanjang 12 meter daratan habis dimakan abrasi.

"Abrasi di Kepulauan Meranti sangat luar biasa, mengancam batas teritori negara, ini harus menjadi perhatian kita semua," paparnya.

Sejauh ini meski diberi angin segar, sebagai kawasan perbatasan, strategis Nasional, beranda terdepan Indonesia dan masuk ke dalam Nawa Cita Presiden Jokowi. Pastinya Kabupaten Meranti belum merasakan perhatian dari Pemerintah Pusat. Untuk itu dihadapan jajaran Pemprov Riau dan perwakilan pemerintah pusat yang hadir. Wakil Bupati Said Hasyim kembali berharap Meranti lebih diperhatikan agar mampu mengejar ketertinggalan dan berdiri sejajar dengan Kabupaten lainnya di Indonesia.

"Kami berharap kedepan Meranti mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, tidak seperti saat ini meski sudah mengajukan berbagai proposal namun tetap saja Bankeu yang diperoleh Meranti paling kecil dibandingkan daerah lainnya," ucap Wabup, dengan nada kecewa. (rls)