Pemda Meranti Gelar Bimtek Implementasi SAKIP di Batam

Dibaca: 931 kali  Jumat,24 Agustus 2018 | 02:44:00 WIB

Pemda Meranti Gelar Bimtek Implementasi SAKIP di Batam
Ket Foto : Foto bersama

BATAM - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di Hotel Sahid Center, Batam, Jumat 24 Agustus 2018 lalu.
 
Kasubbag Pemberitaan Humas Setda Kepulauan Meranti, Arif melalui rilisnya mengungkapkan, kegiatan itu dibuka oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis, dan dihadiri Inspektur Kemenpan RB Budi Prawira dan Kabag Perencanaan Kerja dan Penganggaran Kemenpan RB Hary Sukamto.
 
Sekda menjelaskan, tujuan kegiatan itu adalah agar ASN semakin memahami bagaimana membangun dan mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik dan benar. Pemahaman yang baik dan benar akan mendorong peningkatan kinerja menjadi lebih baik lagi, dan pada gilirannya akan mendorong program pemerintah daerah berjalan baik dan mampu mensejahterakan masyarakat.
 
Menurut Sekda, kegiatan itu sangat strategis karena berhubungan dengan peningkatan pelayanan publik yang prima, dengan menggunakan anggaran secara efisien, terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 
Untuk itu, Sekda berpesan kepada seluruh peserta yang terdiri dari Kepala OPD beserta Staf untuk mengikuti pelatihan itu dengan serius, sehingga dalam mengusulkan dan menjalankan program lebih terarah dan menyentuh pada kepentingan masyarakat.
 
"Apa yang dilakukan ini jangan hanya sekedar pelatihan tapi hendaknya berdampak pada rencana aksi kedepan dalam menyusun dan menjalankan program OPD," ujar Sekda.
 
Kedepan Sekda menegaskan dalam setiap pengusulan program kegiatan OPD harus disertai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), sebagai pertimbangan disetujui atau tidaknya program yang akan dijalankan, tanpa itu Sekda memastikan program yang diusulkan akan dicoret.
 
"Kedepan saya minta setiap usulan program harus melampirkan KAK nya jika tidak akan saya coret," tegas Sekda.
 
Sementara itu Kepala Bappeda Kepulauan Meranti, Mamun Murod selaku penyelenggara mengatakan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kemampuan Instansi Pemerintah dalam merencanakan kinerja dan mencapai target kinerja, dengan menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang dikerjakan sehingga capaian kinerja sesuai dengan target yang direncanakan.
 
Lebih jauh dijelaskannya, tahun 2016 lalu Kabupaten Kepulauan Meranti telah berhasil meraih nilai B untuk Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Meski nilai itu sudah cukup baik, diakui Murod belum memuaskan Bupati Kepulauan Meranti Drs. Irwan M.Si, bahkan Bupati menargetkan nilai A.
 
"Kita diminta oleh Bupati untuk mendapatkan predikat A, dan nilai ini cukup berat namun melalui Bimtek ini kita akan berupaya mewujudkannya," ujar Kepala Bappeda.
 
Bimtek SAKIP itu diikuti oleh 100 lebih peserta perwakilan semua OPD, dan diselenggarakan selama 3 hari, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teknis ASN dalam mengimplementasikan SAKIP, Pembinaan ASN oleh Inspektur Kementerian PAN-RB, serta meningkatkan rasa tanggung jawab ASN dalam memberikan pelayanan, menggesa pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
"Harapan kita dengan mengimplementasikan SAKIP sekaligus dapat memperbaiki kinerja OPD masing masing dalam memberikan pelayanan kepada Publik," pungkas Murod.
 
Seperti diketahui perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (out come).
 
Kemudian keberhasilan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah yang tersusun dalam rencana strategis (RPJMD) sangat bergantung pada keberhasilan Perangkat Daerah dalam mewujudkan sasaran strategis Perangkat Daerah.
 
Untuk mensukseskannya Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, Kepala Perangkat Daerah dituntut untuk betul-betul faham tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mulai dari Perencanaan Kinerja yang sudah diperjanjikan sampai pelaporan kinerja yang telah dicapai. (rls/red)
Akses JurnalMadani.com Via Mobile m.JurnalMadani.com