JURNALMADANI - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, membuka rapat konsolidasi kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ballroom Hotel Premier, Sabtu (21/2/2026). Pada kesempatannya, Syahrial menegaskan pertemuan tersebut bukan sekadar forum diskusi, melainkan upaya memastikan sistem pemenuhan gizi berjalan sesuai standar, terkontrol, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Momentum ini sangat penting. Kita berkumpul bukan hanya untuk berdiskusi, tetapi memastikan sistem pemenuhan gizi benar-benar memenuhi standar dan memberikan dampak nyata,” ujarnya.
Tambahnya, Pemerintah Provinsi Riau mendukung penuh program prioritas Presiden Republik Indonesia, khususnya MBG sebagai bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Apresiasi juga disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) atas pendampingan dan perhatian dalam pelaksanaan program di daerah.
Saat ini, katanya. Sebanyak 633 SPPG telah beroperasi di Riau dari target 677 unit yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Jumlah penerima manfaat mencapai 1,42 juta jiwa. Program tersebut turut didukung 25.035 relawan yang aktif dalam pelaksanaannya.
Menurut Syahrial, capaian tersebut menunjukkan progres signifikan dan komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian kuantitatif harus dibarengi penguatan kualitas.
“SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) baru 228 unit atau sekitar 36 persen. Ini menjadi perhatian kita bersama dan terus kami dorong percepatannya melalui pendampingan Dinas Kesehatan serta perangkat daerah terkait,” tegasnya.
Pemprov Riau juga telah mengusulkan pembangunan 223 SPPG terpencil di 12 kabupaten/kota guna memastikan wilayah dengan akses terbatas tetap mendapatkan layanan pemenuhan gizi yang layak dan merata.
Melalui forum tersebut, Ia berharap memperoleh arahan langsung dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional agar implementasi di daerah semakin selaras dengan kebijakan nasional, khususnya terkait standar mutu layanan, sistem pelaporan, pengendalian risiko, dan peningkatan kapasitas pengelola.
Pemprov Riau, tambahnya. Siap memperkuat koordinasi lintas sektor, mengoptimalkan peran Satgas MBG, serta mempercepat layanan di wilayah terpencil agar manfaat program dapat dirasakan merata dan berkelanjutan. (mcr)
.jpg)