JURNALMADANI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat strategi percepatan pengentasan kemiskinan melalui sinergi lintas sektor. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (9/7/2026).
Rakor dipimpin sekaligus dibuka oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Heriyanto, S.Hut., M.T. dan M. Khoffifudin, serta diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Muzamil menegaskan bahwa rakor menjadi forum penting untuk mengevaluasi kondisi kemiskinan di daerah, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, menyelaraskan program antar-OPD, memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat, serta merumuskan langkah-langkah konkret guna mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Menurutnya, kemiskinan masih menjadi tantangan utama pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kondisi geografis yang terdiri atas wilayah kepulauan, keterbatasan infrastruktur, minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya nilai jual komoditas masyarakat, hingga terbatasnya kapasitas fiskal daerah menjadi faktor yang memengaruhi tingginya angka kemiskinan.
"Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih mencapai 20,51 persen atau sekitar 39.410 jiwa. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk terus menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran," ujar Muzamil.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Namun, upaya tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, hingga masyarakat.
Sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat, kata Muzamil, berbagai program telah dijalankan, antara lain mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas akses terhadap pelayanan dasar guna mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Ia menekankan bahwa tantangan pemerintah saat ini bukan sekadar menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memastikan masyarakat mampu keluar dari kemiskinan menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera.
"Seluruh intervensi harus memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan tepat penerima manfaat. Akurasi data menjadi kunci agar setiap program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak," tegasnya.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemkab Kepulauan Meranti juga mendorong optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, seperti program Corporate Social Responsibility (CSR), dana desa, serta dukungan berbagai pihak lainnya agar setiap anggaran yang digunakan mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan.
Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memperketat monitoring dan evaluasi terhadap setiap intervensi yang dilakukan. Seluruh pihak juga diingatkan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sektoral.
Melalui Rakor Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap lahir strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan guna mempercepat penurunan angka kemiskinan serta mewujudkan masyarakat Kepulauan Meranti yang mandiri, produktif, dan sejahtera. (rls)
.jpg)