JURNALMADANI – Pemerintah Provinsi Riau terus mempercepat verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan memastikan hasil pemeriksaan lapangan segera tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih (SIMKOPDES). Langkah ini dilakukan agar proses verval tidak berhenti pada pemeriksaan, tetapi langsung ditindaklanjuti melalui pembaruan data dalam sistem.
Perkembangan tersebut menjadi bagian dari evaluasi dalam pemantauan nasional yang diikuti Pemerintah Provinsi Riau secara virtual dari Ruang Rapat Kediaman Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahad (20/9/2026).
Hingga laporan disampaikan, sebanyak 209 KDKMP di Riau telah menjalani proses verval. Dari jumlah tersebut, 105 KDKMP telah tercatat dalam SIMKOPDES.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, percepatan verval harus diikuti dengan penginputan data secara konsisten. Dengan demikian, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di lapangan dapat segera tercatat dan perkembangan KDKMP di masing-masing daerah dapat dipantau.
“Proses verifikasi dan validasi terus kita percepat, termasuk memastikan hasil pemeriksaan yang sudah lengkap dapat segera diinput sehingga data KDKMP di Riau tetap terbarui,” ujarnya.
Menurut Syahrial, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat, terutama untuk memastikan kelengkapan data dan dokumen pendukung sebelum hasil verval dimasukkan ke dalam sistem.
“Jangan sampai hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan di lapangan berhenti begitu saja. Harus segera ditindaklanjuti melalui penginputan data agar seluruh prosesnya dapat terus bergerak,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Taufik OH mengatakan, jumlah KDKMP yang telah diverifikasi maupun diinput ke SIMKOPDES masih terus bertambah seiring proses yang berjalan di daerah.
“Ini terus berprogres. Angka di dalam SIMKOPDES terus berubah karena setiap daerah masih melakukan penginputan,” jelas Taufik.
Untuk mempercepat proses tersebut, tim provinsi yang melakukan pendampingan ke kabupaten/kota membawa perangkat kerja sehingga data dapat langsung dimasukkan ke dalam sistem apabila dokumen pendukung telah dinyatakan lengkap dan memadai.
“Tim yang turun di lapangan membawa laptop dan langsung melakukan input kalau data sudah dianggap bisa dan memadai,” katanya.
Menurut Taufik, pola tersebut dapat memangkas jeda antara pemeriksaan di lapangan dan pencatatan di SIMKOPDES. Selain mempercepat pembaruan data, langkah itu juga memudahkan pemerintah memantau progres masing-masing daerah dan segera menindaklanjuti apabila masih terdapat kekurangan.
“Setiap hasil verval yang sudah lengkap kami dorong untuk segera diinput, sehingga prosesnya tidak menumpuk dan perkembangan masing-masing daerah dapat terus dipantau,” ujarnya. (mcr)
.jpg)