JURNALMADANI - Pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan perwakilan mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, kini menjadi sorotan setelah muncul pengakuan salah satu peserta pertemuan terkait penerimaan sejumlah uang.
Diketahui, Wapres Gibran menerima 15 perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada 15 Juni 2026. Pertemuan tersebut berlangsung dalam format dialog dan membahas sejumlah isu yang disuarakan mahasiswa, mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan program Koperasi Desa Merah Putih, hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Saat itu, Koordinator Aksi sekaligus Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin, menyatakan pertemuan tersebut merupakan hasil dari gerakan mahasiswa dan tidak didesain oleh pihak tertentu.
“Tidak ada desain politik atau settingan dari awal. Itu murni hasil dari gerakan kami di Universitas Bung Karno,” ujar Abdi kepada media usai pertemuan.
Namun, sepekan setelah pertemuan tersebut, Abdi menjadi perhatian di lingkungan kampusnya. Pada Senin (22/6/2026), sejumlah mahasiswa UBK menggelar forum internal untuk meminta penjelasan terkait isu penerimaan dana yang beredar di media sosial.
Dalam forum tersebut, Abdi mengakui menerima uang . Pengakuan itu kemudian tersebar luas di media sosial dan memicu berbagai tanggapan dari mahasiswa.
“Terkait uang itu, memang saya terima. 20 persen,” kata Abdi dalam video yang beredar, dikutip dari akun Instagram @soalunsrat, Selasa (23/6/2026).
Dalam keterangan di akun tersebut, tertulis bahwa uang yang dijanjikan adalah sebesar Rp300 juta, namun Abdi baru menerima 20 persen.
Disebutkan pula bahwa Abdi mengaku menerima uang agar bisa mengkondisikan teman-temannya tidak ikut aksi di Istana Negara. Ia juga mengklaim bahwa selain dirinya, juga ada sejumlah nama lain dari organisasi mahasiswa di lingkungan UBK disebut turut menerima dana tersebut.
Menanggapi persoalan itu, mahasiswa UBK menyampaikan sejumlah tuntutan kepada para pengurus organisasi mahasiswa yang disebut terlibat. Di antaranya meminta klarifikasi terbuka, pengunduran diri dari jabatan organisasi, hingga permintaan maaf kepada civitas akademika kampus.
Abdi sendiri telah menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang muncul dan mengakui kesalahannya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana Wakil Presiden maupun Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait isu penerimaan dana tersebut. Belum ada pula bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan Istana dalam dugaan pemberian uang kepada mahasiswa yang menghadiri pertemuan tersebut.
Sementara itu, pihak kampus maupun aparat kepolisian juga belum memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan lebih lanjut dari dugaan penerimaan dana yang kini menjadi perhatian publik tersebut. (*)
.jpg)