Wacana PAN Dapat Jatah Menteri, Partai Luar Senayan Legowo

Dibaca: 90 kali  Sabtu,28 Agustus 2021 | 03:48:00 WIB

Wacana PAN Dapat Jatah Menteri, Partai Luar Senayan Legowo
Ket Foto : Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Ferry Noor. (Foto Istimewa)

JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) ikhlas kalau Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju setelah bergabung ke koalisi Pemerintah.
 
"Soal PAN dapat porsi di kabinet, kami serahkan kepada Presiden. Beliau nanti yang akan selalu berkoordinasi dengan parpol yang ada di parlemen," ujar Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Ferry Noor, dilansir Rakyat Merdeka, kemarin.
 
Bang Ferry -sapaan akrab Afriansyah- menegaskan, partainya tidak ambil pusing soal siapa yang akan dipilih Presiden Joko Widodo menjadi pembantunya di kabinet bila nanti terjadi reshuffle. Intinya, partai berasaskan Islam ini sedang fokus bagaimana caranya bangsa ini segera bebas dari pandemi Covid-19.
 
PBB berprasangka baik kepada PAN. Bahkan, siap bekerja sama sebagaimana partai pendukung Pemerintah mengawal program kebijakan Pemerintah. “Ini karena kekuatan politik untuk Indonesia tangguh dan tumbuh. Demi mengatasi pandemi yang belum usai,” ungkapnya.
 
Politisi asal Pagaruyung, Sumatera Barat ini mengakui, PBB termasuk partai non parlemen, tentu peranan politiknya kurang dominan dalam mengawal kebijakan Pemerintah di arena parlemen. Meski begitu, Ferry menjamin, partainya akan selalu berada di barisan terdepan Pemerintah dalam urusan melawan pandemi Covid-19.
 
“Kita tidak ada di parlemen, ya dengan cara lain. Intinya, kita selalu mengawal dan mengingatkan program Pemerintah dalam banyak hal,” ucapnya.
 
PBB juga, lanjutnya, siap jika Presiden Jokowi memberikan jabatan menteri kepada partainya. Ferry mengklaim, memiliki segudang kader berkualitas dan partainya turut mewarnai perjalanan politik di Tanah Air.
 
Misalnya, sosok Ketum Prof Yusril Ihza Mahendra yang sering dipercaya sebagai menteri. Mulai dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan di era Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Menteri Hukum HAM era Megawati Soekarnoputri, hingga Menteri Sekretaris Negara di masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
 
“Itu pun hak Presiden. Kader-kader PBB banyak, dan siap membantu Presiden baik langsung maupun tidak langsung,” tutupnya.
 
Seperti diketahui, wacana PAN mendapatkan posisi menteri jika ada reshuffle kabinet santer terdengar. Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menganalogikan, tidak ada makan siang gratis dalam politik. Termasuk, dukungan PAN untuk Jokowi.
 
“Besar sekali kemungkinan PAN akan masuk di sisa kabinet Jokowi-Ma’ruf. Berkaca kepada konsep politik kekuasaan itu, saya berbuat apa dan dapat apa,” ujar Emrus kepada Rakyat Merdeka.
 
Dosen Universitas Pelita Harapan (UPH) ini menduga, akan terjadi perombakan kabinet, tepatnya setelah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) disahkan. “PAN akan berada di jajaran kabinet, dapat satu kursi di kabinet seperti periode pertama,” ungkapnya.
 
Untuk diketahui, beredar wacana PAN akan mendapatkan jatah kursi menteri antara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang kini dipegang Prof Muhadjir Effendi, atau Menteri Perhubungan yang sedang dipimpin Budi Karya Sumadi.
 
Namun Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menepis asumsi partainya gabung ke Pemerintah karena posisi jabatan menteri. Baginya, ini adalah ikhtiar partainya dalam membantu rakyat melawan pandemi Covid-19.
 
“Hukumnya fardhu ain alias wajib membantu rakyat saat ini,” ujarnya.
 
Diungkapkan, ketika PAN diundang Presiden Jokowi melakukan rapat koalisi parpol pendukung Pemerintah beberapa waktu lalu, ditegaskannya, tidak ada pembahasan soal kabinet. Karena urusan jabatan menteri itu adalah hak preogratif Presiden. (red)
Akses JurnalMadani.com Via Mobile m.JurnalMadani.com