Upacara Hari Otda Ke-22, ASN Diminta Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

SELATPANJANG - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim bertindak sebagai Pembina Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-22 Tahun 2018 tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti, bertempat di halaman Kantor Bupati, Rabu pagi 25 April 2018.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pelayanan publik yang Profesional, Bersih dan Akuntabel.

Hadir pada upacara itu, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP. La Ode Proyek, Kepala Pengadilan Agama Meranti, Kepala Kantor Kementerian Agama Meranti, Darwison S.Ag, Danramil Tebing Tinggi Mayor Arm Bismi Tambunan, Kajari Meranti, Ketua MUI Meranti, Mustafa, dan para Pejabat Eselon II di lingkungan Pemkab Meranti dan lainnya.

Dalam pidato Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, sempena menyongsong Dirgahayu Indonesia Ke-73 mengharapkan seluruh penyelenggara negara untuk bekerja keras dan cerdas guna memastikan bangsa Indonesia terus berlari menjemput impian sebagai salah satu bangsa maju di dunia.

Momentum Hari Otonomi Daerah kali ini hendaknya tidak sekedar seremonial belaka tapi menjadi ajang evaluasi seluruh penyelenggara negara sejauh mana otonomi daerah mampu mensejahterakan masyarakat di setiap jengkal wilayah NKRI.

Untuk itu demi keberhasilan Otonomi Daerah dibutuhkan peran ASN dan partisipasi aktif dari seluruh warga Indonesia yang berjumlah 271 juta jiwa, yang terdiri dari ratusan suku yang mendiami ribuan pulau dapat bahu membahu dalam mewujudkan kejayaan Indonesia.

Lebih jauh disampaikan Wakil Bupati, sejak 22 Tahun penyelenggaraan Otonomi Daerah telah banyak yang diperbuat untuk mensejahterakan rakyat, cara utama paling efektif adalah dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan demokratis sesuai dengan tema Hari Otonomi Daerah kali ini "Mewujudkan Nawacita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bersih dan Demokrasi".

Artinya, menjadikan tranparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam mengambil semua kebijakan sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Selain itu pelaksanaaan implementasi Otonomi Daerah berdasarkan aspek kelembagaan bukan kehendak seseorang atau kelompok tertentu, karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, dan mewujudukan nawacita artinya mewujudukan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

"Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus Akuntabel, Transparan, Memiliki Kepastian Hukum dan Partisipatif, sehingga dalam pengambilan semua kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat," papar Wakil Bupati Kepulauan Meranti.

Ditambahkannya, dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya, tujuan utamanya adalah menciptakan kualitas pelayanan publik yang berdaya saing, artinya memiliki kreatifitas dan inovasi yang mengandalkan potensi daerah masing-masing.

Sementara itu arti Demokrasi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, di suatu sisi merupakan peluang daerah dalam berkreatifitas menciptakan terobosan baru mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah, namun hal itu jangan sampai menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

"Kepada Kepala Daerah dan perangkat daerah jangan takut berinovasi karena sudah ada perlindungan hukum bahwa inovasi daerah tidak bisa dipidanakan, karena merupakan kunci peningkatan daya saing bangsa di dunia," ujarnya.

Sejauh ini buah dari otonomi daerah positif sudah dapat dirasakan seperti pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan potensi daerah, melibatkan partisipasi publik dalam memilih Kepala Daerah. Serta munculnya pemerintahan yang responsif sehingga tercipta pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Namun menurutnya, masih banyak kerja yang harus dituntaskan, adapun 3 hal yang menjadi perhatian yakni Integritas, Etika dan Profesionalisme bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah, dengan mengedepankan nilai dasar revolusi mental, profesionalitas, etos kerja dan gotong royong, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Goverment sebagai upaya peningkatan kesejahteraan melalui kualitas pelayanan publik ekonomi.

Terakhir pada tahun 2018 ini seiring penyelenggaraan peristiwa besar, pertama agenda Nasional Pilkada serentak 2018 tanggal 27 Juni 2018, kepada seluruh ASN diingatkan untuk menjaga netralitas selama Pilkada berlangsung, karena pemerintah tidak akan sungkan sungkan memberikan sanksi tegas jika menemui ASN yang menjadi tim sukses calon Kepala Daerah, menjadi juru kampanye, pemberian fasilitas kepada calon Kepala Daerah dan lainnya.

Kedua, Gelaran Asian Games Jakarta-Palembang bulan Agustus 2018, sepanjang pelaksanaannya, dunia akan berpaling ke Indonesia, untuk itu diharapkan dukungan seluruh rakyat Indonesia agar pelaksanaan ivent tersebut dapat berjalan aman dan lancar.

Sekedar informasi, Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah di Kepulauan Meranti, berjalan dengan khidmat dan lancar, seluruh pesan pesan dari Pemerintah Pusat khususnya Menteri Dalam Negeri dapat disampaikan dan didengarkan dengan baik oleh seluruh aparatur dan masyarakat yang hadir. (rls/san)