Front Kader Penyelamat Partai Kembali Gelar Unjuk Rasa di Kantor DPP PPP

Front Kader Penyelamat Partai Kembali Gelar Unjuk Rasa di Kantor DPP PPP
Unjuk Rasa di depan Kantor PPP, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2022)

JAKARTA - Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2022).

Ratusan orang tersebut meminta agar Presiden Joko Widodo memecat Suharso Monoarfa sebagai Menteri Bappenas.

Sekretaris FKPP Wahyudin mengatakan, para pengunjuk rasa menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi agar mereshuffle Suharso Monoarfa yang dinilai sudah tidak bisa lagi memimpin kementerian.

"Antara lain karena ada persoalan yang membelitnya serta adanya laporan gratifikasi ke KPK yang sudah masuk proses pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ujarnya.

Ia mengaku khawatir laporan ini akan mengganggu tugas-tugas sebagai Menteri apabila PN Jaksel memerintahkan KPK untuk melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan kasus gratifikasi Suharso Monoarfa.

Selain itu Wahyudin juga menilai bahwa kepemimpinan Suharso di PPP sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena dinilai arogan dan otoriter.

"Kami menolak pihak-pihak luar partai yang menjadikan PPP sebagai alat tawar politik untuk kepentingan segelintir elit menghadapi pencapresan 2024. Kami minta agar Presiden Jokowi turun tangan menertibkan para petualang politik. Kami sebagai kader PPP merasa sedih karena ada invisible hand yang tetap berupaya mempertahankan Suharso Monoarfa sebagai Ketum PPP," ungkap Wahyudin.

Ia berharap Presiden Jokowi mendengar aspirasi mereka dengan mereshuffle Suharso Monoarfa.

Seperti diketahui, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan lembaganya telah menerima laporan dugaan gratifikasi terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

”Setelah kami cek, benar telah diterima oleh bagian pengaduan. Kami segera verifikasi dan telaah lebih dahulu oleh tim pengaduan masyarakat KPK,” kata Ali kepada Kompas.com, Sabtu (16/7/2022) lalu.

Dilansir dari Kompas.id, dugaan gratifikasi Suharso dilaporkan oleh Ketua Indonesia Youth Community Network (IYCN) Fadli Rumakefing pada Kamis (14/7/2022).

Dalam laporannya, Fadli melampirkan sejumlah bukti foto perjalanan Suharso di Aceh pada 17 Oktober 2020, Sulawesi Selatan pada 25 Oktober 2020, Riau pada 29 Mei 2021, Kalimantan Timur pada 30 Mei 2021 dan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta pada 31 Mei 2021.

Selain foto, dilampirkan pula manifes penumpang perjalanan Suharso. Fadli menduga, Suharso menerima gratifikasi dari rekan-rekannya berupa fasilitas pesawat jet pribadi dalam kegiatan kunjungan ke beberapa daerah, di antaranya ke Medan dan Aceh pada Oktober 2020.

Kemudian, pada 3 November 2020, Suharso melakukan kunjungan kerja ke Semarang yang diduga menggunakan pesawat khusus PK Hawker. (*)

Berita Lainnya

Index