Meski Berasaskan Islam

PBB Tegaskan Sebagai Partai Moderat

PBB Tegaskan Sebagai Partai Moderat
Wakil Sekretaris Jenderal PBB Bidang Kaderisasi dan Pencitraan, Solihin Pure. (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) berkomitmen mencegah terjadinya polarisasi pada Pemilu 2024 akan datang. Aksi nyata yang dilakukan partai besutan Yusril Ihza Mahendra ini bersikap menjadi partai tengah sebagai pijakan perjuangan politik.

“PBB partai tengah, yang memosisikan diri tidak ekstrem kiri dan juga tidak ekstrem kanan,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBB Bidang Kaderisasi dan Pencitraan, Solihin Pure, dikutip dari Rakyat Merdeka.

Bukan sekadar slogan, istilah partai tengah ini menjadi satu di antara tujuh poin Khittah Perjuangan PBB. Yaitu, menegaskan PBB sebagai partai tengah yang menghormati dan menghargai kemajemukan suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

Politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menjelaskan, PBB partai tengah adalah partai yang mengedepankan Islam yang moderat, juga rahmatan lil alamin.

“PBB berada di tengah, ummatan wasatan yang adil bagi semua pihak dan golongan,” sebutnya.

Nah, karena berada di titik tengah, maka PBB saat ini tengah menghimpun seluruh suku, agama, ras, dan antar golongan untuk menjadi kader dan pengurus PBB dari Sabang sampai Merauke untuk berjuang maupun bekerja sama demi memakmurkan Indonesia.

Sikap ini, jelasnya, selaras dengan firman Allah SWT dalam Al Qur’an pada Surat Al Hujurat Ayat 13.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal,” jelasnya.

Menurutnya, semangat partai tengah ini sudah diterapkan di kepengurusan PBB. Misalnya, tingkat kepengurusan daerah di Papua, NTT, Sulawesi Utara, hingga Bali. Di daerah tersebut, banyak kepengurusan DPW, DPC dam PAC, beragama selain Islam.

“Beragam Agama, kita terbuka. Misalnya di Bali, banyak saudara kita dari Agama Hindu dan Budha yang bergabung menjadi pengurus Kabupaten Kota, hingga Kecamatan,” sebutnya. (*)

Berita Lainnya

Index