Bupati Irwan Dorong Peningkatan Pelayanan Publik

SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Irwan M.Si meminta para Kepala Desa, Lurah, Camat dan instansi vertikal terus melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik, sehingga masyakarat di daerah ini dapat lebih merasakan peran jajaran pemerintah.

Hal itu disampaikan Bupati Irwan saat membuka rapat koordinasi dan sosialisasi Pengelolaan Kelembagaan, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, bertempat di Aula Afifa Sport, Jalan Banglas, Selatpanjang, Kamis 9 November 2017.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya dalam hal pengelolaan pertanahan yang saat ini ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional.

Diharapkannya, melalui Rakor yang melibatkan Kementerian dan organisasi vertikal yang ada di Meranti, dapat memberikan pengetahuan kepada Kades, Lurah, Camat, Kepala OPD dan lainnya, dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kepulauan Meranti.

"Semoga hasil Rakor ini dapat dijadikan acuan oleh Camat dan Kades serta stakeholders dalam pengelolaan pertanahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Meranti, sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman saat ini," ujar Bupati.

Seperti ditekankan Bupati, untuk mengelola suatu wilayah, masalah pertanahan adalah satu hal yang tidak bisa diabaikan dan implementasinya harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Pengelolaan pertanahan ini harus menjadi perhatian bersama dan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak maka dapat menghambat pembangunan daerah, apalagi akibat faktor ketidak pahaman dapat membuat pejabat terjerat masalah hukum," paparnya.

"Jadi pelayanan publik yang penuh dengan inovasi dan sesuai dengan perundang-undangan sangat penting,” ucap lagi.

Dicontohkan Bupati, terkait Pilkades serentak 19 Desa yang baru saja selesai dilaksanakan, dimana hasilnya para petahana jatuh berguguran dan jabatan Kades di isi oleh pejabat yang baru.

"Ini artinya masyarakat menginginkan sesuatu yang baru, perubahan yang diiringi dengan inovasi. Apa yang terjadi itu hendaknya menjadi pelajaran bagi pejabat publik lainnya," ujar Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan instruksi Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan saat rakor dengan Kepala Daerah se-Indonesia, di mana pejabat publik di minta untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara cepat, tepat dan murah, sehingga menjadi sesuatu yang menarik bagi investor dalam rangka mendorong iklim investasi.

Terkait hal itu pula, Bupati mengaku telah memerintahkan Kepala Badan Penanaman Modal untuk membuat layanan satu pintu, di mana semua perizinan terintegrasi di satu tempat, termasuk juga pelayanan yang dilakukan oleh instansi vertikal, hebatnya lagi pelayanan dilakukan selama 7 hari kerja.

"Kita akan membuat pelayanan publik satu pintu yang terintegrasi. Saya minta Asisten I dan II untuk berkoordinasi dengan Bea Cukai, KSOP, Kantor Karantina karena kegiatan masyarakat sangat banyak bersentuhan dengan instansi itu, apalagi dengan adanya perdagangan lintas batas," paparnya lagi.

Seperti diketahui, saat ini Riau mengalami peningkatan kemiskinan yang cukup tinggi, jika dulunya pertumbuhan mencapai 10 persen, kini hanya sampai 4 persen saja. Hal itu disebabkan karena uang yang beredar semakin menurun.

Salah satu solusinya menurut Bupati, dengan mendorong tumbuhnya investasi melalui kemudahan perizinan yang cepat dan murah sehingga mampu membangkitkan gairah investor berinvestasi, dengan begitu mampu menampung tenaga kerja yang berujung pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka itu juga, Bupati meminta Camat dan Kepala Desa menginventarisir semua bentuk pelayanan kepada masyarakat agar bisa ditingkatkan dalam rangka mendorong berkembangnya ekonomi masyarakat.

Dihadapan para Kades, Bupati juga menyampaikan instruksi Presiden terkait optimalisasi pemanfaatan dana desa sebesar 1 miliar rupiah per Desa dan bantuan Pemda sebesar 750 juta perdesa.

Menurut Bupati, dana desa harus dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur dengan mengurangi penggunaan anggaran yang tidak menyumbang pada pembangunan.

"Peningkatan infrastruktur desa harus ditingkatkan sebagai variabel maju tidaknya suatu desa, saya minta fokus dari APBD untuk pembangunan infrastruktur dan mengurangi kegiatan yang tidak menyumbang pembangunan," ucapnya.

Adapun sebagai narasumber pada rapat koordinasi dan sosialisasi Pengelolaan Kelembagaan itu, yakni perwakilan Kemendagri Hendri Firdaus dan Dadang, anggota DPD RI Intsiawati Ayus dan Bupati Siak Syamsuar.

Kegiatan juga dihadiri anggota DPRD Kepulauan Meranti Edi Masyhudi, para Asisten Setda, para Staf Ahli, Kepala Badan dan Dinas, Kepala Kantor Pertanahan, Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Kepulauan Meranti. (rls/san)