JURNALMADANI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya diperintahkan untuk membuka data yang selama ini mereka tutupi rapat-rapat dari publik yakni terkait ijazah Jokowi.
Dalam putusan sidang sengketa informasi, Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh seorang peneliti, Bonatua Silalahi, terkait salinan ijazah Presiden Joko Widodo.
KPU sebagai termohon diperintahkan untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi secara utuh tanpa sensor.
Putusan ini menjadi puncak dari sengketa panjang setelah KPU dinilai sengaja menyembunyikan sembilan informasi krusial dalam dokumen yang seharusnya bersifat terbuka tersebut.
Perintah tegas itu dibacakan dalam sidang putusan perkara Nomor 074/X/KIP-PSI/2025 pada Selasa (13/1/2026).
"Meminta kepada Termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada Pemohon setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap," ujar Ketua Majelis KIP, Handoko Agung Saputro, saat membacakan amar putusan, dilansir dari siaran langsung Kompas TV, Rabu (14/1/2026).
Majelis KIP tidak ragu menyatakan kemenangan telak bagi pemohon dan menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah hak publik.
"Amar putusan, memutuskan, menerima permohonan untuk seluruhnya," kata hakim Handoko.
Lebih lanjut, KIP juga secara resmi menyatakan bahwa salinan ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftar sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 dan 2019 merupakan informasi publik yang terbuka dan tidak bisa dikecualikan.
"Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 merupakan informasi yang terbuka," ujar Handoko.
Daftar Lengkap 9 Informasi Ijazah Jokowi yang Ditutupi KPU
Polemik ini bermula ketika Bonatua Silalahi mendapatkan salinan ijazah kelulusan Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang disensor oleh KPU. Terdapat sembilan bagian penting yang sengaja dihitamkan atau dikaburkan.
Berikut adalah daftar sembilan informasi yang ditutupi KPU dalam salinan ijazah Jokowi:
1. Nomor kertas ijazah
2. Nomor ijazah
3. Nomor induk mahasiswa (NIM)
4. Tanggal lahir
5. Tempat lahir
6. Tanda tangan pejabat legalisir
7. Tanggal dilegalisir
8. Tanda tangan Rektor UGM
9. Tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM
Menurut kuasa hukum Bonatua, penyembunyian data tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
"Yang mana ini dalam ketentuan undang-undang bukan sesuatu yang yang harus ditutupin, dikecualikan," ujar kuasa hukum Bonatua dalam sidang sebelumnya, Senin (24/11/2025).
"Jadi (salinan) ijazah-ijazah ini kami dapatkan ada sembilan item (yang disembunyikan)," sambungnya.
Bonatua sendiri menegaskan bahwa data tersebut ia butuhkan untuk kepentingan penelitian terkait keaslian ijazah pejabat publik, yang hasilnya akan dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat luas.
"Jadi penelitian saya memang saya lakukan pribadi, tapi sudah saya publish ke publik. Artinya ini kepentingan publik. Karena penelitian saya ini berangkat dari masalah publik, yaitu masalah ijazah yang misterius," ujar Bonatua. "Jadi ini untuk kepentingan publik, walaupun saya yang meneliti," tambahnya.
Alasan KPU: Lindungi Data Pribadi
Dalam persidangan, KPU berdalih bahwa tindakan menyensor sembilan informasi tersebut dilakukan atas dasar prinsip kehati-hatian untuk melindungi data pribadi.
"Oleh karena itu, kami mempedomani dalam undang-undang, misalnya kaya administrasi kependudukan, jadi menurut kami tandan tangan dan nomor-nomor yang disebutkan sembilan item tadi memang kami hitamkan," ujar perwakilan KPU RI.
Saat dicecar oleh Ketua Majelis Sidang apakah tindakan tersebut berarti KPU mengecualikan informasi tersebut, perwakilan KPU menjawab bahwa dokumen itu terbuka namun terbatas.
"Terbatas yang kami maksud adalah ada bagian-bagian tertentu yang itu merupakan data pribadi. Oleh karena itu kita hitamkan," jelas perwakilan KPU.
Namun, argumen tersebut tampaknya tidak cukup kuat untuk meyakinkan Majelis KIP, yang pada akhirnya memutuskan bahwa informasi tersebut harus dibuka seluruhnya kepada publik. (*)
.jpg)