PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat realisasi dalam rangka pengendalian inflasi, berlangsung di Gedung Menara Lancang, Jumat (28/10/2022).
Rapat ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian melalui virtual beberapa waktu lalu.
Tito Karnavian meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengendalikan inflasi yang terjadi di daerah.
Para gubernur, bupati/wali kota diminta untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antar daerah, serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi dimasing-masing daerah.
Untuk itu, Asisten I Setdaprov Riau, M. Job Kurniawan meminta kepada dinas-dinas yang memiliki bantuan tidak terduga (BTT) segera merealisasikannya, baik untuk bantuan sosial, padat karya, dan bantuan lainnya.
"Kepada dinas-dinas yang punya dana, baik dana untuk bansos, padat karya, dan lainnya yang telah terprogram, agar segera menyalurkan bantuannya," imbau Job Kurniawan saat memimpin rapat.
Job Kurniawan mengingatkan, setiap bantuan yang akan diberikan kepada yang berhak menerimanya tidak kurang satu rupiahpun sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Seperti yang diinginkan pak Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar untuk jumlah yang akan diberikan tidak kurang sepeserpun, dan harus tepat sasaran," pungkas Job Kurniawan. (mcr)
