Pemda Kepulauan Meranti Minta Realisasi Program Nawacita Presiden Jokowi

SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs. Irwan M.Si menilai pemerintah pusat belum sepenuhnya serius mewujudkan Nawacita Presiden Jokowi yang menjanjikan pembangunan dimulai dari daerah perbatasan, terbukti masih minimnya alokasi program pembangunan pusat untuk Kepulauan Meranti.

"Semoga Pemerintah Pusat dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang masuk dalam program rencana induk Pembangunan, agar kami tidak merasa asing berada di NKRI, karena daerah ini bagian dari Indonesia yang juga ingin merasakan apa yang dirasakan daerah lainnya," kata Bupati Irwan, saat membuka Rakor Camat dan Kepala Desa wilayah Lokpri Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas), di Kabupaten Kepulauan Meranti, bertempat di Aula Hotel AKA Meranti, Selatpanjang, Rabu 2 Mei 2018.

Dikatakan Bupati, dalam mengelola daerah perbatasan, pemerintah pusat membaginya menjadi dua kategori, yakni yang terhubung lewat darat dan terhubung lewat jalur perairan atau laut. Dalam penerapannya juga berbeda, dimana daerah perbatasan yang terkoneksi dari daratan lebih mendapat prioritas pembangunan dibanding daerah perbatasan yang terhubung melalui laut.

Menurut Bupati Kepulauan Meranti, pembagian daerah perbatasan menjadi dua kelompok ini tidak sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi, karena semua daerah perbatasan yang berada diberanda terdepan NKRI sama-sama butuh alokasi program pembangunan dari Pusat.

Lanjut Bupati, saat ini ada 3 sektor yang perlu diberikan perhatian khusus, yakni masalah infrastruktur dasar seperti jalan poros, elektrifikasi, air bersih dan pemukiman layak masyarakat.

"Untuk pembangunan Infrastruktur kami berharap pusat dapat sama-sama membangun Kepulauan Meranti, karena jika mengharapkan APBD Kabupaten ditengah terjadinya rasionalisasi anggaran dinilai amat sulit," ujar Bupati.

Masalah listrik, dikatakan Bupati, sejak Tahun 2009 Pemda Kepulauan Meranti telah membangun infrastruktur listrik di 63 wilayah desa. Meski begitu, Meranti masih butuh perhatian pusat untuk membantu meningkatkan elektrifikasi khususnya di wilayah terisolir.

"Peningkatan elektrifikasi di wilayah perbatasan ini dapat dijadikan agenda induk pemerintah pusat untuk diterapkan di daerah perbatasan. Agar daerah perbatasan bisa terang dan tidak malu jika dilihat oleh negara tetangga yang terang benderang, sementara kita gelap gulita," ucap Bupati.

Selain itu, tambahnya, pengadaan fasilitas Air Bersih juga layak dijadikan program pusat untuk daerah perbatasan ini.

Dalam kegiatan yang dihadiri langsung oleh pihak BNPP RI itu, Bupati Meranti Irwan juga meminta BNPP memfasilitasi kepada Kementerian Kehutanan soal Tata Ruang Daerah Perbatasan untuk menuntaskan masalah Tata Ruang Daerah Perbatasan.

"Berdasarkan Tata Ruang Nasional, banyak pulau-pulau terluar masuk dalam kawasan hutan, sehingga menyulitkan pemerintah daerah untuk membangun kawasan itu, hal ini harus ditinjau kembali, agar Pemerintah Daerah dapat membangun secara leluasa di pulau terluar, dan tidak menimbulkan masalah hukum kedepan," terang Bupati.

Dengan banyaknya daerah perbatasan masuk kawasan hutan menyebabkan pemanfaatan lahan sebagai kawasan pertanian namun upaya yang dilakukan belum maksimal karena belum tersedianya infrastruktur pendukung seperti jalan akses untuk membawa hasil produksi pertanian.

Terakhir, Bupati Kepulauan Meranti curhat soal masalah ekonomi di Meranti khususnya masalah perdagangan lintas batas. Untuk kasus ini Pemerintah Pusat terkesan diskriminatif karena hanya memberikan izin perdagangan lintas batas pada daerah perbatasan yang terhubung lewat jalur darat, padahal jika diberikan kebijakan khusus pada Meranti akan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan, menurut legislator dari Partai Amanat Nasional itu, yang namanya daerah perbatasan yang menjadi beranda terdepan NKRI harus terlihat cantik dan menarik.

Untuk itu ia meminta Pemerintahan Pusat untuk segera membuat program khusus atau kebijakan khusus untuk membangun daerah perbatasan.

"Jangan hanya janji-janji dan program diatas kertas, Presiden Jokowi harus mengeluarkan kebijakan khusus dengan mengalokasikan 1 persen dari dana APBN atau senilai 20 Triliun rupiah untuk daerah perbatasan kalau benar-benar ingin membangun dari daerah perbatasan. Kita minta Presiden membuat Perpres," ujar Ketua DPRD berapi-api.

Selain itu, Ketua DPRD juga berharap Bupati Kepulauan Meranti yang juga menjabat sebagai Ketua APKASI Bidang Keuangan Daerah di tingkat pusat, untuk terus memperjuangkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Saya yakin dan percaya Bupati Irwan sebagai Ketua APKASI dapat memperjuangkan Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Pemerintah Pusat," ujarnya.

Sekedar informasi, dalam Rakor Camat dan Kepala Desa wilayah Lokpri Dalam Rangka Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) di Kabupaten Kepulauan Meranti ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Infrastrktur Pemerintahan BNPP RI, Bambang widyawan, Kabid Infrastruktur Ekonomi dan Kesra BNPP RI, Drs. Antonius Bambang Widiawan M.Si, Kepala Bagian Pengelola Perbatasan Kepulauan Meranti, Efialdi, SE, para Camat dan Ketua Forum Kepala Desa Se-Kabupaten Kepulauan Meranti. (rls/san)