JURNALMADANI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) resmi membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk meningkatkan daya saing global. Pemprov Riau meluncurkan Program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum guna mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten. Program strategis ini sengaja dihadirkan sebagai salah satu rangkaian kegiatan monumental dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau.
Kouta peserta yang disediakan dalam program penunjang karier ini dirancang sangat tematik menyesuaikan dengan angka momentum daerah. Pihak panitia penyelenggara secara resmi membuka lowongan bagi 69 orang calon peserta terpilih yang berasal dari perwakilan masyarakat serta pelaku usaha di Bumi Lancang Kuning. Angka tersebut dipilih secara sengaja sebagai representasi simbolis bahwa Provinsi Riau kini tengah bersiap memasuki usia barunya yang ke-69 tahun.
Kepala Disnakertrans Provinsi Riau, Roni Rakhmat, menjelaskan bahwa program ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor industri. Melalui pembekalan regulasi dan teknis K3 yang mumpuni, Pemprov Riau berkomitmen mendukung terciptanya budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif. Hal ini dinilai sangat krusial untuk menekan angka kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja di lingkungan perusahaan.
"Tahapan pelaksanaan program ini akan dimulai secara resmi pada besok Jumat, 10 Juli 2026. Proses pendaftaran daring dibuka sepanjang 10 hingga 25 Juli, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan seleksi ketat pada 26 sampai 31 Juli. Setelah seluruh proses penyaringan selesai, kami akan mengumumkan nama-nama peserta yang lolos pada 1 Agustus 2026 mendatang," kata Roni Rakhmat, Kamis (9/7/2026).
Roni menambahkan, pelaksanaan pembinaan intensif itu sendiri akan digulirkan penuh sepanjang bulan Agustus 2026 dengan menggunakan sistem kelas daring (online class). Keunggulan utama dari program besutan Pemprov Riau ini adalah seluruh peserta yang dinyatakan lulus seleksi tidak akan dipungut biaya pembinaan alias digratiskan. Skema ini diharapkan mampu meringankan beban pencari kerja maupun korporasi lokal.
Meski biaya pelatihan ditanggung pemerintah, masing-masing peserta hanya diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembayaran PNBP tersebut diperuntukkan bagi pengurusan Sertifikat, Evaluator SKP, serta biaya resmi Penerbitan SKP yang nilainya sudah disesuaikan dengan regulasi pusat, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan.
Terkait aspek pemenuhan berkas, kriteria utama calon peserta yang mendaftar minimal wajib memegang ijazah kelulusan jenjang Diploma 3 (D3) dari semua jurusan. Dokumen administrasi yang harus diunggah meliputi salinan Ijazah, KTP, Curriculum Vitae (CV), pasfoto terbaru, surat keterangan sehat, serta dokumen pendukung lainnya. Selama masa pembinaan, peserta juga diwajibkan menyediakan perangkat mandiri berupa laptop atau PC dan ponsel pintar berbasis Android.
"Ujian akhir nanti tetap akan dilaksanakan secara tatap muka atau offline di lokasi yang akan kami tentukan. Mengingat kuota yang sangat terbatas, tim seleksi akan memprioritaskan pendaftar tercepat dengan catatan administrasi lengkap, serta menerapkan aturan satu peserta untuk satu perusahaan. Bagi yang berminat, silakan langsung memindai QR Code yang tertera di akun Instagram resmi @nakertransriau ," pungkas Roni. (mcr)
.jpg)