Debat Panjang DPR dan Pemerintah soal Blok Rokan

Dibaca: 747 kali  Selasa,10 September 2019 | 05:25:00 WIB

Debat Panjang DPR dan Pemerintah soal Blok Rokan
Ket Foto : Rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa 10 September. Foto Kumparan

JAKARTA - Komisi VII DPR RI berdebat panjang dengan pemerintah dalam rapat kerja dengar pendapat (RDP) yang digelar sejak pukul 19:00 WIB. Rapat yang baru selesai pukul 22:30 WIB ini memperdebatkan soal status Blok Rokan.
 
Dalam rapat ini, Anggota Komisi VII DPR Muhammad Nasir mempertanyakan sejauh mana perkembangan PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang mendapatkan Blok Rokan dari tangan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).
 
Pertamina memang baru bisa mengelola 100 persen di blok tersebut pada Agustus 2021, tapi proses penyerahan ambil alihnya dilakukan sejak awal 2018.
 
Menurut Nasir, meski Blok Rokan di Riau, tapi masyarakat asli Riau tak mendapatkan banyak kesempatan bekerja di dalamnya. Karena itu, dia ingin minggu depan ada langkah dari Pertamina untuk mengambil alih kelola Chevron oleh Pertamina.
 
"Ini kan 2018 udah masuk. Wajar dong tengah-tengah kita minta action karena kita didesak terus dari daerah dan mereka udah sampaikan ke Presiden. Kita ini juga enggak nikmati. Saya minta ini minggu depan untuk diakomodir. Jadi kita udah nunggu lama ini dan harus nikmati," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
 
Selain itu, Nasir juga mempertanyakan kejelasan dari data-data yang didapat Pertamina dalam Blok Rokan. Kepada Direktur Hulu Pertamina, Dharmawan Samsu, Nasir meminta jumlah sumur yang terdapat di Blok Rokan.
 
Dharmawan lantas menjawab bahwa sejauh ini perusahaan sudah melakukan pertemuan rutin dengan Chevron dalam masa transisi. Dalam pertemuan itu membahas tentang persiapan alih kelola dan bagaimana kegiatan alihkelola di 2020 bisa dilakukan segera.
 
Dharmawan mengatakan, Pertamina juga sudah melakukan kunjungan bersama ke Minas dan Duri, dua lapangan besar Rokan yang ada di Riau. Pertemuan-pertemuan tersebut juga difasilitasi dan dipantau oleh SKK Migas.
 
Selain itu, bagian terpenting, kata Dharmawan adalah menyediakan pengadaan untuk pengeboran di 2020. Dibahas juga skema bisnis modelnya karena perlu dilakukan kesepakatan dan ini pernah dilakukan Mahakam.
 
"Hanya saja waktu ambil alih Mahakam itu sudah mau di akhir masa Total EP (perusahaan eksisting di Mahakam). Sementara kita sekarang (di Rokan) masih punya waktu," kata dia.
 
Sementara untuk sumur, Dharmawan mengatakan ada sekitar 800-an. Tapi Chevron baru memberikan data 78 sumur. Menurut dia, proses transfer data juga tidak bisa cepat karena ada proses legal dengan Chevron sebagai perusahaan eksisting yang harus dihormati kedua belah pihak.
 
"Sebagian saja. Yang benar kami sudah bertemu dengan rutin dan persiapan data tapi emang enggak bisa sekaligus," jelasnya.
 
Tapi Nasir menyayangkan jika Pertamina belum bisa mendapatkan banyak data. Padahal, masa operasi Chevron tinggal 2 tahun lagi atau sampai 2021.
 
Nasir menganggap Chevron harus mau memberikan data mereka sebab pengerjaan proyek ini menggunakan skema bagi hasil cost recovery yang dananya ditanggung pemerintah.
 
"Kapan bisa cepat? Karena nanti ini blank udah mau deket 2021 padahal pencarian data sumur udah kita bayar," kata dia.
 
Selain Nasir, anggota dari fraksi Gerindra, Ramson Siagian, juga mempertanyakan tentang teknologi EOR yang nantinya bakal digunakan Pertamina di Blok Rokan. Teknologi ini sebenarnya sudah digunakan juga oleh Chevron sejak 2006 untuk menahan laju penurunan produksi.
 
"EOR yang udah dibayar, adakah sudah diukur untuk bisa recovery minyak?" kata dia.
 
Direktur Perencanaan SKK Migas, Jaffee Suardin, mengatakan bahwa untuk menggunakan EOR ada tahapannya, mulai study lab test, pilot project hingga high implementation. Dalam setiap tahap, SKK Migas juga harus menilai dan evaluasi.
 
"Kami sudah sampai field trial, kalau sudah sukses kriteria, baru bisa full feed implementation dan sudah ada minyak dihasilkan, tapi kecil, kalau dengan field tried dari hasil ini 17-22 persen reservoar yang bisa diangkat," kata dia.
 
Selain Ramson, Pimpinan Rapat Gus Irawan Pasaribu menegaskan, DPR tak ingin proses alih kelola ini berjalan tak baik. Karenanya harus dijelaskan secara matang oleh pemerintah dan Pertamina.
 
"Jangan sampai Chevron pergi, belum matang ini. Saya sudah stressing ke Pertamina bahwa ini aset negara," jelasnya.
 
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, pun merespons bahwa proses transisi yang dilakukan Pertamina dan Chevron adalah urusan bisnis kedua belah pihak. Meski begitu, pihaknya bakal memperhatikan proses transisi kali ini agar kejadian di Mahakam yang produksi anjlok terulang kembali.
 
"Dengan memperhatikan Mahakam yang kita tidak punya transisi yang cukup, kami sudah mengundang Pertamina dan Chevron agar transisi bisa dilakukan. Kami sudah mendorong, secepatnya perlu ada pengeboran, supaya 2021 tidak ada penurunan, kami akan perhatikan soal itu," jelas Dwi.
 
Di akhir debat, pemerintah dan DPR sepakat membuat kesimpulan bahwa Kepala SKK Migas untuk mendorong PT Pertamina (Persero) dan PT PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) melakukan langkah-langkah pengambilalihan Blok Rokan dari PT CPI dalam waktu secepatnya (pada minggu depan). (red)
Akses JurnalMadani.com Via Mobile m.JurnalMadani.com