Wabup Meranti Buka Pelatihan Petugas Pendata Kemiskinan

SELATPANJANG ~ Validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu disuatu daerah merupakan suatu hal yang penting, untuk itu diperlukan dukungan SDM yang mumpuni dalam melakukan pendataan, sehingga program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pusat maupun pemerintah daerah dapat terlaksana tepat sasaran.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan pendataan validasi data kemiskinan di Kepulauan Meranti, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak menggelar pelatihan petugas pendataan validasi data kemiskinan, pelatihan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim, di Hall Grand Meranti Hotel, kemarin.

Hadir dalam kegiatan itu, Wakil Ketua DPRD Taufikurahman, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Asroruddin, Narasumber dari Kementerian Sosial RI, Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Riau, para petugas TKSK dan Pendamping PKH Kepulauan Meranti.

Seperti dijelaskan Sekretaris Dinas Sosial Kepulauan Meranti, dr. Misri Hasanto, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM pendata farkir miskin dan orang miskin, sehingga mampu mendapatkan data yang akurat dan mutakhir.

"Karena seperti diketahui sesuai dengan instruksi dari Kementerian Sosial RI, validasi data farkir miskin dan orang tidak mampu paling tidak dilakukan dua tahun sekali, sehingga bantuan yang digulirkan oleh pemerintah tepat sasaran," ujarnya.

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 109 orang yang terdiri dari petugas Pendamping PKH dan Petugas TKSK perwakilan Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti, sesuai dengan lokasi pendataan.

Menyikapi hal itu, Wakil Bupati Said Hasyim menyambut baik terselenggaranya kegiatan tersebut, dengan pelatihan itu diharapkan para petugas pendata dapat melakukan validasi data masyarakat miskin dengan baik, sehingga tidak ada lagi protes dan laporan dari masyarakat yang mengaku miskin tapi tidak memperoleh bantuan, sementara yang mampu justru mendapat bantuan.

"Semoga dengan data yang valid, tidak terdengar lagi bahasa miring dilapangan pemberian bantuan yang diperuntukan untuk masyarakat miskin tidak tepat sasaran," ujar Wakil Bupati.

Lebih jauh dikatakan Wakil Bupati, validasi data masyarakat miskin ini juga diperlukan untuk mengukur keberhasilan dari program pemerintah daerah dan pusat setelah digelontorkannya bantuan sejumlah bantuan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

"Kalau yang namanya membangun harus meningkat, jika dulunya masyarakat yang dibantu tergolong miskin, kini hendaknya bisa mandiri, inilah gunanya validasi data untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program pemerintah, karena tiap tahun kita selalu menganggarkan dana," jelas Said Hasyim.

Untuk itu, Wabup mewanti wanti petugas pendata untuk tidak bermain dilapangan, dengan sengaja memalsukan data masyarakat miskin, hal ini agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat, bahkan Wakil Bupati mengancam akan mengusulkan petugas bersangkutan untuk diganti.

"Jika ketahuan petugas PKH melakukan kongkalingkong dalam pendataan, saya akan usulkan untuk diganti," ucapnya.

Wakil Bupati menegaskan, petugas pendata harus melakukan pendataan dengan akurat dan jangan main main, meski disadari sebagai putra asli daerah petugas pendata berada dalam posisi yang dilematis namun harus tegas meskipun terhadap sanak saudaranya sendiri.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati yang penasaran dengan tugas dan fungsi para Pendamping PKH dan TKSK, berkesempatan melakukan dialog dengan petugas yang menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan itu. Dalam dialog tersebut diketahui tugas dari Pendamping PKH dan TKSK cukup berat, bahkan seorang pendamping PKH bisa menangani masyarakat miskin di tiga Desa sekaligus.

Dengan beratnya tugas dari pendamping PKH dan TKSK itu, Wakil Bupati sangat menyayangkan tidak adanya bantuan untuk petugas PKH dari Pemerintah Provinsi Riau, para petugas ini hanya mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten.

"Mereka adalah ujung tombak pengentasan kemiskinan di daerah, kenapa tidak ada bantuan untuk Pendamping PKH, bahasa kasarnya Provinsi peduli atau tidak, jika begini jangan heran kalau Provinsi Riau pembangunannya kurang berhasil," ucap Wakil Bupati.

Wakil Bupati juga menyinggung tentang adanya isu oknum Kepala Desa yang masih saja memungut uang dari penyaluran Beras Sejahtera (Rastra), padahal untuk masalah ini sudah tidak ada pungutan lagi ke masyarakat miskin. Ia berpesan kepada petugas pendamping PKH jika menemukan kasus tersebut untuk segera melaporkannya kepada pihak berwajib.

"Jika menemukan oknum Kepala Desa yang melakukan pungutan kepada masyarakat miskin segera laporkan kepada phak berwajib," ujar Wakil Bupati dengan wajah geram. (rls/san)